Menjalankan Usaha di Islandia

Usaha di Islandia dapat beroperasi sebagai usaha perseorangan, ehf., hf., sf., slf., ses., atau bentuk kemitraan maupun koperasi lainnya. Usaha perseorangan didaftarkan menggunakan kennitala pemilik, tidak memerlukan modal minimum atau biaya pendaftaran, dan membuat pemilik menanggung tanggung jawab tanpa batas. Ehf. adalah badan hukum terpisah dan memerlukan modal saham sedikitnya ISK 500.000 yang dibayar penuh saat pendirian. Hf. memerlukan modal saham sedikitnya ISK 4.000.000 dan sedikitnya dua pendiri. Dalam sf., para mitra menanggung tanggung jawab langsung, bersama, dan tanpa batas; slf. dan ses. memiliki struktur kemitraan berbeda yang memerlukan penelaahan hukum dan pajak tersendiri. Pendaftaran biasanya mencatat nama usaha, alamat di Islandia, tanggal pendirian, pemilik, serta kegiatan ISAT utama kepada Skatturinn dan Fyrirtækjaskrá. Ehf. umumnya memerlukan formulir RSK 17.21, memorandum, notulen pendirian, anggaran dasar, dan pemberitahuan pemilik manfaat, dengan dokumen yang disiapkan dalam bahasa Islandia. Pendaftaran ehf. elektronik memerlukan rafræn skilríki; pemrosesan biasanya memerlukan 3 sampai 5 hari kerja secara elektronik atau 2 sampai 3 minggu melalui kertas. Direktur atau pemegang kuasa yang bukan warga Islandia mungkin memerlukan ID sistem dari Registers Iceland. Kepemilikan manfaat mencakup kendali langsung atau tidak langsung atas lebih dari 25% modal atau hak suara serta bentuk kendali lainnya; jika kendali tidak jelas atau tersebar luas, orang yang benar-benar mengarahkan badan usaha dicatat. Paspor atau nomor identifikasi pajak mungkin diperlukan jika orang tersebut tidak memiliki kennitala. Cabang perusahaan asing memerlukan pendaftaran tersendiri, alamat di Islandia, tujuan yang dinyatakan, manajer cabang, kuasa untuk mewakili, sertifikat pendaftaran asing yang diterbitkan dalam tiga bulan sebelumnya, laporan keuangan tahunan terbaru, serta informasi pemilik manfaat. Posisi PPN dan pajaknya bergantung pada kegiatan di Islandia dan apakah cabang memiliki bentuk usaha tetap. Pembukuan wajib untuk semua bentuk hukum, dan usaha harus menyampaikan SPT tahunan. Perseroan terbatas, kemitraan, koperasi, dan ses. umumnya menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat satu bulan setelah persetujuan atau dalam delapan bulan setelah akhir tahun buku, sedangkan perubahan daftar biasanya dilaporkan dalam satu bulan. Perubahan pendaftaran pajak atau berakhirnya kegiatan kena pajak umumnya harus dilaporkan dalam delapan hari. Barang dan jasa kena pajak biasanya memerlukan pendaftaran PPN, kecuali peredaran kena pajak tetap sebesar atau di bawah ISK 2.000.000 dalam periode berjalan 12 bulan atau kegiatannya dikecualikan. Pendaftaran PPN menggunakan RSK 5.02 dan biasanya harus diselesaikan sedikitnya delapan hari sebelum perdagangan dimulai. Tarif PPN standar adalah 24% dan tarif rendah 11%; pelaporan dan pembayaran umumnya mengikuti periode dua bulanan. Faktur PPN biasanya mencantumkan tanggal, nama dan kennitala penjual serta pembeli, nomor PPN, uraian, jumlah, harga satuan dan total, serta PPN secara terpisah. Pajak penghasilan badan umumnya 20% untuk ehf. dan hf. serta 36% untuk sf. dan slf.; penghasilan wiraswasta dikenai pajak progresif, sehingga tarif terkini dan komponen pemerintah kota perlu diperiksa sebelum pelaporan. Izin khusus kegiatan dapat melibatkan pemerintah kota, otoritas kesehatan masyarakat, District Commissioner, Icelandic Tourist Board, Icelandic Transport Authority, Environment Agency, Administration of Occupational Safety and Health, atau MAST untuk kegiatan terkait pangan. Hibah tersedia melalui Grants Plaza dan Ísland.is, tetapi bersifat kompetitif dan bukan hak umum. Dana Rannís seperti Technology Development Fund mungkin menerima individu atau perusahaan yang berusia kurang dari lima tahun; skema tertentu menawarkan hingga ISK 2.000.000 tanpa persyaratan dana pendamping. Persyaratan pengajuan dan pelaporan bergantung pada program. Pengalihan usaha memerlukan pemeriksaan terpisah untuk pengalihan saham dan aset, termasuk kontrak, pajak, izin, catatan kepemilikan, dan informasi pemilik manfaat. Penutupan usaha memerlukan pencabutan pendaftaran PPN dan pajak, pelaporan akhir, pembukuan, penyimpanan arsip, serta penyelesaian kewajiban. Pembubaran sukarela dan likuidasi mengikuti proses hukum perusahaan dan pencatatan, sedangkan kebangkrutan mengalihkan hak dan kewajiban keuangan kepada harta pailit. Pemilik usaha perseorangan atau bentuk dengan tanggung jawab tanpa batas tidak mendapat perlindungan otomatis dari kewajiban usaha.