Hukum pidana di Kamboja

Kerangka utamanya terdiri atas Konstitusi 1993, Kitab Hukum Pidana 2009 beserta perubahan yang dicatat oleh Dewan Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2007, dan Undang-Undang tentang Organisasi Pengadilan 2014. Undang-undang pidana khusus juga mencakup korupsi, perdagangan manusia, terorisme, narkotika, lalu lintas jalan, dan penipuan dengan dukungan teknologi. Naskah asli dalam bahasa Khmer merupakan naskah yang berwenang; terjemahan bahasa Inggris mungkin tidak resmi atau sudah usang. Hukum pidana Kamboja mengakui asas legalitas dan pertanggungjawaban individual. Pada umumnya, kesengajaan diperlukan, sedangkan kelalaian menimbulkan pertanggungjawaban pidana hanya jika undang-undang secara tegas mengaturnya. Percobaan melakukan kejahatan berat dapat dipidana, dan percobaan melakukan pelanggaran dapat dipidana jika undang-undang mengaturnya. Penghasut dan pembantu pada umumnya menghadapi ancaman pidana menurut undang-undang yang sama dengan pelaku utama. Badan hukum dapat dikenai denda dan pidana tambahan bersama dengan pertanggungjawaban orang perseorangan. Tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan ancaman pidana maksimumnya. Kejahatan berat dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara lebih dari lima hingga tiga puluh tahun. Pelanggaran dapat diancam pidana penjara lebih dari enam bulan hingga lima tahun, sedangkan pelanggaran ringan dapat diancam pidana penjara hingga enam bulan. Pidana pokok meliputi pidana penjara dan denda dalam riel Kamboja. Pidana tambahan dapat membatasi hak atau kegiatan profesional, melarang mengemudi, menangguhkan izin, melarang seseorang berada di suatu wilayah, melarang keberangkatan atau masuk dalam keadaan yang berlaku, merampas harta benda, atau memerintahkan pengumuman putusan. Masa penahanan praperadilan diperhitungkan terhadap pidana penjara. Yurisdiksi pidana Kamboja pada umumnya mencakup perbuatan yang dilakukan di Kamboja, termasuk tindak pidana yang salah satu unsur perbuatannya terjadi di sana. Yurisdiksi juga dapat mencakup kapal dan pesawat Kamboja, tindak pidana tertentu yang dilakukan warga negara Kamboja, dan—untuk kejahatan berat—tindak pidana tertentu terhadap korban warga Kamboja. Putusan akhir pengadilan asing dapat mencegah penuntutan ulang atas perkara yang sama. Kepolisian kehakiman (នគរបាលយុត្តិធម៌) memeriksa tindak pidana yang dilaporkan, mengidentifikasi dan menangkap tersangka dalam batas kewenangan hukumnya, serta mengumpulkan bukti. Jaksa (ព្រះរាជអាជ្ញា) yang bertugas pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang memeriksa berkas polisi, memutuskan apakah akan memulai tindakan pidana, dan mengajukan dakwaan jika sesuai. Hakim penyidik (ចៅក្រមស៊ើបសួរ) melakukan penyidikan yudisial jika diperlukan dan menangani tindakan seperti surat perintah, penyitaan, serta bukti ahli. Kepolisian kehakiman tidak dapat mengizinkan penyadapan telekomunikasi sendiri; izin hakim penyidik diperlukan. Perkara pidana dapat dilaporkan kepada polisi atau kantor jaksa di Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang. Penahanan oleh polisi dapat berlangsung hingga empat puluh delapan jam menurut aturan hukum acara pidana yang disebutkan. Setelah dua puluh empat jam, orang yang ditahan dapat meminta pengacara atau orang lain yang dipilihnya untuk mengatur pengacara, dan pengacara dapat menemui orang yang ditahan secara rahasia selama hingga tiga puluh menit. Penerjemah dapat digunakan jika diperlukan. Jadwal pasti pengadilan bergantung pada perkara, dan tidak ada tarif biaya nasional yang dapat diandalkan atau jangka waktu seragam yang berlaku untuk setiap perkara pidana. Urutan pengadilan biasa dimulai dari Pengadilan Tingkat Pertama, lalu Pengadilan Banding, kemudian Mahkamah Agung. Terdakwa memperoleh praduga tak bersalah, diberi tahu tentang dakwaan, dan dapat memilih untuk diam, menyanggah bukti, memperoleh penasihat hukum, serta menggunakan penerjemah. Sidang pada umumnya terbuka untuk umum. Pengadilan pada umumnya menerima bukti yang relevan dan menilainya berdasarkan keyakinan batinnya, tetapi pengakuan yang diperoleh dengan paksaan tidak memiliki nilai pembuktian. Jaminan dan pengawasan yudisial mungkin tersedia jika syarat yang berlaku terpenuhi. Bantuan hukum dapat tersedia, terutama bagi anak di bawah umur dan terdakwa yang tidak mampu membayar penasihat hukum, jika syarat hukum terpenuhi. Tindakan pidana korban dan gugatan perdata merupakan dua hal yang terpisah secara hukum. Pengaduan biasa tidak otomatis memberikan status sebagai penggugat perdata. Korban kejahatan berat atau pelanggaran dapat mengadu kepada hakim penyidik dan meminta pengakuan sebagai penggugat perdata; pengacara dapat mengajukan permohonan atas nama korban. Penggugat perdata dapat menuntut ganti rugi atau bentuk pemulihan lain dalam perkara pidana. Kamboja memiliki dasar formal untuk perlindungan korban dan saksi, tetapi kerangka perlindungan yang lebih luas masih terfragmentasi. Seseorang dianggap anak di bawah umur jika berusia di bawah delapan belas tahun saat tindak pidana dilakukan. Anak di bawah empat belas tahun tidak dapat ditangkap berdasarkan aturan anak muda yang disebutkan; berkasnya ditangani tanpa proses pidana dan dirujuk kepada wali atau lembaga sosial. Untuk usia empat belas hingga di bawah delapan belas tahun, kepolisian kehakiman khusus yang menangani. Penangkapan pada umumnya terbatas pada anak yang tertangkap tangan melakukan kejahatan berat atau pelanggaran, dengan aturan tambahan untuk pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja oleh anak usia empat belas hingga di bawah enam belas tahun. Penahanan seharusnya menjadi upaya terakhir, dan anak harus dipisahkan dari orang dewasa serta dipisahkan menurut jenis kelamin. Mereka berhak memperoleh pengacara, termasuk bantuan hukum jika tersedia, wali atau pendamping, petugas sosial, penerjemah, perawatan medis, privasi, pemberitahuan tentang dakwaan, serta kesempatan untuk menguji bukti dan menanyai saksi. Pengalihan proses bagi anak di bawah umur dapat diperintahkan oleh jaksa, hakim penyidik, hakim pemeriksa perkara, atau otoritas banding untuk pelanggaran ringan atau pelanggaran jika terdapat cukup bukti, anak tersebut mengakui perbuatannya, dan memberikan persetujuan secara sukarela. Langkah-langkahnya dapat mencakup program sekolah, pelatihan, keluarga atau masyarakat, serta restitusi. Beberapa langkah dapat berlangsung hingga enam bulan, sedangkan kerja sosial dapat berlangsung hingga seratus jam dan hanya tersedia mulai usia enam belas tahun. Kementerian Urusan Sosial, Veteran dan Rehabilitasi Pemuda mengelola Pusat Rehabilitasi Pemuda, yang memiliki bagian penahanan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Penempatan dapat berlanjut setelah seseorang berusia delapan belas tahun hingga batas usia maksimum dua puluh empat tahun yang berlaku. Undang-Undang Lalu Lintas Jalan 2014, revisi tercatat tahun 2017, dan amendemen 2026 yang dicatat oleh Komite Nasional Keselamatan Jalan mengatur tindak pidana lalu lintas. Polisi lalu lintas menangani penegakan administratif, termasuk denda dan tindakan terkait izin mengemudi. Proses pidana dapat timbul dari kematian atau cedera akibat kelalaian, mengemudi secara berbahaya atau dalam keadaan mabuk, tabrak lari, dan tindak pidana terkait berdasarkan undang-undang lalu lintas serta Kitab Hukum Pidana. Besaran denda terkini dan dampak amendemen 2026 perlu diperiksa dalam naskah hukum berbahasa Khmer. Perbuatan pidana digital diatur melalui tindak pidana terkait data dan komputer dalam Kitab Hukum Pidana, Undang-Undang Telekomunikasi 2015, Undang-Undang Perdagangan Elektronik 2019, Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2019, dan Undang-Undang Pemberantasan Penipuan dengan Dukungan Teknologi yang diundangkan pada 7 April 2026. Undang-undang 2026 tersebut menetapkan lima tindak pidana, termasuk penipuan berbasis teknologi, mengorganisasi atau memimpin pusat penipuan daring, merekrut atau melatih orang untuk melakukan penipuan tersebut, mengumpulkan dokumen identitas atau data secara jahat, serta pencucian uang tertentu. Undang-undang itu memungkinkan pidana hingga penjara seumur hidup, denda hingga 1.000.000.000 riel, dan penyitaan aset. Unit teknologi kepolisian, jaksa, dan pengadilan menangani perkara ini menurut aturan hukum acara pidana yang berlaku.