Hukum di Israel

Israel tidak memiliki satu konstitusi tertulis. Hukum-Hukum Dasar (Basic Laws) mengatur lembaga-lembaga utama negara dan melindungi prinsip-prinsip penting, sedangkan undang-undang biasa mengatur bidang kehidupan tertentu. Knesset mengesahkan undang-undang, dan lembaga pemerintah dapat menerbitkan peraturan dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum. Putusan pengadilan juga membentuk cara aturan dipahami dan diterapkan. Sistem pengadilan mencakup pengadilan magistrat, pengadilan distrik, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga bersidang sebagai Pengadilan Tinggi Keadilan (Bagatz) ketika meninjau tindakan tertentu dari lembaga publik. Pengadilan ketenagakerjaan yang terpisah menangani sengketa pekerjaan dan jaminan sosial. Pengadilan agama berwenang atas beberapa persoalan status pribadi, terutama perkawinan dan perceraian, bergantung pada komunitas dan persoalannya. Hukum Israel mencakup hukum publik, hukum pidana, sengketa perdata, ketenagakerjaan, konsumen, imigrasi, perpajakan, properti, dan bisnis. Lembaga serta prosedur yang tepat bergantung pada bidang hukumnya. Bahasa Ibrani berperan penting dalam undang-undang, pengadilan, dan formulir resmi, meskipun layanan atau dokumen kadang tersedia dalam bahasa lain. Terjemahan dapat membantu pemahaman, tetapi rumusan yang berlaku secara hukum tetap penting. Banyak persoalan dimulai dengan tuntutan tertulis, keberatan, permohonan, atau pengaduan sebelum sampai ke pengadilan. Catatan seperti kontrak, pesan, tanda terima, keputusan resmi, dan bukti pengiriman sering menentukan hal-hal yang dapat dibuktikan. Upaya hukum dapat mencakup kompensasi, pelaksanaan kewajiban, pembatalan keputusan, atau perintah untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan. Hak tidak terlaksana secara otomatis dalam praktik, sehingga bertindak melalui jalur yang tepat sangat penting.