Lingkungan sekitar di Maladewa

Maladewa tidak memiliki satu kantor atau portal nasional yang bertanggung jawab atas seluruh lingkungan sekitar. Negara ini memiliki 178 Dewan Pulau dan lima Dewan Kota. Dewan biasanya menjadi kontak lokal pertama untuk ruang publik, rencana pembangunan lokal, persoalan infrastruktur, dan pengaduan layanan. Local Government Authority mengawasi standar, laporan, dan prosedur pemerintahan lokal. Amendemen ke-17 menetapkan penghapusan Dewan Atol mulai pemilihan dewan lokal berikutnya, sehingga tanggung jawab saat ini perlu dipastikan kepada dewan terkait dan Local Government Authority. Tanggung jawab nasional terbagi di antara beberapa badan. Kementerian yang bertanggung jawab atas perubahan iklim, lingkungan, dan energi menetapkan kebijakan dan program. Environmental Regulatory Authority mengawasi penilaian dan kepatuhan lingkungan. Utility Regulatory Authority mengatur layanan utilitas. Maldives Water and Sewerage Company memasok air dan layanan air limbah di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. National Disaster Management Authority mendukung perencanaan bencana, sedangkan Maldives Meteorological Service menerbitkan informasi cuaca dan bahaya. Mutu layanan, akses, biaya, dan waktu tanggapan tetap bergantung pada pulau, otoritas, proyek, dan penyedia. Dasbor kementerian mencatat 143 sistem air, 152 sistem air limbah, 28 fasilitas pengelolaan sampah, dan tujuh lokasi pemantauan mutu udara. Angka tersebut menggambarkan jaringan nasional dan tidak menjamin suatu pulau memiliki layanan, kapasitas, atau cakupan pemantauan yang sama. Lingkungan sehari-hari juga berbeda antara pulau berpenghuni, Malé dan kota lain, kawasan resor atau ekonomi, kawasan industri, dan pulau tak berpenghuni. Sambungan air publik biasanya dimohonkan oleh pemilik properti. Permohonan dapat memerlukan formulir, identitas, gambar perpipaan, bukti pendaftaran tanah, persetujuan pembangunan, dan dokumen pendaftaran perusahaan jika pemohonnya perusahaan. Tagihan yang belum dibayar dapat menghalangi akses. Pemilik harus merawat meteran; jika meteran rusak, penyedia mengujinya, mengembalikan biaya pengujian jika kerusakan terkonfirmasi, dan menggantinya tanpa biaya. Bangunan yang lebih tinggi dari lima lantai memerlukan pompa pendorong. Tarif air dinyatakan dalam rufiyaa Maladewa dan berbeda menurut penyedia serta wilayah. Tidak ada tenggat sambungan nasional yang seragam. Pasokan air menggabungkan osmosis balik dan desalinasi, penampungan dan penyimpanan air hujan, perlindungan air tanah, serta jaringan saluran air limbah. Intrusi air asin, musim kering, hujan deras, dan banjir dapat memengaruhi pasokan. Jika saluran air limbah umum tersedia, properti domestik diwajibkan tersambung berdasarkan aturan utilitas. Jika saluran umum tidak tersedia, otoritas lokal terkait menentukan pengaturan yang berlaku. Biaya dan prosedur layanan air limbah tidak seragam di semua pulau. Pengelolaan sampah mengikuti Undang-Undang Pengelolaan Sampah 24/2022 dan amendemennya pada 2026. Sistem atau pusat pengelolaan sampah diwajibkan di pulau berpenghuni dan kawasan ekonomi atau industri yang disewakan. Sampah yang dihasilkan di luar yurisdiksi pulau berpenghuni diarahkan ke pusat pengelolaan sampah di pulau berpenghuni. Penjualan, penggunaan, atau distribusi sampah berbahaya memerlukan izin Environmental Regulatory Authority, dan mengimpor sampah ke Maladewa merupakan tindak pidana. Jadwal pengumpulan, pengangkut, persyaratan pemilahan, pengaturan pembuangan, biaya, dan penegakan bergantung pada pulau serta fasilitas; tidak ada tenggat atau pungutan pengumpulan nasional tunggal yang ditetapkan. Kebisingan umumnya berasal dari konstruksi, generator, bengkel, acara, pelabuhan, dan kawasan komersial. Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dapat menetapkan kewajiban pemantauan dan mitigasi proyek. Materi resmi tidak menetapkan batas kebisingan permukiman nasional seragam yang dapat diverifikasi, sehingga batas desibel negara asing tidak boleh langsung diterapkan. Pengaduan dapat melibatkan perusahaan proyek, Environmental Regulatory Authority, Dewan Pulau atau Kota, dan, jika kegiatan utilitas terlibat, Utility Regulatory Authority. Proses dan waktu tanggapan yang bertanggung jawab bergantung pada kasus. Paparan udara berbeda menurut kepadatan permukiman, angin, generator, konstruksi, dan kegiatan setempat. Jaringan pemantauan nasional melaporkan Indeks Mutu Udara dan nilai PM2.5 di tujuh lokasi, tetapi tidak memantau setiap pulau secara berkelanjutan. Ambang mutu udara permukiman terkini yang seragam untuk semua pulau tidak diterbitkan dengan jelas. Karena itu, penilaian setempat sebaiknya mencatat lokasi, waktu, cuaca, polusi yang terlihat, dan kemungkinan sumber, terutama dekat generator atau konstruksi. Ruang hijau publik terutama dibangun melalui praktik dewan lokal atau proyek. Maladewa tidak memiliki sistem taman lingkungan nasional yang telah terbukti. Taman lokal, pepohonan, lapangan olahraga, dan ruang terbuka dapat sangat berbeda dalam luas, pemeliharaan, dan akses publik. Negara ini memiliki 93 kawasan lindung, tetapi status lindung tidak otomatis memberi hak akses publik umum. Izin masuk, dan aturan pengelolaan bergantung pada tiap kawasan. Alam termasuk dalam konteks ini apabila terumbu, laguna, pantai, atau kawasan lindung secara langsung memengaruhi lingkungan sekitar yang dialami. Keselamatan pesisir sangat penting dalam praktik karena banyak pulau berada di dataran rendah dan terpapar erosi, banjir, gelombang badai, gelombang pasang, serta kenaikan permukaan laut. Program ketahanan iklim nasional dan Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu menggabungkan perlindungan pesisir, pemantauan, peringatan dini, dan pendekatan berbasis alam. Proyek ketahanan yang disebutkan mencakup Laamu Gan, Fonadhoo, Isdhoo, dan Addu Meedhoo, bernilai US$66 million, menangani sekitar 6.4 kilometer garis pantai yang rentan, dan ditujukan untuk memberi manfaat langsung kepada lebih dari 9,000 orang. Dampak proyek bergantung pada lokasi dan dapat mengubah kondisi pantai, terumbu, laguna, drainase, sampah, udara, dan kebisingan. Maldives Meteorological Service menggunakan ambang peringatan hujan deras: kuning pada 70 milimeter dalam satu jam atau 100 milimeter dalam enam jam, jingga pada 90 milimeter dalam satu jam atau 120 milimeter dalam enam jam, dan merah pada 180 milimeter dalam enam jam. Peringatannya juga mencakup angin dan laut kencang, hujan badai, gelombang atau gelombang pasang, siklon tropis, gempa bumi, dan tsunami. Prakiraan serta peringatan tersedia melalui meteorology.gov.mv, Moosun, dan telepon 3317171. Peringatan bukan jaminan keselamatan untuk pulau tertentu; ikuti rencana evakuasi dan tempat perlindungan setempat. National Disaster Management Authority mendukung Rencana Pengelolaan Bencana Pulau berdasarkan penilaian dan pemetaan bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Validasi masyarakat dapat melibatkan kaum muda, anak-anak, dan perempuan. Rencana dapat menghasilkan Rencana Aksi Pengelolaan Bencana Masyarakat dua tahun, Komite Pengelolaan Bencana Masyarakat, Pusat Operasi Darurat, dan Tim Tanggap Darurat Masyarakat di bawah Dewan Pulau atau komitenya. Pelaporan triwulanan dan setidaknya satu kegiatan peningkatan kesadaran pengurangan risiko bencana tiap triwulan termasuk dalam kerangka yang dijelaskan, tetapi status rencana tiap pulau belum diverifikasi secara terpusat. Jalur evakuasi dan tempat perlindungan aman perlu diperiksa secara lokal. Partisipasi berlangsung melalui rapat dewan, rapat Komite Pengembangan Perempuan, rapat masyarakat, dan kanal pengaduan atau penyelesaian Local Government Authority. Untuk proyek, proses Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Environmental Regulatory Authority mencakup konsultasi dengan masyarakat terdampak, dewan, lembaga, perusahaan swasta, dan organisasi nonpemerintah. Laporan dapat ditinjau publik, dan komentar dapat dikirim ke secretariat@era.gov.mv atau disampaikan dalam rapat fisik maupun virtual. Tidak ada tenggat komentar nasional yang terverifikasi; periode lima hari kerja yang dilaporkan untuk Rasdhoo adalah contoh lokal, bukan aturan nasional. Reklamasi, pengerukan, pekerjaan pesisir, fasilitas sampah, dan proyek utilitas dapat mengubah lingkungan sekitar. Periksa rencana dewan terkait, penilaian lingkungan, izin, informasi pemantauan, dan komentar publik sebelum mengandalkan uraian proyek. Perlakukan transportasi sebagai faktor akses, perumahan sebagai faktor bangunan atau lingkungan permukiman, dan alam sebagai batas kawasan lindung atau ekologi; topik-topik tersebut tidak identik dengan mutu lingkungan sekitar sehari-hari yang lebih luas. Rumah tangga, pemilik properti, dan perusahaan juga wajib mengikuti aturan sampah, meteran, utilitas, izin, pantai, terumbu, dan kawasan lindung.