Parlemen membuat aturan undang-undang, sedangkan pengadilan menafsirkan undang-undang dan menerapkan prinsip common law. Civil Law of Guyana Act, Cap. 6:01, dan amendemennya pada 2021 merupakan bagian dari kerangka hak pribadi, tetapi aturan yang berlaku sering bergantung pada undang-undang tertentu, fakta, dan prosedur pengadilan. Istilah setempat yang relevan mencakup individu, badan hukum, anak di bawah umur, next friend, dan pasien. Supreme Court, High Court, Magistrates’ Courts, dan Public Trustee menjalankan fungsi berbeda dalam perkara perdata. Kontrak dapat berupa perjanjian, akta, hipotek, sewa, atau surat kuasa. Sale of Goods Act, Cap. 90:10, mendukung aturan penjualan, sedangkan Bills of Sale Act, Pledge of Goods Act, dan Money Lenders Act mengatur transaksi tertentu. Deeds and Commercial Registries Authority menangani pendaftaran dan administrasi kontrak, akta, surat kuasa, serta bill of sale. Perwakilan pribadi biasanya melibatkan Attorney-at-Law, biaya hukum, pengeluaran, dan biaya registri. Arbitration Act 2024 dan Alternative Resolution Dispute Act menyediakan cara tambahan untuk menyelesaikan sejumlah sengketa. Sengketa yang pokok utamanya adalah perlindungan konsumen terutama termasuk dalam topik tersebut, bukan kerangka kontrak umum. Transaksi tanah memerlukan kehati-hatian khusus. Deeds Registry dan sistem pendaftaran tanah menangani dokumen seperti transport, sewa, hipotek, Certificate of Title, serta pengalihan atau pembebanan lainnya. Deeds Registry Act, Cap. 5:01, Land Registry Act 1959, Immovable Property (Sale of Interests) Acts, dan Title to Land (Prescription and Limitation) Act memengaruhi situasi tanah yang berbeda. Pencarian registri regional dan verifikasi status tanah dapat mengubah risiko pembelian, penyewaan, atau hipotek. Bantuan hukum umumnya tidak mencakup pengalihan hak tanah atau perkara hak berdasarkan penguasaan lama. Hukum keluarga mencakup perkawinan, perpisahan dan akibatnya terhadap properti, hak asuh, kontak, perwalian, nafkah, dan adopsi. Marriage Act, Matrimonial Causes Act dan amendemennya pada 2024, Married Persons (Property) Act, Maintenance Act, Custody, Contact, Guardianship and Maintenance Act 2011, Adoption of Children Act, dan Family (Proceedings and Procedure) Rules 2016 mungkin berlaku bergantung pada masalahnya. Hubungan pasangan tanpa menikah tidak otomatis merupakan perkawinan. Family Violence Act 2024 dapat menimbulkan perlindungan perdata dan akibat keluarga, sedangkan perilaku yang terutama merupakan tindak pidana termasuk ranah hukum pidana. Harta peninggalan ditangani melalui probate jika ada surat wasiat sah yang menunjuk executor atau executrix. Tanpa surat wasiat, administrator biasanya mengajukan surat administrasi harta peninggalan. Proses dapat memerlukan sumpah, inventaris, akta kematian, laporan aset dan kewajiban, dokumen hak milik, sewa atau transport, pendaftaran kendaraan, dan penilaian. Wills Act, Cap. 12:02, dan Wills (Amendment) Act 2024 mengatur surat wasiat, sedangkan Deceased Persons Estates’ Administration Act, Cap. 12:01, dan amendemen 2021 serta 2024 mengatur administrasi harta peninggalan. Urutan prioritas administrator biasanya mempertimbangkan pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, kerabat lebih jauh, kreditor atau pihak berkepentingan lainnya, dan, jika sesuai, Public Trustee. Aset harta peninggalan tidak dapat dibagikan bebas sebelum administrasi yang diwajibkan diperoleh. Biaya proses harta peninggalan adalah nol untuk nilai bruto harta hingga GYD 100.000 dan 0,5% untuk nilai di atas jumlah tersebut. Bea materai pendapatan GYD 10 mungkin juga berlaku. Public Trustee dapat membantu jika administrator tidak ada atau tidak bersedia. Perlakuan bantuan hukum berbeda menurut nilai harta: harta di bawah GYD 500.000 mungkin memenuhi syarat untuk bantuan, sedangkan harta di atas GYD 500.000 dikecualikan dari cakupan Legal Aid Clinic menurut batas yang dinyatakan. Tanggung jawab perdata umumnya timbul dari kelalaian, perbuatan melawan hukum lain, atau pelanggaran kontrak. Penggugat biasanya memerlukan bukti kewajiban terkait, pelanggaran, hubungan sebab akibat, dan kerugian. Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act umumnya memungkinkan gugatan berlanjut untuk atau terhadap harta peninggalan, dengan pengecualian termasuk pencemaran nama baik, seduksi, dan klaim tertentu mengenai pasangan atau perzinaan. Limitation Act, Cap. 7:02, menyediakan aturan pembatasan waktu umum tetapi tidak berlaku dengan cara yang sama untuk tanah dan properti tidak bergerak, hak lintas atau easement, hipotek, dan putusan pengadilan. Klaim kendaraan bermotor juga melibatkan Motor Vehicles and Road Traffic Act beserta amendemennya. Perkara perdata dapat dimulai sebagai gugatan atau permohonan, diikuti penyampaian dokumen, manajemen perkara, sidang atau persidangan, putusan, dan kemungkinan banding atau pelaksanaan. Supreme Court of Judicature mencakup High Court dan struktur banding. Magistrates’ Courts menangani yurisdiksi perdata ringkas dan perkara utang kecil. Civil Procedure Rules 2016 dan amendemen 2019 serta 2024, bersama Family Rules 2016, mengatur prosedur. Electronic Litigation Portal telah beroperasi sejak 4 Oktober 2024, dan Practice Direction 2025 mengatur pengajuan serta penyampaian dokumen secara elektronik. Biaya dapat mencakup biaya registri, Marshal, Attorney-at-Law, dan pengeluaran lainnya. Pengadilan dapat mengurangi atau membebaskan biaya jika timbul kesulitan yang tidak semestinya. Perjanjian biaya pengacara sebaiknya tertulis; biaya kontingensi tidak diizinkan dalam hukum keluarga. Setelah putusan, pelaksanaan dapat menggunakan writ of execution, proses garnishee, penyitaan, inventarisasi dan penjualan, atau writ of delivery, bergantung pada putusan dan pengadilan. Dalam perkara High Court, Marshal dapat melaksanakan eksekusi. Writ umumnya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang hingga satu tahun lagi; pelaksanaan setelah sepuluh tahun memerlukan izin pengadilan. Pelaksanaan dapat menambah biaya, pengeluaran, dan bunga; eksekusi yang tidak teratur atau berlebihan dapat digugat. Magistrates’ Courts menggunakan prosedur termasuk inventarisasi dan penjualan, proses garnishee, dan penyerahan barang. Perintah nafkah memiliki aturan pelaksanaan tambahan. Guyana Legal Aid Clinic menilai kelayakan keuangan, yurisdiksi, dasar perkara atau kemungkinan keberhasilan, apakah perkara sesuai dengan kemampuan sederhana pemohon, dan apakah biayanya wajar. Konsultasi awal berbiaya GYD 500 hanya jika pemohon mampu; ketidakmampuan membayar saja seharusnya tidak menghalangi bantuan. Cakupan meliputi pengadilan dan lokasi tertentu seperti Georgetown, Supreme Court dan Magistrates’ Courts, Suddie, Essequibo Coast and Islands, sebagian Demerara, West Coast Berbice, dan Linden Legal Aid Centre untuk Region 10. Bantuan dapat mencakup klaim cedera pribadi dan kelalaian, sengketa kontrak dan utang, kebangkrutan, nafkah, hak asuh, dan pembagian properti, sesuai batas klinik. Umumnya bantuan tidak mencakup pengalihan hak tanah, hak berdasarkan penguasaan lama, harta peninggalan di atas GYD 500.000, penguasaan kembali atau penagihan sewa oleh pemilik rumah, serta pencemaran nama baik. Cakupan pengadilan, praktik registri, dan akses bantuan hukum dapat berbeda menurut wilayah; kantor yang bertanggung jawab dan pemulihan yang tersedia sebaiknya dikonfirmasi untuk perkara tertentu.
Hukum perdata di Guyana
Hukum perdata di Guyana mengatur hubungan hukum pribadi yang melibatkan orang, perusahaan, dan organisasi. Guyana menggunakan prinsip common law bersama undang-undang Parlemen, bukan satu kitab hukum perdata kontinental yang menyeluruh. Bidang utamanya mencakup kontrak, tanah dan properti lain, urusan keluarga, warisan, tanggung jawab, proses pengadilan, dan pelaksanaan putusan.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.