Sisi kenegaraan dalam politik Madagaskar mencakup lembaga nasional, kementerian, keuangan publik, badan pengawasan, layanan keamanan, dan otoritas wilayah. Administrasi publik menghubungkan masyarakat dengan negara melalui kementerian, prefektur, distrik, komune, dan unit administratif lokal (fokontany). Sisi pemilu memilih Presiden, anggota Majelis Nasional, Senat, dan perwakilan wilayah. Komisi Pemilihan Umum Nasional (CENI) menyelenggarakan pemilu, sedangkan pengadilan memeriksa sengketa sesuai jenis pemilunya. Untuk memilih, seseorang harus memiliki kewarganegaraan Malagasy, berusia setidaknya 18 tahun, memiliki hak sipil dan politik, terdaftar dalam daftar pemilih, serta menjalani verifikasi identitas di tempat pemungutan suara. Kedua bidang ini saling terhubung: lembaga negara menjalankan kewenangan publik, sedangkan pemilu menentukan siapa yang menerima mandat konstitusional dan wilayah. Situasi konstitusional saat ini juga harus dibaca bersama transisi yang dimulai setelah Mahkamah tersebut menyatakan adanya kekosongan jabatan presiden pada 14 Oktober 2025.
Politik di Madagaskar
Politik di Madagaskar mencakup tatanan konstitusional, lembaga negara, administrasi wilayah, dan pemilu. Republik kesatuan memiliki satu struktur negara nasional, sedangkan republik sekuler tidak mendasarkan kewenangan negara pada agama. Kerangka konstitusional Madagaskar mengakui bahasa Malagasy dan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi. Transisi yang mengikuti temuan Mahkamah Konstitusi Tinggi (Haute Cour Constitutionnelle) mengenai kekosongan jabatan presiden pada 14 Oktober 2025 belum menggantikan kerangka tersebut dengan republik kelima yang terdokumentasi.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.