Sejarah Kamboja

Bukti tentang sejarah paling awal Kamboja terutama berasal dari arkeologi, sisa-sisa permukiman, bentang alam, dan situs pengerjaan logam. Catatan sejarah tertulis menjadi lebih jelas pada masa Funan dan kemudian Chenla, kira-kira dari abad pertama hingga abad kedelapan. Sambor Prei Kuk, yang diidentifikasi sebagai Ishanapura, merupakan ibu kota Chenla pada akhir abad keenam dan awal abad ketujuh. Prasasti berbahasa Sanskerta dan Khmer Kuno, bangunan keagamaan, karya hidraulik, serta bukti pemusatan politik di sana menunjukkan bagaimana masyarakat dan lembaga berkembang sebelum Angkor. Kekaisaran Khmer muncul sekitar abad kesembilan dan bertahan hingga kira-kira abad kelima belas. Penobatan Jayavarman II pada 802 secara tradisional dianggap sebagai tanggal pendiriannya, meskipun para sejarawan membedakan tradisi politik dari bukti yang tersedia untuk setiap periode. Angkor mencakup ibu kota yang berubah-ubah, kuil, waduk yang dikenal sebagai baray, kanal, dan jalur transportasi di wilayah seluas kira-kira 400 kilometer persegi. Angkor Wat, Angkor Thom, Bayon, Preah Khan, dan Ta Prohm merupakan situs besar yang masih bertahan. Koh Ker menjadi ibu kota di bawah Jayavarman IV sekitar 921 atau 928 hingga 944. Preah Vihear berkembang sebagai situs suci sejak abad kesembilan, sedangkan bangunan utamanya sebagian besar berasal dari paruh pertama abad kesebelas. Setelah abad kelima belas, pusat-pusat politik bergeser ke wilayah barat dan tenggara. Pengaruh Siam dan Vietnam membentuk kawasan Mekong, Tonle Sap, dan perbatasan. Bukti dari periode pasca-Angkor lebih terpencar, sehingga tanggal dan batas politiknya tidak boleh dianggap mutlak. Prancis mendirikan protektorat atas Kamboja pada 1863. Jepang menduduki Kamboja selama Perang Dunia II, kemudian terjadi periode kemerdekaan singkat pada 1945. Kamboja merdeka pada 9 November 1953 di bawah Norodom Sihanouk. Kerajaan Kamboja berlangsung dari 1953 hingga 1970, disusul periode Sangkum Reastr Niyum dari 1955 hingga 1970, Republik Khmer dari 1970 hingga 1975, dan Kampuchea Demokratik dari 17 April 1975 hingga 7 Januari 1979. Republik Rakyat Kampuchea memerintah dari 1979 hingga 1989, disusul Negara Kamboja dari 1989 hingga 1993. Selama masa Kampuchea Demokratik, Khmer Merah dan Partai Komunis Kampuchea memberlakukan pemindahan paksa, kolektivisasi, penghapusan pasar dan mata uang, kerja paksa, pemenjaraan, penyiksaan, dan penganiayaan. Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC) adalah pengadilan hibrida yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pemerintah Kerajaan Kamboja. Pengadilan ini memeriksa kejahatan yang dilakukan dari 17 April 1975 hingga 6 Januari 1979 dan berfokus pada para pemimpin senior serta pihak-pihak yang paling bertanggung jawab. Periode residu ECCC dimulai pada 1 Januari 2023 dan mencakup peninjauan putusan, perlindungan korban dan saksi, arsip, akses ke catatan, serta pemantauan reparasi. Temuan ECCC merupakan catatan hukum penting, tetapi bukan sejarah lengkap periode tersebut. Intervensi Vietnam dan pemerintahan Republik Rakyat Kampuchea diikuti konflik berkepanjangan, sengketa perbatasan, dan perpindahan pengungsi. Perjanjian Perdamaian Paris ditandatangani pada 23 Oktober 1991. Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja beroperasi dari Februari 1992 hingga September 1993, dengan tanggung jawab yang mencakup hak asasi manusia, pemilu, administrasi, keamanan, pemulangan, dan infrastruktur. Konstitusi tanggal 24 September 1993 memulihkan Kerajaan Kamboja sebagai monarki konstitusional dan menetapkan demokrasi pluralis. Konflik dan konsolidasi perdamaian berlanjut sepanjang 1990-an, termasuk krisis 1997 dan pemilu 1998. Sejak awal abad kedua puluh satu, rekonstruksi, urbanisasi, perubahan ekonomi, dan pengelolaan warisan budaya terus berlangsung bersamaan dengan perdebatan tentang ingatan dan penafsiran sejarah. Bukti sejarah bersifat selektif. Perang, penjarahan, penghancuran, kendali politik, perspektif elite, dan catatan kolonial memengaruhi apa yang bertahan dan bagaimana bukti ditafsirkan. Peneliti membandingkan prasasti, data arkeologi dan bentang alam, catatan Tiongkok, berkas kolonial, catatan partai dan pengadilan, sejarah lisan, kesaksian penyintas, koleksi museum, dan arsip. Ingatan keluarga, masyarakat, dan diaspora menambah bukti tentang pengalaman yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen resmi, tetapi ingatan tersebut juga perlu dibandingkan dengan sumber lain. Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa, Otoritas Nasional APSARA, Otoritas Nasional Sambor Prei Kuk, Otoritas Nasional Preah Vihear, universitas, museum, DC-Cam, masyarakat lokal, dan kelompok diaspora berkontribusi pada pelestarian, penelitian, atau peringatan. Situs Warisan Dunia UNESCO di Kamboja mencakup Angkor, yang terdaftar pada 1992; Preah Vihear, yang terdaftar pada 2008; Sambor Prei Kuk, yang terdaftar pada 2017; dan Koh Ker, yang terdaftar pada 2023. Penetapan sebagai Warisan Dunia menyediakan kerangka perlindungan dan pengelolaan, bukan catatan lengkap tentang sejarah Kamboja. APSARA dan Komite Koordinasi Internasional untuk Angkor mengelola konservasi dan perlindungan di kawasan permukiman yang masih dihuni, sedangkan otoritas nasional untuk Preah Vihear dan Sambor Prei Kuk mengawasi kawasan warisan masing-masing. Akses berbeda-beda menurut lembaga, bahasa, lokasi, status pelestarian, dan kondisi keamanan. Undang-undang, dekret perlindungan, dan rencana pengelolaan situs dapat menetapkan kewajiban untuk melindungi warisan budaya dan membatasi kegiatan di tempat yang dilindungi. Biaya masuk museum, akses arsip, izin penelitian, dan layanan di situs warisan tidak memiliki satu harga atau waktu pemrosesan nasional; lembaga yang bertanggung jawab menetapkan ketentuan yang berlaku. Tuol Sleng, Choeung Ek, ECCC, dan DC-Cam merupakan situs penting untuk dokumentasi dan peringatan. Ingatan negara, royalis, Buddha, antikolonial, penyintas, keluarga, diaspora, dan masyarakat dapat berbeda, sehingga klaim tentang masa Khmer Merah, perbatasan, atau warisan budaya perlu menyebutkan sumber dan batasannya. Angkor dan arsitektur monumental merupakan bukti penting, tetapi tidak mewakili keseluruhan sejarah Kamboja, termasuk pengalaman perempuan, anak-anak, masyarakat Cham, masyarakat adat, penduduk perdesaan, pekerja, masyarakat di wilayah perbatasan, dan diaspora.