Haiti adalah sebuah republik kesatuan. Konstitusinya menetapkan kedaulatan berada pada warga negara dan membagi kekuasaan publik ke dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara beroperasi melalui badan nasional, departemen, komune, dan seksi komunal, meskipun layanan publik dan keamanan sangat berbeda antarwilayah. Kewenangan politik saat ini dibentuk oleh eksekutif transisi. Dewan Kepresidenan Transisi (Conseil Présidentiel de Transition) mengakhiri mandatnya pada 7 Februari 2026, sementara jabatan presiden tetap kosong. Situasi transisi ini memengaruhi cara kewenangan eksekutif dijalankan dan cara negara mempersiapkan institusi yang dipilih. Pemilu menyediakan proses untuk memilih presiden, senator, deputi, dan perwakilan teritorial melalui prosedur pemungutan suara langsung atau tidak langsung. Dewan Pemilihan Sementara (Conseil Électoral Provisoire (CEP)) mengatur dan mengawasi pendaftaran pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil. Putaran pertama dijadwalkan pada 13 Desember 2026, tetapi kondisi keamanan dan pendanaan yang tersedia dapat memengaruhi apakah jadwal tersebut berjalan sesuai rencana. Karena itu, memahami politik di Haiti memerlukan perhatian pada kewenangan institusional dan representasi elektoral. Negara menentukan cara kekuasaan publik dan layanan diatur, sedangkan pemilu menentukan cara warga memilih wakil dan cara kewenangan politik dapat diperbarui.
Politik di Haiti
Politik di Haiti berkaitan dengan cara kewenangan publik diatur, dijalankan, dan diperbarui. Sistem politik negara ini mencakup lembaga negara yang menjalankan kewenangan dan menyediakan layanan publik, serta pemilu yang memilih para wakil. Pada 2026, Haiti memadukan eksekutif transisi dengan proses pemilu yang putaran pertamanya dijadwalkan pada 13 Desember 2026, bergantung pada kondisi keamanan dan pendanaan yang tersedia.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.