Politik di Malaysia

Lembaga federal Malaysia mencakup Raja Agung Malaysia (Yang di-Pertuan Agong), pemerintahan federal yang dipimpin perdana menteri, dan Parlemen. Parlemen adalah lembaga legislatif nasional: Parlemen membahas dan mengesahkan undang-undang federal, menyetujui belanja nasional, serta memeriksa kerja pemerintahan. Pemerintahan negara bagian mengelola tanggung jawab yang diberikan oleh Konstitusi Federal, termasuk bidang seperti administrasi pertanahan, pemerintahan daerah, dan urusan keagamaan tingkat negara bagian dalam batas-batas konstitusional. Setiap negara bagian memiliki majelis legislatif, dan pemerintahannya dipimpin oleh menteri besar negara bagian (Menteri Besar) atau ketua menteri sesuai dengan pengaturan konstitusional negara bagian tersebut. Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan adalah wilayah federal sehingga tidak memiliki pemerintahan negara bagian. Karena itu, perwakilan politik berjalan pada dua tingkat terpilih. Pemilihan federal mengisi kursi di majelis rendah Parlemen Malaysia (Dewan Rakyat), sedangkan pemilihan negara bagian mengisi kursi di majelis negara bagian; kedua pemilihan tersebut tidak harus berlangsung pada waktu yang sama. Pemilih memilih perwakilan daerah pemilihan, bukan memberikan suara langsung untuk perdana menteri. Setelah pemilihan, partai atau koalisi yang dapat menguasai mayoritas di lembaga legislatif terkait biasanya membentuk pemerintahan. Hasil pemilihan federal dan negara bagian dapat menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh partai atau koalisi berbeda, yang memengaruhi kerja sama dalam kebijakan, pendanaan, dan administrasi.