Hukum perdata di Italia

Hukum perdata Italia disebut diritto civile. Kerangka utamanya adalah Codice civile, yang dilengkapi undang-undang khusus dan aturan Uni Eropa di bidang yang relevan. Orang perseorangan dan badan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Kecakapan hukum, perwakilan, dan kewenangan menjadi penting ketika pihak yang terlibat adalah anak di bawah umur, wali, perusahaan, agen, atau wakil lainnya. Kontrak adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Persetujuan yang sah, tujuan yang tidak melanggar hukum, bentuk yang diwajibkan, dan kewajiban yang cukup jelas merupakan pertimbangan mendasar untuk menentukan apakah perjanjian berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagian perjanjian dapat dibuat secara informal, sedangkan transaksi penting mensyaratkan bentuk tertulis atau bentuk khusus. Pengalihan hak atas properti dan tindakan perusahaan atau keluarga tertentu mungkin memerlukan notaris (notaio). Kewajiban dapat timbul dari kontrak, tindakan yang merugikan, manfaat tanpa dasar hukum, atau peristiwa hukum lainnya. Orang yang gagal memenuhi kewajiban dapat menghadapi pemulihan seperti pemenuhan kewajiban, pengakhiran, pengembalian pembayaran, atau ganti rugi, bergantung pada perkara. Tanggung jawab perdata atas kerugian lazim dibahas sebagai responsabilità civile. Tuntutan umumnya memerlukan dasar hukum dan bukti yang menghubungkan tindakan, kerugian, dan orang yang bertanggung jawab. Hukum properti membedakan kepemilikan dari penguasaan dan mengatur penggunaan, pengalihan, serta perlindungan aset. Tanah dan bangunan melibatkan pencatatan resmi dan perlu diperiksa dengan saksama sebelum transaksi apa pun. Hukum keluarga mencakup hubungan seperti perkawinan, perpisahan, pengasuhan, nafkah, dan perlindungan anak. Keputusan mengenai anak sangat memperhatikan kesejahteraan mereka dan memerlukan kehati-hatian khusus. Hukum waris disebut diritto delle successioni. Pewarisan dapat melibatkan surat wasiat, ahli waris menurut undang-undang, hak keluarga yang dilindungi, aset, dan utang. Karena itu, menerima warisan dapat menimbulkan konsekuensi penting. Sengketa perdata sering bergerak dari tuntutan tertulis ke perundingan, mediasi jika sesuai, lalu proses pengadilan jika tidak tercapai penyelesaian. Penggugat harus menyebutkan pemulihan yang diminta dan mendukungnya dengan bukti yang dapat diterima.