Utang di Lesotho

Utang di Lesotho timbul ketika seseorang, perusahaan, atau badan publik menerima uang, barang, atau jasa dan harus membayar kembali uang atau memenuhi kewajiban lain kemudian. Debitur berutang kewajiban tersebut dan kreditur dapat menuntut pembayaran sesuai perjanjian atau hukum yang berlaku. Utang dapat dijamin dengan agunan atau tanpa jaminan. Utang publik membiayai negara dan berbeda dari utang privat yang dimiliki rumah tangga atau usaha. Department of Debt and Aid Management di Kementerian Keuangan menangani perjanjian pinjaman pemerintah, pembayaran utang, pembiayaan defisit, penyaluran pinjaman, dan analisis utang. Anggaran Januari 2025 Lesotho mencatat total utang pemerintah sebesar M23.1 miliar: M19.3 miliar atau 83% merupakan utang luar negeri dan M3.8 miliar atau 17% merupakan utang domestik. Angka IMF untuk FY2024/25 menempatkan utang publik bruto sekitar 56.8% PDB, sedangkan pernyataan misi IMF menyebut 56.6%. IMF menilai risiko tekanan utang eksternal dan keseluruhan berada pada tingkat sedang dan menggambarkan ruang negara untuk menyerap guncangan sebagai terbatas. Tunggakan domestik, kewajiban kontinjensi, serta risiko dari badan usaha milik negara dan jaminan pemerintah dapat menambah tekanan di luar jumlah utang yang tercatat. Pemerintah telah mengumumkan jangkar fiskal 60% PDB, tetapi menurut IMF Public Investment Management Assessment 2026 Lesotho belum memiliki aturan fiskal numerik permanen dalam undang-undang. IMF merekomendasikan target jangka menengah sebesar 50% PDB. Laporan transparansi utang publik diterbitkan setiap triwulan sejak FY2022/23, biasanya dengan keterlambatan tiga sampai enam bulan. Proses pinjaman publik umumnya bergerak dari rencana pinjaman ke perjanjian pembiayaan Kementerian, lalu ke pembayaran utang atau penyelesaian tunggakan. Pinjaman konsesional diprioritaskan. Obligasi pemerintah dan pinjaman publik lainnya merupakan instrumen pembiayaan negara, bukan skema penghapusan utang privat. Kredit privat tersedia melalui bank komersial, lembaga keuangan mikro berlisensi termasuk lembaga yang hanya memberi kredit dan yang menerima simpanan, koperasi keuangan besar dan SACCO, pemberi pinjaman uang, penyedia sewa pembiayaan, serta penyedia jasa keuangan lain yang diatur. Pilihan nonformal mencakup asosiasi simpan pinjam desa yang dikenal sebagai VSLA, kelompok simpan pinjam bergilir, dan kelompok simpanan atau kredit komunitas. Pinjaman privat juga berlangsung secara informal. Penyedia yang diatur harus memiliki lisensi yang sesuai dan berada di bawah pengawasan Central Bank of Lesotho. Penyedia umumnya menilai identitas, kemampuan membayar kembali, dan riwayat kredit serta mungkin meminta agunan atau pengganti yang diterima. LERIMA adalah registri elektronik agunan bergerak, termasuk tanaman, ternak, hasil pertanian, dan barang, yang diselenggarakan dan dikelola oleh Central Bank of Lesotho. Tidak ada jumlah pinjaman minimum, suku bunga, atau ambang keterjangkauan seragam yang terverifikasi untuk semua penyedia. Sebelum menandatangani perjanjian kredit yang diatur, penyedia harus memberikan informasi yang jelas, adil, dan mudah dipahami, salinan pengungkapan kontrak, serta Key Fact Statement (KFS). KFS mencantumkan pokok pinjaman, total biaya kredit, jumlah keseluruhan yang harus dibayar, jangka waktu, frekuensi pembayaran, cicilan, suku bunga efektif, akibat keterlambatan atau pembayaran yang terlewat, proses pengaduan internal, dan kemungkinan mengajukan banding kepada Central Bank of Lesotho. Total biaya dapat mencakup biaya pengaturan, dokumentasi dan penilaian agunan, biaya biro kredit, asuransi jiwa kredit, biaya pemeliharaan, serta asuransi atau produk wajib. Aturan melarang biaya atau bunga yang tidak diungkapkan, perubahan sepihak, diskriminasi, dan penggunaan kartu ATM, paspor, atau dokumen identitas sebagai agunan. Penyedia tidak boleh memaksakan produk yang tidak sesuai atau tidak terjangkau, atau jumlah pinjaman yang melebihi kebutuhan debitur. Debitur memiliki masa pertimbangan lima hari kerja dan dapat melakukan pembayaran di muka kapan saja. Debitur sebaiknya memeriksa kontrak dan KFS, mematuhi tanggal jatuh tempo yang disepakati, meminta laporan berkala, dan segera merespons ketika pembayaran kembali mulai sulit. Penyedia harus memberikan pemberitahuan setidaknya 30 hari sebelum mengubah ketentuan kontrak. Jika memungkinkan, debitur sebaiknya tetap membayar jumlah yang tidak disengketakan sambil mengajukan keluhan. Tidak ditemukan hak hukum umum yang terverifikasi atas rencana restrukturisasi atau pembayaran standar, sehingga perundingan ketentuan baru dengan kreditur menjadi pilihan praktis dan akibat hukumnya bergantung pada perjanjian tertulis. Pembayaran yang terlewat dapat menghasilkan informasi kredit yang merugikan. Pemasok harus memberi tahu debitur sebelum melaporkan informasi yang merugikan. Data kredit harus akurat, lengkap, dan diperbarui secara berkala; sengketa yang telah diselesaikan tidak boleh diajukan kembali sebagai informasi yang merugikan. Debitur biasanya mengadu terlebih dahulu kepada penyedia. Jika tanggapannya tidak memuaskan atau penyedia tidak merespons dalam 30 hari, debitur dapat menghubungi Financial Consumer Protection Division di Central Bank of Lesotho. Pengaduan harus mencakup pengajuan bertanda tangan, nomor referensi atau tanggapan penyedia, kontrak, dan laporan terkait. Alamat kontak yang dipublikasikan adalah registry@centralbank.org.ls dan complaints@centralbank.org.ls. Laporan Tahunan Central Bank 2024 mencatat 258 pengaduan konsumen, dengan 65% diselesaikan atau ditutup; angka tersebut mencakup beberapa sektor keuangan dan tidak terbatas pada pengaduan utang. Kreditur yang hendak melakukan penegakan harus memberikan pemberitahuan tertulis atas kelalaian berdasarkan Financial Consumer Protection Act. Pemberitahuan harus menyebutkan jumlah yang tertunggak dan informasi tentang hak debitur untuk memperbaiki kelalaian. Tidak ada masa perbaikan universal yang terverifikasi. Penegakan terhadap agunan bergerak bergantung pada perjanjian dan Security Interest in Movable Property Act. Kreditur juga dapat meminta eksekusi pengadilan setelah memperoleh putusan. Hak kreditur beragunan dan tanpa agunan berbeda, sementara biaya dan waktu penegakan bergantung pada kontrak dan proses pengadilan. Untuk individu, sekuestrasi merupakan proses pengadilan berdasarkan Insolvency Proclamation 1957. Biaya pengajuan, ambang kelayakan, durasi, dan jadwal rehabilitasi atau pembebasan terkini belum diverifikasi. Belum ditemukan sistem nasional konseling insolvensi konsumen atau rencana penyelesaian utang menurut undang-undang di Lesotho. Perusahaan yang tidak mampu membayar utang dapat menjalani likuidasi pengadilan atau pengelolaan yudisial berdasarkan Companies Act 2011. Registrar, pengadilan, Master, dan likuidator memiliki tanggung jawab berbeda. Setelah pemberitahuan likuidasi diterbitkan, kreditur umumnya memiliki waktu 14 hari kerja untuk mengajukan klaim. Likuidator umumnya menerbitkan pemberitahuan, daftar, dan inventaris dalam 10 hari kerja serta menyerahkan laporan keadaan atau usulan dalam 20 hari kerja. Kreditur beragunan dapat merealisasikan agunan, membuktikan klaim beragunan, atau menyerahkan agunan dan mengajukan klaim sebagai kreditur tanpa agunan, sesuai proses dan dokumen yang berlaku. Legal Aid Lesotho dapat membantu orang tidak mampu dalam sengketa perdata dan kontraktual. Titik akses utamanya berada di Maseru, dengan kunjungan ke distrik yang dijadwalkan terpisah. Biaya insolvensi, tenggat yang tepat, dan layanan nasihat utang nasional belum diverifikasi. Beban utang rumah tangga telah disoroti bagi rumah tangga yang terdampak kehilangan pekerjaan di sektor pertambangan; laporan sektor keuangan juga menyebut risiko kualitas aset dan konsentrasi kredit. Jumlah utang rumah tangga nasional saat ini, prevalensi tunggakan, dan angka utang publik 2026/27 yang tepat belum diverifikasi.