Pengangguran di Komoro

Survei rumah tangga terbaru yang diidentifikasi oleh ILO adalah ENESI 2021, yang mencatat tingkat pengangguran nasional sebesar 9,4% dan pengangguran kaum muda sekitar 22%. Model ILO dan Bank Dunia memperkirakan angka 3,8% untuk 2025. Angka-angka ini tidak dapat dibandingkan secara langsung karena menggunakan definisi dan metode pemodelan yang berbeda. Tingkat pengangguran juga tidak menunjukkan apakah rumah tangga kekurangan pendapatan yang memadai. Sekitar 88% angkatan kerja bekerja secara informal, sedangkan cakupan perlindungan sosial formal di luar layanan kesehatan sekitar 3% dari populasi pada 2022. Titik awal formal utama untuk mencari kerja adalah Maison de l’Emploi (MDE), yang beroperasi di bawah kementerian yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan dan kepemudaan. Lembaga ini mendukung pendaftaran kerja, pencocokan kerja, bimbingan, dan akses ke pekerjaan. Politique Nationale de l’Emploi (PNE), yaitu kebijakan ketenagakerjaan nasional, mengakui hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan secara bebas serta menyediakan pelatihan tambahan bagi penganggur yang dapat bekerja. Bukti yang tersedia menyatakan bahwa setiap permintaan kerja dan lowongan harus didaftarkan ke MDE dan perekrutan di luar proses pendaftaran ini melanggar hukum. Aturan pelaksanaan terperinci, tenggat, dokumen, dan biaya MDE belum dapat diverifikasi. Tidak ada bukti asuransi pengangguran iuran nasional atau tunjangan tunai pengangguran umum di Komoro. Informasi yang tersedia tidak menetapkan besaran tunjangan, masa iuran, tenggat permohonan, lama pembayaran, aturan perpanjangan, kewajiban pelaporan berkala, sanksi pencarian kerja, atau prosedur banding. Caisse de Retraite des Comores (CRC) berkaitan dengan pensiun. Pengaturan CNPS atau CNSPS terutama menyangkut penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, atau pengembangan perlindungan sosial, bukan penghasilan pengganti pengangguran yang telah terverifikasi. Beberapa alternatif memiliki tujuan berbeda. Jaring pengaman sosial yang responsif terhadap guncangan dan tangguh menyediakan transfer tunai darurat kepada rumah tangga rentan melalui Registri Sosial dan telah menjangkau lebih dari 19.000 rumah tangga di 122 desa dalam program yang terdokumentasi. Akses bergantung pada kerentanan dan kriteria proyek, bukan hanya karena seseorang menganggur. Proyek Jaring Pengaman Sosial sebelumnya memilih rumah tangga miskin untuk Cash-for-Work, yang dilaporkan menawarkan sekitar 60 hari per tahun dengan upah 1.000 KMF per hari selama 2016–2018. Program tersebut berbasis proyek dan tidak menciptakan hak berkelanjutan menurut hukum. Bantuan keluarga, jaringan desa dan komunitas, tontine, asosiasi, serta kiriman dari diaspora tetap menjadi sumber praktis dukungan sementara, terutama dalam pekerjaan informal dan pertanian. Tontine adalah pengaturan tabungan komunitas yang anggotanya menyetor uang secara berkala dan menerima dana berdasarkan aturan yang disepakati. Pengaturan ini dapat memberi bantuan jangka pendek, tetapi tidak menciptakan hak yang dapat dipaksakan atas pembayaran pengangguran. MDE juga dapat menghubungkan pencari kerja dengan Centre d’employabilité francophone yang berada di dalam MDE. Layanan ini menawarkan saran ketenagakerjaan dan bimbingan belajar, pelatihan keterampilan tambahan, sertifikat profesional, serta pra-inkubasi untuk kemungkinan bekerja mandiri. PNE juga menyebut pekerjaan publik padat karya, wirausaha, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peralihan dari pekerjaan informal ke formal. Jalur-jalur ini mengarah ke pekerjaan atau pendidikan berkelanjutan, bukan menjadi sistem asuransi pengangguran tersendiri. Temuan terdokumentasi berlaku di Ngazidja, Ndzuwani, dan Mwali; belum ada perbedaan yang dapat dipastikan di bawah tingkat pulau.