Sistem kenegaraan di Kamboja

Tatanan konstitusional Kamboja membagi kewenangan publik di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahasa Khmer adalah bahasa resmi. Kerangka politik saat ini adalah lembaga legislatif ketujuh yang dibentuk setelah pemilihan umum 2023, dipimpin Perdana Menteri Hun Manet dan terkait dengan Strategi Pentagonal I. Raja mewakili negara sebagai kepala negara dan memerintah tanpa menjalankan pemerintahan. Pemerintah Kerajaan, yang juga disebut Dewan Menteri, mengarahkan administrasi eksekutif di bawah Perdana Menteri dan mencakup Wakil Perdana Menteri, Menteri Senior, Menteri, dan Sekretaris Negara. Majelis Nasional memiliki sedikitnya 120 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum langsung untuk masa jabatan lima tahun. Senat juga merupakan bagian dari lembaga legislatif; jumlah anggotanya paling banyak setengah dari jumlah anggota Majelis Nasional, dan keanggotaannya memadukan pengangkatan dengan pengaturan pemilihan yang terbatas. Masa jabatan Senat kelima berlangsung dari 2024 hingga 2030. Majelis Nasional mengesahkan anggaran nasional, Senat meninjaunya, dan Raja mengundangkannya. Secara konstitusional, lembaga yudikatif terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. Dewan Konstitusi beranggotakan sembilan orang dengan masa jabatan sembilan tahun dan menetapkan keputusan akhir mengenai penafsiran konstitusi dan hukum, pengujian konstitusionalitas, serta sengketa pemilihan. Dewan Tertinggi Magistrasi mengawasi para hakim dan sistem peradilan. Wilayah Kamboja terdiri atas Phnom Penh sebagai ibu kota dan 24 provinsi. Administrasi lokal berlanjut melalui munisipalitas atau provinsi, distrik atau khan, komune atau sangkat, dan desa. Angka rujukan dari Institut Statistik Nasional mencatat 193 distrik atau khan, 1.621 komune atau sangkat, dan 14.073 desa, tetapi perubahan administratif berarti angka lokal terkini perlu diperiksa kepada otoritas yang bertanggung jawab. Kamboja tidak menggunakan model federal otonom yang sebanding dengan negara federal. Desentralisasi dan dekonsentrasi berlangsung melalui administrasi provinsi, ibu kota, munisipalitas, distrik, khan, komune, dan sangkat yang diarahkan oleh pemerintah pusat, dengan Kementerian Dalam Negeri mengoordinasikan administrasi lokal di semua tingkatan. Kementerian Dalam Negeri juga menangani Kepolisian Nasional, pendaftaran partai politik, organisasi nonpemerintah dan asosiasi, pengaduan, penjara, identitas pribadi, pengamanan perbatasan, layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta keselamatan lalu lintas. Akses ke layanan publik biasanya dimulai dari otoritas ibu kota atau provinsi, kantor munisipalitas, distrik atau khan yang bertanggung jawab, atau otoritas komune atau sangkat. Kantor Layanan Satu Pintu menggabungkan sedikitnya 14 layanan administratif di satu tempat. Sistem pengaduan digital dan umpan balik warga menyediakan saluran tambahan, tetapi akses praktis berbeda menurut wilayah dan layanan. Biaya dan waktu pemrosesan bergantung pada layanan, tingkat administrasi, dan prosedur tertentu, bukan pada satu tarif nasional. Kementerian Ekonomi dan Keuangan memimpin kebijakan anggaran dan keuangan. Kamboja menggunakan sistem Undang-Undang Keuangan dan anggaran tahunan yang mencakup pendapatan dan belanja negara, batas pinjaman, utang publik, serta anggaran kementerian dan lembaga lainnya. Administrasi subnasional memiliki anggaran administratif sendiri di samping anggaran negara nasional. Dokumen Ringkasan Anggaran FY2025 dan FY2026 menjadi rujukan resmi, sedangkan jumlah dan waktu yang relevan ditentukan oleh tahun fiskal dan prosedur yang berlaku. Otoritas Audit Nasional, yang dibentuk pada 2001 dan mulai beroperasi pada 2002, adalah lembaga audit tertinggi Kamboja. Lembaga ini mengaudit keuangan publik secara eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah, Majelis Nasional, Senat, dan masyarakat sipil. Pengawasan antikorupsi dibagi antara Dewan Nasional Pemberantasan Korupsi, yang menetapkan kebijakan dan menjalankan pengawasan, serta Unit Antikorupsi, yang menangani operasional. Unit Antikorupsi bekerja secara nasional dalam bidang edukasi, pencegahan, penghambatan, penegakan hukum, pengaduan korupsi, serta deklarasi aset dan kewajiban. Komite Majelis Nasional dapat meminta keterangan dari para Menteri dan mengadakan sidang dengar pendapat, sementara Konstitusi mengatur mosi tidak percaya. Warga dapat menyampaikan pengaduan kepada otoritas yang bertanggung jawab atau menggunakan saluran Kementerian Dalam Negeri dan Unit Antikorupsi. Pengaduan konstitusional mengikuti prosedur konstitusional tertentu, bukan proses langsung tanpa batasan. Kementerian Informasi mengelola informasi resmi pemerintah, penyiaran, dan urusan audiovisual. Saluran informasi publik mencakup TVK, RNK, dan AKP, bersama dengan departemen informasi di Phnom Penh dan 24 provinsi. Jurnalis mungkin perlu mengikuti prosedur kartu pers atau pendaftaran acara, bergantung pada kegiatannya. Konstitusi melindungi kebebasan berekspresi, pers, dan berkumpul dengan batasan yang ditetapkan hukum. Saluran informasi negara dan digital juga mendukung respons terhadap informasi palsu dan kegiatan literasi media. Aturan ruang publik ini merupakan bagian dari kerangka negara; pertanyaan terperinci mengenai pemilihan umum, sengketa hukum perdata, dan perkembangan sejarah perlu dibahas secara terpisah. Pertahanan nasional menjadi tanggung jawab Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja dan Kementerian Pertahanan Nasional. Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Nasional menangani keamanan dalam negeri, ketertiban umum, keamanan sosial, pengamanan perbatasan, senjata dan bahan peledak, penjara, serta layanan penyelamatan. Konstitusi Kamboja menetapkan netralitas permanen dan tidak berpihak, serta membebankan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, hukum, ketertiban umum, dan keamanan. Warga negara wajib menghormati Konstitusi, memenuhi kewajiban bela negara sesuai hukum, serta menghormati barang milik publik dan milik pribadi yang diperoleh secara sah. Ketentuan wajib militer dan prosedur keamanan operasional memerlukan informasi khusus yang mutakhir dan tidak boleh disimpulkan dari gambaran umum struktur negara.