Negara Kiribati

Konstitusi Kiribati dan Kiribati Independence Order 1979 menjadi landasan konstitusional negara; tatanan konstitusional tersebut mulai berlaku pada 12 Juli 1979. Konstitusi melindungi hak dan kebebasan dasar, mengatur kewarganegaraan, serta mengakui status khusus bagi Banaba dan orang Banaba. Pajak memerlukan dasar hukum, dan uang publik dikelola melalui Consolidated Fund. Tidak ada tingkat pemerintahan federal atau provinsi yang terdokumentasi di Kiribati. Pulau-pulaunya dikelompokkan ke dalam Kepulauan Gilbert, Line, dan Phoenix, dengan tanggung jawab publik dibagi antara lembaga nasional dan dewan lokal. Te Beretitenti adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet bekerja di bawah Presiden, dan Office of Te Beretitenti mendukung kepala negara, kepala pemerintahan, serta kepala pegawai negeri. Kementerian mencakup bidang seperti keuangan, luar negeri, pemerintahan lokal, keadilan, layanan publik, kepolisian, komunikasi, perikanan, dan lingkungan. Maneaba ni Maungatabu adalah parlemen satu kamar. Parlemen ini memiliki 44 anggota terpilih dan satu wakil Banaba yang ditunjuk, menyetujui anggaran tahunan, membuat undang-undang, memeriksa tindakan pemerintah, dan dapat mengesahkan mosi tidak percaya. Ketua Parlemen dipilih dari luar Parlemen. Kehakiman merupakan cabang yang independen. Kiribati memiliki Court of Appeal, High Court, dan Magistrates' Courts. High Court menangani perkara konstitusional dan kompleks, sedangkan Magistrates' Courts umumnya memeriksa perkara tingkat pertama. Perkara di pulau terluar dapat melibatkan Magistrates' Courts atau panel pengadilan lokal. Ministry of Justice menyediakan hubungan administratif dan anggaran, tetapi tidak menggantikan pengadilan. Akses pengadilan menggunakan Registry, formulir, pemberitahuan, sidang, persidangan keliling, dan putusan. Pemerintahan lokal berlandaskan Local Government Act 1984. Ministry of Culture and Internal Affairs mendukung dewan, desentralisasi, dan pembangunan pulau-pulau terluar. Kiribati memiliki 23 Dewan Pulau, termasuk tiga dewan untuk Tarawa. Untuk masa jabatan dewan 2025–2029, keanggotaan yang tercatat terdiri atas 249 anggota dewan terpilih, 23 Unimwane, 40 anggota yang ditunjuk, dan 41 anggota ex officio atau anggota parlemen, dengan jumlah keseluruhan 353 anggota. Dewan menjadi titik akses lokal untuk layanan dan urusan administratif, sementara kementerian nasional tetap memegang tanggung jawab yang diberikan oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Public Service Office mengelola sumber daya manusia layanan publik, pengembangan, kinerja, dan inspeksi, termasuk fungsi integritas dan antikorupsi. Ministry of Foreign Affairs and Immigration mengelola imigrasi serta pengawasan masuk dan keluar. Digital Transformation Office mendukung pemerintahan elektronik, domain pemerintah, dan akses serta inklusi digital. Bergantung pada urusan dan lokasi, orang dapat menghubungi kementerian, Dewan Pulau, Anggota Parlemen, Registry pengadilan, atau portal pemerintah. Struktur dewan dan persidangan keliling menyediakan bentuk akses jarak jauh bagi pulau-pulau terluar. Ministry of Finance and Economic Development mengelola anggaran, pendapatan, Treasury, utang publik, rekening seluruh pemerintahan, serta pengeluaran dan pengadaan berdasarkan Public Finance (Control and Audit) Act. Maneaba menyetujui anggaran tahunan. Perencanaan saat ini terkait dengan Kiribati Development Plan 2024–2027 dan Kiribati Vision 20 untuk 2016–2036. Pendapatan publik mencakup pendapatan perikanan, pajak, dividen dari Revenue Equalization Reserve Fund yang dikenal sebagai RERF, dan dukungan anggaran. RERF adalah dana kekayaan berdaulat Kiribati; Investment Committee bekerja di bawah Menteri Keuangan, dan informasi keuangan dilaporkan kepada Parlemen serta publik. Pengawasan dibagi di antara Parlemen, Kiribati Audit Office, Public Service Office, dan Leadership Commission. Kiribati Audit Office adalah lembaga audit tertinggi dan melakukan audit keuangan, kinerja, serta kepatuhan. Kerangka pengawasan Kiribati yang terdokumentasi tidak mengidentifikasi lembaga nasional setara Ombudsman yang terpisah, sehingga pengaduan dan urusan antikorupsi menggunakan saluran kelembagaan yang berbeda, bukan satu kantor tunggal. Bahasa I-Kiribati dan Inggris digunakan dalam komunikasi publik. Broadcasting and Publication Authority mengoperasikan Radio Kiribati dan surat kabar nasional Te Uekera. Office of Te Beretitenti menangani informasi pemerintah dan komunikasi publik, sedangkan Ministry of Information, Communications and Technology serta Digital Transformation Office mendukung informasi digital dan pemerintahan elektronik. Kerangka yang terdokumentasi tidak menetapkan hak umum atas akses terpusat dan lengkap terhadap seluruh informasi pemerintah. Kiribati Police Service menyediakan fungsi kepolisian dan pemasyarakatan nasional, termasuk menjaga hukum dan ketertiban, mencegah dan mendeteksi kejahatan, melindungi jiwa dan harta benda, serta melakukan kepolisian maritim. Otoritas imigrasi menangani pengawasan perbatasan. National Disaster Management Office dan polisi mengoordinasikan manajemen krisis serta bencana melalui National Emergency Operations Centre, komunikasi publik, pencarian dan penyelamatan, serta tanggap kebakaran. Tidak ada angkatan militer terpisah yang teridentifikasi dalam sistem negara yang terdokumentasi. Tidak ada biaya akses negara umum yang ditetapkan untuk seluruh layanan publik; biaya pengadilan, dewan, dan lisensi bergantung pada prosedurnya. Waktu pemrosesan administratif dan pengadilan berbeda menurut kewenangan dan perkara, sementara anggaran mengikuti siklus tahunan dan masa jabatan dewan saat ini berlangsung dari 2025 hingga 2029.