Negara di Lebanon

Lebanon adalah republik parlementer yang berdaulat. Konstitusinya menetapkan pemerintahan perwakilan, lembaga publik, hak individu, serta pembagian tanggung jawab antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem Lebanon umumnya disebut konfensional, artinya kekuasaan politik dibagi di antara komunitas agama yang diakui. Jabatan utama dan kursi parlemen dibagikan menurut pengaturan komunitas yang telah ditetapkan, yang dimaksudkan untuk mencegah satu kelompok menguasai negara. Presiden Republik adalah kepala negara dan dipilih oleh parlemen. Perdana menteri memimpin pemerintahan, sedangkan Dewan Menteri mengambil keputusan eksekutif utama secara kolektif. Parlemen Lebanon disebut Dewan Deputi. Parlemen mengesahkan undang-undang, menyetujui keuangan publik, mengawasi pemerintah, dan memilih presiden melalui proses konstitusional. Pengadilan menangani sengketa perdata, pidana, administratif, dan hukum lainnya. Urusan status pribadi seperti pernikahan, perceraian, dan warisan dapat bergantung pada komunitas agama seseorang yang diakui, sehingga Lebanon tidak menggunakan satu sistem tunggal untuk semua urusan keluarga. Negara ini dibagi menjadi kegubernuran (muhafazat) dan wilayah administratif yang lebih kecil. Pemerintah kota mengelola urusan lokal seperti jalan, ruang publik, layanan sampah, dan proyek komunitas, meskipun sumber daya dan kapasitasnya sangat beragam. Partai politik, pemimpin komunitas, kelompok profesional, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan keluarga semuanya memengaruhi urusan publik. Karena itu, aturan formal berjalan berdampingan dengan perundingan, pembentukan koalisi, dan hubungan lokal. Negara dapat menyediakan identitas hukum, pendidikan, keamanan, infrastruktur, layanan sosial, serta cara untuk berpartisipasi dalam keputusan publik. Keterbatasan utamanya mencakup kewenangan yang terbagi, kesepakatan politik yang lambat, kapasitas publik yang tidak merata, dan ketergantungan pada kerja sama di antara banyak lembaga dan komunitas.