Hukum di Italia

Italia memiliki sistem hukum perdata yang dalam bahasa setempat disebut sistem hukum Italia (diritto italiano). Aturan tertulis disusun dalam konstitusi, kitab undang-undang, undang-undang, dan peraturan, sedangkan putusan pengadilan menjelaskan cara aturan tersebut berlaku dalam kasus tertentu. Konstitusi (Costituzione) merupakan dasar negara. Konstitusi melindungi hak-hak dasar, menetapkan lembaga publik, dan membatasi kekuasaan pemerintah. Hukum Uni Eropa penting dalam banyak bidang. Aturan nasional berlaku di seluruh Italia, sedangkan daerah dan pemerintah kota dapat membuat aturan dalam lingkup tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Hukum privat mengatur hubungan antara orang dan organisasi. Hukum ini mencakup hal-hal seperti kontrak, kepemilikan, keluarga, warisan, pekerjaan, dan ganti rugi atas kerugian. Hukum publik mengatur negara dan hubungannya dengan individu. Hukum ini mencakup hukum tata negara, administrasi, pajak, imigrasi, dan pidana. Pengadilan umum umumnya memutus perkara perdata dan pidana. Pengadilan tata usaha negara meninjau banyak keputusan badan publik, sedangkan badan khusus menangani perkara tertentu lainnya. Perkara biasanya dimulai dengan permohonan, tanggapan, atau keberatan resmi. Bukti dikumpulkan, otoritas atau pengadilan yang berwenang membuat keputusan, dan upaya banding mungkin tersedia. Dalam konteks Italia, profesi pengacara disebut pengacara (avvocati), sedangkan profesi notaris disebut notaris (notai). Seorang notaris publik yang netral (notaio) mengesahkan dan mencatat tindakan hukum penting tertentu, terutama dalam urusan properti dan perusahaan. Upaya hukum bergantung pada fakta, dokumen, tenggat waktu, dan otoritas yang berwenang. Karena itu, catatan tertulis dan nasihat sejak awal sangat berharga ketika suatu keputusan, pembayaran, status tinggal, pekerjaan, atau rumah berada dalam risiko.