Politik di Guinea-Bissau

Negara di Guinea-Bissau menjelaskan lembaga konstitusional dan tingkat pemerintahan administratif yang menjadi saluran pelaksanaan kewenangan publik. Kementerian nasional, delegasi regional, dan administrasi sektor menjalankan fungsi publik. Pemerintahan daerah tetap diakui dalam sistem konstitusional, tetapi struktur praktisnya terfragmentasi. Pemilihan umum merupakan bagian utama kedua dari politik: warga negara Guinea-Bissau yang memenuhi syarat dan berusia 18 tahun atau lebih harus tercatat dalam daftar pemilih dan memiliki kartu pemilih, kemudian memberikan suara secara pribadi, langsung, dan rahasia di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. Komisi Pemilihan Nasional (Comissão Nacional de Eleições) mengatur proses pemilihan dan mengumumkan hasil resmi, sedangkan kantor teknis dukungan proses pemilihan (Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral) mengelola pekerjaan teknis yang berkaitan dengan daftar pemilih dan kartu pemilih. Transisi yang dimulai setelah 26 November 2025 telah menciptakan kerangka konstitusional baru bagi lembaga-lembaga tersebut. Aturan pemilihan final dan struktur daerah pemilihan masih belum sepenuhnya ditetapkan pada 2026, sehingga pengaturan transisi formal dan model konstitusional yang telah ada perlu dibedakan ketika menilai kewenangan publik atau suatu pemilihan.