Perumahan di Honduras

Menurut EPHPM Juni 2024, Honduras memiliki 2.600.640 unit hunian, 2.624.033 rumah tangga, dan 9.898.279 penduduk. Rata-rata rumah tangga terdiri atas 3,8 orang. Sebanyak 95,1% unit hunian merupakan rumah individual (casa individual), 3,0% berupa kamar di mesón (cuarto en mesón) atau rumah indekos (cuartería), 1,6% berupa apartemen, dan 0,4% merupakan bentuk lain seperti rumah darurat, barracones, atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Sebanyak 67,9% rumah tangga menempati rumah milik sendiri yang sudah lunas, 17,8% menyewa, 3,6% masih mencicil rumah milik sendiri, dan 9,1% menggunakan rumah yang dipinjamkan atau diberikan tanpa pembayaran (prestada o cedida sin pago). Bentuk lain mencakup tempat tinggal yang diberikan sebagai imbalan kerja, invasión, atau ocupación dengan atau tanpa legalisasi kemudian. Kepemilikan sangat dominan di daerah pedesaan, sedangkan persentase penyewa lebih tinggi di kota. Kualitas hunian berbeda menurut lokasi dan infrastruktur. Sebanyak 7,5% rumah tangga tinggal dalam kondisi terlalu padat; persentasenya 6,7% di daerah perkotaan dan 8,5% di pedesaan. Pasokan air tidak memadai bagi 6,3% rumah tangga dan sanitasi bagi 6,8%. Akses listrik tersedia bagi 90,7% rumah tangga, tetapi pengangkutan sampah publik hanya menjangkau 46,5%. Angka ini menggambarkan rumah tangga secara nasional dan tidak menggantikan pemeriksaan unit hunian, lahan, atau layanan kota tertentu. Siapa pun yang menyewa apartemen atau rumah membuat kontrak tertulis dan mendaftarkannya pada Departamento Administrativo de Inquilinato, atau DAI, di Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. DAI memberikan konsultasi, mendaftarkan perjanjian sewa, melakukan inspeksi, menangani penetapan dan kenaikan atau penurunan sewa, serta menyediakan konsiliasi. Kantor berada khususnya di Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, dan Santa Rosa de Copán; yurisdiksi tertentu perlu dipastikan di tempat tinggal. Hak penyewa berdasarkan Ley de Inquilinato, Decree 50 of 1966, tidak dapat secara efektif dilepaskan melalui kontrak. Jika perjanjian tidak didaftarkan, pemilik berisiko terkena denda sebesar satu bulan sewa. Uang jaminan diatur oleh kontrak dan sering kali setara dengan satu atau dua bulan sewa. Pada akhir kontrak, uang jaminan harus dikembalikan setelah dikurangi kerusakan yang terdokumentasi dan tunggakan sewa atau pembayaran layanan. Penyewa membayar sewa yang disepakati tepat waktu, menggunakan rumah sesuai ketentuan kontrak, dan tidak menyewakannya kembali tanpa izin. Perubahan pada rumah juga memerlukan persetujuan yang dibutuhkan. Simpan tanda terima pembayaran dan pesan. Jika pemilik menolak menerima sewa, prosedur penitipan sewa (consignación) melalui DAI atau pengadilan yang berwenang dapat dipertimbangkan. Penyewa yang tidak menunggak pembayaran biasanya mengakhiri sewa dengan pemberitahuan tertulis setidaknya 60 hari sebelumnya. Pemilik hanya boleh mengakhiri sewa berdasarkan alasan hukum, antara lain tunggakan dua bulan sewa yang diikuti masa tambahan delapan hari, serta kebutuhan pribadi, pekerjaan konstruksi, atau perbaikan yang tidak dapat dihindari. Alasan struktural seperti itu biasanya memerlukan pemberitahuan tiga bulan. Pemilik tidak boleh memaksakan pengakhiran dengan mengganti kunci atau memutus air atau listrik tanpa otorisasi. Setelah konsiliasi di DAI gagal, proses dapat berlanjut di Juzgado de Letras de Inquilinato melalui desahucio atau lanzamiento. Untuk apartemen sewaan, kondominium, dan rumah indekos, otoritas kesehatan ARSA mewajibkan izin kesehatan (Licencia Sanitaria) dan inspeksi. Izin berlaku selama satu tahun; untuk permohonan lengkap, aturan pemrosesan yang ditetapkan undang-undang menargetkan waktu paling lama sepuluh hari. Untuk properti dengan banyak unit, selain pendaftaran sewa, perlu diperiksa dokumen kesehatan dan operasional apa yang diwajibkan di lokasi terkait. Saat membeli properti, proses umumnya dimulai dari peninjauan dan perjanjian jual beli, dilanjutkan dengan notaris, akta publik (escritura pública), lalu pendaftaran di Instituto de la Propiedad, khususnya Registro de la Propiedad. Dokumen untuk pendaftaran antara lain meliputi akta, bukti biaya pendaftaran, pembayaran pajak pengalihan (Impuesto de Tradición), dan, jika berlaku, pajak keuntungan modal (Ganancia de Capital). Sebelum membayar, pembeli sebaiknya memeriksa riwayat hak terdaftar (antecedente registral), sertifikat bebas beban (libertad de gravamen), sertifikat atau status kadaster (constancia o situación catastral), serta status terkini pajak properti kota. Kutipan kadaster saja tidak membuktikan kepemilikan atau penguasaan. DGR, Catastro, dan sistem SURE mendukung verifikasi serta pendaftaran. Di kondominium, rezim properti horizontal (propiedad horizontal) dibentuk dengan akta publik dan pendaftaran; bagian bersama dan layanan bersama tetap terkait dengan unit individual. Untuk situasi penguasaan informal, regularisasi tanah DGRP (DGRP-Regularización Predial) dapat mencakup, bergantung pada wilayah dan dokumennya, prosedur seperti consolidación atau presunción de dominio útil, necesidad pública, atau prescripción. Pemeriksaan seperti itu tidak otomatis menghasilkan sertifikat hak milik. Catatan kadaster, pajak, infrastruktur, dan praktik otoritas berbeda antar-kota dan departemen. BANHPROVI menawarkan jalur pembiayaan terverifikasi untuk perumahan sosial (vivienda social) hingga 1,3 juta lempira dengan bunga tahunan 4%, dan perumahan kelas menengah (vivienda media) hingga 4 juta lempira dengan bunga tahunan 7%. Bergantung pada program, dokumen yang diperlukan dapat mencakup DNI, bukti pekerjaan atau potongan gaji, bukti tidak memiliki properti atau status kadaster, sketsa rumah, bukti utilitas, catatan bank hingga dua belas bulan, perjanjian pendahuluan jual beli (promesa de compra-venta), akta, bukti pembayaran pajak properti, koordinat proyek, denah, rencana investasi, dan penilaian (Avalúo). Kalkulator menyediakan jangka waktu satu hingga 30 tahun. Memenuhi persyaratan dokumen tidak menjamin penerimaan ke program atau persetujuan pinjaman. SEDESOL dan PVAH mengoordinasikan kebijakan dan program perumahan pemerintah. Tidak ditemukan konfirmasi dalam sumber yang ditinjau mengenai subsidi perumahan umum nasional yang seragam; akses dan kelayakan bergantung pada program dan kelompok sasaran tertentu. Berdasarkan Pasal 107 Konstitusi, pembeli asing tunduk pada pembatasan di kawasan perbatasan dan pesisir dalam jarak 40 kilometer serta di pulau-pulau. Decreto 90-90 memberikan jalur pengecualian terbatas untuk rumah perkotaan yang sudah ada atau direncanakan hingga maksimum 3.000 m², umumnya untuk satu properti dan, bagi pembangunan baru, dengan jangka waktu maksimum 36 bulan. Pemeriksaan hak oleh pengacara diwajibkan.