Kewenangan eksekutif secara resmi berada pada Mahkota dan dijalankan melalui Gubernur Jenderal serta pejabat publik. Raja mengangkat Gubernur Jenderal atas saran Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah anggota House of Representatives yang kemungkinan besar mampu memperoleh dukungan mayoritasnya. Kabinet terdiri atas Perdana Menteri dan para menteri serta secara bersama-sama bertanggung jawab kepada Parlemen. Jaksa Agung bertindak sebagai penasihat hukum utama pemerintah, sedangkan Director of Public Prosecutions menangani penuntutan pidana. Parlemen terdiri atas Raja yang diwakili Gubernur Jenderal, Senate, dan House of Representatives. Senate memiliki 13 anggota: tujuh diangkat atas saran Perdana Menteri, tiga atas saran Pemimpin Oposisi, dan tiga atas saran Perdana Menteri setelah konsultasi. House of Representatives memiliki 15 anggota daerah pemilihan yang dipilih dan seorang Speaker. Masa jabatan parlemen dapat berlangsung hingga lima tahun. Rancangan undang-undang melalui Senate dan House of Representatives, menerima Persetujuan Kerajaan, lalu diterbitkan dalam Gazette sebelum menjadi bagian dari kerangka hukum publik. Grenada memiliki tiga pulau dengan pengaturan administrasi yang berbeda. Pulau utama dibagi menjadi paroki formal St Andrew, St David, St George, St John, St Mark, dan St Patrick. Carriacou dan Petite Martinique membentuk County terpisah berdasarkan Carriacou and Petit Martinique County Council Act. Carriacou and Petit Martinique County Council menjadi otoritas pemerintah lokal di sana, dengan ward yang ditetapkan undang-undang, sementara Petite Martinique Zonal Agency menjalankan fungsi lokal. Ministry of Carriacou and Petite Martinique Affairs and Local Government bertanggung jawab atas wilayah ini. District Councils Act menyediakan kerangka hukum, tetapi bukti yang tersedia tidak menetapkan tingkatan pemerintah kota nasional umum dengan otonomi setara pengaturan county tersebut. Eastern Caribbean Supreme Court menjalankan fungsi yang setara dengan peradilan tinggi nasional Grenada melalui High Court of Justice dan Court of Appeal yang bersidang secara bergilir. Grenada juga memiliki High Court Registry dan Magistracy. Judicial and Legal Services Commission memberi saran terkait pengangkatan yudisial dan hukum yang relevan. Departemen pemerintah bekerja di bawah para menteri, dan sekretaris tetap mengawasi administrasi departemen. Cabinet Office mengoordinasikan urusan Kabinet, mencatat risalah dan keputusan, serta mendukung jalannya pemerintahan. Administrasi publik mencakup Department of Public Administration, Public Service Commission, Inland Revenue, Customs and Excise, Accountant General, Government Printery, Government Information Service, Office of Public Procurement, Financial Intelligence Unit, serta Digital and ICT Division. Portal pemerintah pusat adalah gov.gd. Inland Revenue mengelola pajak, sedangkan Customs and Excise menangani deklarasi impor dan ekspor. Layanan publik, biaya, dan waktu pemrosesan bergantung pada kementerian, undang-undang, dan layanan yang bertanggung jawab. Tahun fiskal umumnya berlangsung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ministry of Finance mengelola keuangan publik berdasarkan Public Finance Management Act. Estimates 2026 mencatat total pendapatan EC$1.321,5 juta, hibah EC$37,6 juta, total pengeluaran EC$1.668,9 juta, pendapatan pajak EC$1.037,4 juta, dan saldo keseluruhan termasuk hibah sebesar -EC$309,8 juta. Grenada menggunakan dolar Karibia Timur, disingkat XCD. Eastern Caribbean Central Bank adalah otoritas moneter, dan mata uangnya dipatok pada XCD 2,70 per USD 1. Pengadaan publik ditangani Office of Public Procurement, sementara pembiayaan dapat berasal dari sumber domestik dan eksternal. Director of Audit adalah pejabat publik konstitusional yang mengaudit Public Accounts, pejabat dan otoritas pemerintah, pengadilan, serta juru tulis Parlemen. Director melapor kepada Parlemen, dan Public Accounts Committee di House of Representatives memeriksa laporan audit dan rekening. Integrity Commission mengelola deklarasi kehidupan publik dan kepatuhan terkait berdasarkan Integrity in Public Life Act. Ombudsman menyelidiki keluhan maladministrasi dan dapat melakukan mediasi atau membuat rekomendasi, tetapi umumnya tidak memutus sengketa privat, proses pengadilan, perkara keamanan atau kejahatan tertentu, urusan luar negeri, atau keputusan kepegawaian Gubernur Jenderal dan Public Service Commission. Kebebasan berekspresi mencakup hak menerima gagasan dan informasi, dengan tunduk pada batasan konstitusional. Government Information Service mengomunikasikan program pemerintah, sementara Gazette menerbitkan undang-undang dan pemberitahuan resmi. Bukti yang tersedia tidak menetapkan rezim Freedom of Information umum yang terpisah. Keamanan dalam negeri terutama disediakan Royal Grenada Police Force berdasarkan Police Act. Coast Guard menjalankan fungsi maritim dan darurat, Grenada bekerja sama melalui Regional Security System di Karibia Timur, dan His Majesty’s Prisons menyediakan layanan pemasyarakatan. NaDMA dan struktur manajemen bencana terkait mengoordinasikan tanggap darurat. Bukti yang tersedia tidak menetapkan lembaga militer terpisah.
Negara di Grenada
Negara Grenada adalah monarki konstitusional dan pemerintahan parlementer yang mencakup Grenada, Carriacou, dan Petite Martinique. Raja adalah kepala negara dan diwakili oleh Gubernur Jenderal, sementara wakil terpilih dan para menteri memimpin pemerintahan parlementer dan administrasi publik. Lembaga negara menangani pembuatan undang-undang, pengadilan, layanan publik, keuangan publik, pengawasan, dan keamanan dalam negeri.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.