Hukum ketenagakerjaan di Makedonia Utara

Undang-undang pokoknya adalah Undang-Undang Hubungan Kerja, Закон за работните односи, yang lazim disingkat ZRO. Teks konsolidasinya dari 2023 diamendemen pada 2025, sehingga redaksi terkini dan perjanjian kerja bersama yang berlaku sebaiknya diperiksa untuk kasus tertentu. Undang-undang ini berlaku bersama Undang-Undang Upah Minimum, Undang-Undang Inspeksi Ketenagakerjaan, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perjanjian kerja bersama, dan aturan penyelesaian perselisihan kerja secara damai. Pekerja melakukan pekerjaan pribadi dan berkelanjutan berdasarkan instruksi serta pengawasan pemberi kerja dengan imbalan upah. Pemberi kerja harus menyediakan kontrak kerja tertulis sebelum tanggal mulai dan menyelesaikan pendaftaran asuransi sosial wajib. Pekerja menerima kontrak dan salinan pendaftaran. Pemberi kerja harus melakukan deregistrasi pekerja dalam delapan hari setelah pekerjaan berakhir; jika hal ini tidak dilakukan, pekerja dapat meminta Inspektorat Ketenagakerjaan Negara, Државен инспекторат за труд (DIT), mencatat berakhirnya pekerjaan. Pekerjaan yang tidak terdaftar melanggar hukum dan menimbulkan masalah terkait upah, asuransi, cuti, dan bukti hubungan kerja. Kontrak tanpa batas waktu umumnya menjadi bentuk standar bila kontrak tidak menyatakan durasi tetap. Kontrak jangka tetap diizinkan dalam kondisi tertentu dan mengikuti prinsip perlakuan setara, tetapi durasi maksimumnya perlu diperiksa dalam teks undang-undang terkini karena amendemen 2025 mengubah kerangka terkait. Masa percobaan, pekerjaan melalui agen, dan magang memiliki aturan tersendiri. Upah peserta magang tidak boleh kurang dari 70% upah dasar menurut ZRO. Pekerjaan penuh waktu biasanya dibatasi 40 jam per minggu selama lima hari kerja. Undang-undang atau perjanjian kerja bersama dapat menetapkan minggu kerja penuh waktu yang lebih pendek, antara 36 dan 40 jam; pekerjaan berbahaya dapat memiliki batas di bawah 36 jam. Lembur memerlukan dasar undang-undang atau perjanjian kerja bersama dan umumnya dibatasi delapan jam per minggu serta 190 jam per tahun, dengan rata-rata tiga bulan tidak lebih dari delapan jam per minggu. Proyek strategis nasional hanya dapat menggunakan pengecualian dengan persetujuan tertulis pekerja. Pemberi kerja harus mencatat waktu kerja dan memberi pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada DIT regional untuk lembur. Pemberi kerja dengan lebih dari 25 pekerja harus menyimpan catatan kehadiran dan lembur elektronik; pemberi kerja yang lebih kecil dapat menggunakan lembar kehadiran. Kerja malam, hari Minggu, hari libur, dan sif dapat memicu tambahan upah berdasarkan undang-undang atau perjanjian kerja bersama yang berlaku. Pekerja yang melampaui 150 jam lembur dalam satu tahun dan absen tidak lebih dari 21 hari dapat berhak atas bonus sebesar satu upah rata-rata nasional. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 20 hari kerja. Cuti pribadi dan keluarga berbayar serta masa lebih panjang menurut perjanjian kerja bersama dapat berlaku. Perlindungan kehamilan dan orang tua umumnya mencakup cuti sembilan bulan, atau 15 bulan untuk kelahiran kembar. Cuti dapat dimulai hingga 45 hari sebelum kelahiran, dengan 28 hari wajib, dan pemberi kerja biasanya diberi pemberitahuan 30 hari. Ayah atau orang tua angkat dapat menggunakan cuti ketika ibu tidak menggunakannya. Setelah cuti yang dilindungi, pekerja seharusnya kembali ke pekerjaan yang sama atau setara. Pilihan cuti orang tua tanpa upah bergantung pada ZRO dan amendemen terkini. Upah yang sama berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama. Periode pengupahan tidak boleh lebih dari satu bulan, dan pemberi kerja biasanya membayar dalam 15 hari setelah periode berakhir. Pekerja harus menerima slip gaji tertulis yang menunjukkan upah, kontribusi, dan potongan. Pemotongan atau pengimbangan upah yang tidak sah dibatasi. Catatan riset menyatakan upah minimum neto MKD 26,046 sejak April 2026; jumlah ini perlu diperiksa pada pengumuman upah resmi terbaru karena tabel kementerian yang lebih lama tidak lengkap. Perhitungan menurut undang-undang menggunakan 50% pertumbuhan upah neto rata-rata tahun sebelumnya dan 50% pertumbuhan harga konsumen, dengan batas bawah 57% dari upah neto rata-rata tahun sebelumnya. Tunjangan liburan tahunan yang lazim disebut K-15 bergantung pada perjanjian kerja bersama yang berlaku. Di sektor swasta, aturan umum yang tercatat untuk kerangka ini adalah sekurang-kurangnya 40% dari upah dasar setelah bekerja setidaknya enam bulan untuk pemberi kerja yang sama. Di sektor publik, perjanjian kerja bersama menetapkan minimum 30% dari upah dasar setelah masa kerja setidaknya enam bulan. Tambahan lembur dan kerja malam umumnya 35%, sedangkan tarif hari Minggu dan hari libur umum bergantung pada undang-undang dan perjanjian kerja bersama. Diskriminasi dilarang atas dasar antara lain jenis kelamin, usia, kesehatan atau disabilitas, agama, pandangan politik, dan keanggotaan serikat pekerja. Pelecehan dan pelecehan seksual dapat merupakan diskriminasi. Pemberi kerja harus menilai risiko tempat kerja, mencegah bahaya, memberi informasi dan melatih pekerja, menyediakan alat pelindung diri, menyimpan catatan keselamatan, dan melaporkan kecelakaan. Aturan keselamatan kerja mencakup tempat kerja publik dan swasta serta semua peserta dalam proses kerja. Anak di bawah umur, pekerja hamil, pekerja menyusui atau menjalankan peran orang tua, pekerja penyandang disabilitas, dan pekerja lanjut usia menerima perlindungan tambahan. Pekerja bebas membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja. Perundingan bersama dapat berlangsung secara nasional, di sektor swasta atau publik, pada tingkat cabang atau sektor, dan pada tingkat pemberi kerja. Ambang batas umum untuk serikat pekerja representatif dimulai dari 10% di tingkat nasional dan 20% di tingkat publik, swasta, cabang, atau pemberi kerja, disertai persyaratan struktural lain. Kementerian dan komisi yang berwenang memutuskan status representatif; banding umumnya dapat diajukan dalam 15 hari, disusul kemungkinan peninjauan oleh pengadilan administrasi. Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki struktur tripartit yang mencakup pemerintah, pemberi kerja, dan serikat pekerja. Materi yang ditinjau tidak menemukan sistem tersendiri yang setara dengan Betriebsrat Jerman; perwakilan terutama berlangsung melalui serikat pekerja, perundingan bersama, dan kewajiban informasi serta konsultasi yang umumnya berlaku bagi pemberi kerja dengan lebih dari 50 pekerja dan lembaga dengan lebih dari 20 orang. Pekerja dapat mengadu kepada DIT tentang pelanggaran hukum ketenagakerjaan atau keselamatan kerja. Pengaduan dapat mencantumkan nama atau anonim dan, berdasarkan bukti yang ditinjau, tidak dikenai biaya. Inspeksi dapat menetapkan pelanggaran dan memerintahkan penegakan, tetapi tidak menggantikan gugatan pengadilan untuk upah yang belum dibayar atau pemutusan. Perselisihan individual juga dapat menggunakan konsiliator atau arbiter berlisensi berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Kerja secara Damai. Kementerian mengelola daftar serta perizinan terkait, dan biaya yang dapat dibenarkan ditanggung Kementerian menurut keterangan resminya. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat ketika para pihak menyetujui arbitrase. Pemutusan memerlukan keputusan tertulis dan beralasan dengan petunjuk hukum. Masa pemberitahuan biasa dari pekerja adalah satu bulan, walaupun kontrak atau perjanjian kerja bersama dapat memperpanjangnya hingga tiga bulan. Masa pemberitahuan oleh pemberi kerja adalah satu bulan untuk pemutusan individual atau jumlah pekerja yang kecil, dua bulan jika lebih dari 150 pekerja atau sekurang-kurangnya 5% tenaga kerja terdampak, dan tujuh hari kerja untuk pekerjaan musiman. Masa pemberitahuan dimulai pada hari setelah keputusan disampaikan. Penggantian upah sebagai pengganti masa pemberitahuan mungkin diperbolehkan, dan selama masa pemberitahuan pekerja menerima empat jam berbayar atau diganti upah per minggu untuk mencari kerja. Denda disiplin tidak boleh melebihi 15% upah neto bulanan terakhir selama satu hingga enam bulan. Keberatan atas pemutusan umumnya memiliki tenggat delapan hari; pemberi kerja biasanya memutuskan keberatan dalam delapan hari. Gugatan pengadilan setelah keberatan yang belum terselesaikan umumnya memiliki tenggat 15 hari dalam jalur pemutusan langsung; klaim uang terkait pekerjaan umumnya memiliki batas kedaluwarsa tiga tahun. Bukti yang berguna mencakup kontrak, catatan pendaftaran M1 dan M2, slip gaji, perhitungan upah, catatan kehadiran dan lembur, catatan cuti atau medis, keputusan pemutusan, perjanjian kerja bersama, dan korespondensi DIT. Setelah pemutusan, pendaftaran ke Badan Layanan Ketenagakerjaan Republik Makedonia Utara, AVРСМ, dilakukan melalui pusat ketenagakerjaan untuk tempat tinggal permanen pekerja. Pencari kerja aktif dan penerima tunjangan uang umumnya melapor setiap 30 hari, sedangkan pencari kerja lainnya biasanya setiap enam bulan. Tunjangan pengangguran mengikuti aturan asuransi pengangguran tersendiri dan tidak boleh disamakan dengan klaim hukum ketenagakerjaan.