Pemilihan Umum di Kamboja

Kamboja memiliki Parlemen bikameral. Majelis Nasional memiliki sedikitnya 120 kursi dan saat ini beranggotakan 125 orang. Pemilih memilih anggotanya secara langsung melalui 25 daerah pemilihan provinsi dan ibu kota yang memiliki banyak anggota, menggunakan perwakilan proporsional dengan daftar tertutup. Partai memperoleh kursi berdasarkan jumlah suara sah menurut rumus rata-rata tertinggi. Anggota Majelis Nasional menjabat selama lima tahun. Calon harus berusia sedikitnya 25 tahun dan merupakan warga negara Kamboja sejak lahir. Perubahan undang-undang pemilu pada 2023 mengaitkan kelayakan calon dengan pemungutan suara dalam dua pemilihan umum berturut-turut sebelumnya, kecuali jika ada alasan yang dapat dibenarkan. Senat memiliki 62 kursi dan masa jabatan enam tahun. Anggota dewan Komune dan Sangkat memilih 58 senator, sedangkan Majelis Nasional memilih dua orang dan Raja menunjuk dua orang. Tolok ukur usia calon senator adalah 40 tahun. Kamboja tidak mengadakan pemilihan presiden langsung. Pemerintah dibentuk setelah sidang perdana Majelis Nasional, prosedur pemberian kepercayaan, dan persetujuan konstitusional bagi Perdana Menteri serta Kabinet. Pemilihan lokal mencakup pemilihan langsung Dewan Komune dan Sangkat melalui perwakilan proporsional dengan daftar partai. Kamboja memiliki 1.652 komune dan Sangkat, dan 11.622 anggota dewan direncanakan untuk pemilihan lokal 2027. Dewan Ibu Kota, Provinsi, Kota, Distrik, dan Khan menggunakan pemilihan tidak langsung oleh para anggota dewan, bukan pemungutan suara universal langsung. Karena itu, badan lokal tersebut berbeda dari Dewan Komune dan Sangkat dalam pemilih maupun prosedurnya. Pemilih umumnya harus berkewarganegaraan Kamboja, berusia minimal 18 tahun, tercantum dalam daftar pemilih resmi, dan memiliki Kartu Identitas Khmer. NEC memperbarui dan mendaftarkan daftar pemilih setiap tahun. Untuk pemilihan Komune dan Sangkat 2027, periode daftar pemilih yang diumumkan berlangsung dari 7 Oktober hingga 30 November 2026, dan pemungutan suara dijadwalkan pada 6 Juni 2027. Pendaftaran atau koreksi dapat dilakukan di kantor komune atau Sangkat atau melalui Tim Pendaftaran Pemilih desa yang ditunjuk. Pemilih dapat memeriksa data di voterlist.nec.gov.kh. Proses ini terutama relevan setelah berusia 18 tahun, pindah ke komune atau Sangkat lain, menemukan kesalahan data pribadi atau tempat pemungutan suara, atau perlu memperbarui data biometrik untuk catatan lama dari 2016 atau 2017. Kartu Identitas Khmer merupakan bukti identitas utama. NEC mengecualikan sertifikat identitas dan sertifikat yang mengonfirmasi data identitas pribadi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Identifikasi Kementerian Dalam Negeri dari proses 2026; kemungkinan penggunaannya di masa depan masih dikaji. Tidak ada bukti biaya pendaftaran pemilih atau pemilu, meskipun dokumen pengganti atau layanan administrasi lain mungkin memiliki biaya terpisah. NEC menerbitkan informasi pemilih, kalender pemilu, daftar calon, urutan surat suara, dan aturan kampanye. Partai politik dan calon mendaftar melalui NEC berdasarkan undang-undang pemilu yang berlaku. Agen partai, pemantau nasional dan internasional, serta jurnalis mendaftar secara terpisah untuk perannya masing-masing. Sebagai data awal pada 2023, 18 partai terdaftar untuk pemilihan Majelis Nasional dan Partai Cahaya Lilin tidak terdaftar. Uni Eropa dan COMFREL melaporkan pembatasan yang memengaruhi ruang politik dan sipil; laporan ini menyangkut keadaan praktis dan risiko akses, bukan sistem pemilu formal yang berbeda. Di tempat pemungutan suara, penempatan pemilih mengikuti daftar resmi. Pemilih menunjukkan Kartu Identitas Khmer, memastikan namanya ada dalam daftar, melewati pemeriksaan bahwa belum ada suara sebelumnya yang dicatat, lalu menjalani pemeriksaan jari. Pemungutan suara biasanya dibuka pukul 7.00. Pemilih menandai surat suara sendiri di bilik dan memasukkannya ke kotak suara, sehingga kerahasiaan suara terjaga. Agen partai dan pemantau dapat mengawasi proses. Prosedur NEC mencakup pendaftaran bagi pemangku kepentingan dan pemantau, sedangkan pengaturan bantuan bagi penyandang disabilitas masih dikonsultasikan pada 2026 dan perlu diperiksa dalam aturan final. Komisi Tempat Pemungutan Suara melakukan penghitungan terbuka dan melengkapi formulir serta risalah. Hasil surat suara kemudian direkap oleh NEC. Hasil sementara dapat menjadi sasaran pengaduan dan keberatan yang diputus NEC melalui sidang terbuka. Banding dapat diajukan ke Dewan Konstitusi berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota Majelis Nasional, dan NEC dapat memerintahkan pemilihan ulang. Hasil menjadi resmi setelah pengaduan dan pemilihan ulang yang diperlukan diselesaikan. Surat suara Majelis Nasional disimpan selama enam tahun, sedangkan surat suara Komune atau Sangkat selama tiga tahun, lalu dimusnahkan secara terbuka dengan melibatkan pihak terkait. Dalam pemilihan Majelis Nasional 2023, Partai Rakyat Kamboja memperoleh 120 kursi dan FUNCINPEC memperoleh lima kursi.