Negara Bagian di Malaysia

Malaysia adalah sebuah federasi, yang berarti kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Negara bagian umumnya disebut negeri dalam bahasa Melayu. Konstitusi Federal menetapkan aturan utama untuk pembagian kekuasaan ini. Malaysia memiliki 13 negara bagian dan tiga wilayah federal. Wilayah tersebut adalah Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan, dan ketiganya dikelola langsung oleh pemerintah federal. Negara bagian memiliki lembaga politik dan identitas daerah masing-masing. Sembilan negara bagian memiliki penguasa turun-temurun dari keluarga kerajaan Melayu. Negara bagian lainnya memiliki gubernur konstitusional yang disebut Yang di-Pertua Negeri. Penguasa dan gubernur memiliki tugas konstitusional formal, sedangkan pemerintahan terpilih mengelola sebagian besar urusan politik sehari-hari. Setiap negara bagian memiliki majelis legislatif yang dikenal sebagai Dewan Undangan Negeri atau DUN. Masyarakat memilih wakil untuk majelis tersebut. Partai atau koalisi yang didukung oleh sebagian besar anggota majelis biasanya membentuk pemerintah negara bagian. Kepala pemerintah negara bagian biasanya disebut Menteri Besar jika negara bagian tersebut memiliki penguasa. Di negara bagian yang memiliki gubernur, kepala pemerintah biasanya disebut Ketua Menteri. Kepala pemerintah memimpin dewan eksekutif dan mengoordinasikan administrasi negara bagian. Kewenangan negara bagian umumnya mencakup tanah, urusan Islam bagi umat Muslim, pengaturan pemerintah daerah, dan beberapa urusan yang melibatkan hutan serta sumber daya alam. Pembagian yang tepat dapat berbeda-beda, dan hukum serta lembaga federal tetap penting di banyak bidang. Pemerintah federal menangani urusan nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, kewarganegaraan, sebagian besar perpajakan, kebijakan ekonomi nasional, serta sebagian besar kebijakan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, pemerintah negara bagian dan federal perlu bekerja sama dalam bidang infrastruktur, pembangunan, dan layanan publik. Dewan pemerintah daerah beroperasi dalam sistem negara bagian atau wilayah federal. Dewan tersebut menangani urusan praktis seperti perencanaan daerah, kebersihan umum, pasar, jalan yang berada dalam kewenangannya, dan beberapa jenis izin. Struktur dan kewenangannya tidak sama di semua tempat. Bagi penduduk, pihak berwenang yang tepat bergantung pada masalahnya. Sertifikat hak milik tanah, urusan agama negara bagian, atau masalah perencanaan daerah mungkin ditangani oleh dinas negara bagian atau dewan setempat, sedangkan paspor, pajak federal, atau urusan pendidikan nasional biasanya menjadi tanggung jawab lembaga federal.