Pajak di Montenegro

Poreska uprava mengelola pendaftaran wajib pajak, penetapan, penagihan, pelaporan elektronik, dan pemeriksaan pajak. Ministarstvo finansija menyiapkan peraturan perpajakan dan aturan pajak internasional, Uprava carina menangani bea cukai, pajak pertambahan nilai atas impor, serta cukai, sedangkan munisipalitas mengadministrasikan pajak properti dan pungutan daerah lainnya. Akses terhadap sistem bergantung pada faktor seperti tempat tinggal, sumber penghasilan, bentuk usaha tetap, kegiatan bisnis, omzet, dan lokasi properti. Pajak penghasilan pribadi berlaku bagi penduduk atas penghasilan seluruh dunia dan bagi bukan penduduk atas penghasilan dari Montenegro. Penduduk umumnya memenuhi uji 183 hari atau memiliki rumah atau pusat kepentingan pribadi dan ekonomi di Montenegro, dengan tunduk pada penentu dalam perjanjian pajak berganda. Tarif pajak penghasilan pribadi mencakup 0% atas penghasilan kerja hingga EUR 700, 9% dari EUR 700,01 hingga EUR 1.000, dan 15% di atas EUR 1.000. Penghasilan tahunan wiraswasta menggunakan ambang EUR 8.400 dan EUR 12.000. Kategori penghasilan lain, termasuk dividen, bunga, keuntungan modal, royalti, penghasilan tertentu dari permainan internet, dan hadiah tertentu, umumnya dikenai tarif 15%, meskipun hadiah permainan mulai 2026 memiliki kelompok tarif terpisah 0%, 10%, dan 15%. Pajak penghasilan badan berlaku bagi perusahaan penduduk dan bukan penduduk yang memperoleh penghasilan bersumber dari Montenegro atau beroperasi melalui bentuk usaha tetap. Perusahaan penduduk umumnya ditentukan berdasarkan pendaftaran atau pengelolaan efektif di Montenegro dan dikenai pajak atas laba seluruh dunia. Tarifnya 9% untuk laba kena pajak hingga EUR 100.000, kemudian jumlah progresif EUR 9.000 ditambah 12% atas bagian di atas EUR 100.000 hingga EUR 1,5 juta, serta EUR 177.000 ditambah 15% atas bagian di atas EUR 1,5 juta. Kerangka pajak minimum global berlaku bagi grup internasional dan domestik besar yang memenuhi syarat dengan pendapatan konsolidasi setidaknya EUR 750 juta pada setidaknya dua dari empat tahun sebelumnya; penerapan dan tarifnya perlu diperiksa terhadap undang-undang terkini karena amendemen 2026 berlaku mulai 1 Januari 2027. PDV adalah pajak pertambahan nilai Montenegro. Tarif standar sebesar 21%, dengan tarif yang dikurangi menjadi 7% untuk kebutuhan pokok dan layanan tertentu, serta 15% untuk akomodasi di fasilitas perhotelan utama dan pelengkap yang memenuhi syarat sejak 1 Januari 2025. Ekspor dan transaksi internasional tertentu dapat dikenai tarif 0%. Bisnis umumnya harus mendaftar ketika omzet dalam 12 bulan sebelumnya melebihi EUR 30.000 atau diperkirakan akan melampaui jumlah itu. SPT PDV bulanan, PR PDV-2, diajukan secara elektronik dan dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. PDV impor ditangani oleh Uprava carina. Bisnis dapat mengklaim kredit pajak masukan dan meminta pengembalian melalui IRMS, sistem administrasi pajak elektronik. Pajak properti ditetapkan oleh munisipalitas berdasarkan nilai pasar tanah, bangunan, dan unit hunian atau komersial, umumnya dalam rentang tarif 0,25% hingga 1%. Keputusan munisipal dan kondisi setempat menentukan beban konkretnya, yang biasanya dibayar dalam dua angsuran. Pajak pengalihan real estat didasarkan pada nilai pasar dengan tarif 3% hingga EUR 150.000, 5% atas bagian dari EUR 150.000,01 hingga EUR 500.000, dan 6% di atas EUR 500.000. Pembeli umumnya menghitung, melaporkan, dan membayarnya sendiri dalam 15 hari sejak kontrak. Perbedaan perlakuan PDV berlaku bagi transaksi tanah konstruksi tertentu mulai 2026. Pajak pemotongan umumnya sebesar 15% atas dividen dan bagian laba, serta pembayaran tertentu kepada badan hukum bukan penduduk, termasuk bunga, royalti, hak kekayaan intelektual, sewa, konsultasi, riset pasar, audit, serta program hiburan atau olahraga. Tarif 30% dapat berlaku untuk wilayah pajak rendah atau wilayah tanpa pertukaran informasi tertentu. Perjanjian pajak berganda dapat mengurangi atau menghapus pajak pemotongan domestik jika penerima memberikan sertifikat domisili pajak dan membuktikan kepemilikan manfaat. Laporan pajak pemotongan umumnya harus disampaikan paling lambat akhir Februari. Bisnis umumnya mengajukan SPT pajak badan, laporan keuangan, dan pembayaran paling lambat 31 Maret, sedangkan SPT tahunan pajak penghasilan pribadi, GPPFL, umumnya jatuh tempo 30 April. Pemberi kerja dan pembayar lain memotong pajak saat penghasilan dibayarkan dan menyampaikan pelaporan IOPPD. PDV bulanan dan pelaporan ketenagakerjaan terkait umumnya mengikuti tenggat tanggal 15 bulan berikutnya. Wajib pajak memerlukan pembukuan, dokumen pendukung, pendaftaran, dan pemberitahuan perubahan yang akurat. IRMS menggunakan sertifikat digital terkualifikasi untuk pendaftaran, SPT, dokumen, kartu analitis, dan permintaan pengembalian, sedangkan e-fiskalisasi berlaku untuk transaksi terkait. Wajib pajak dapat meminta informasi dan salinan, menunjuk perwakilan, memeriksa berkas, menghadiri pemeriksaan, meminta penetapan ulang, dan mengajukan banding atas keputusan. Keterlambatan pelaporan atau pembayaran dapat menimbulkan bunga, denda, dan tindakan penagihan. Perjanjian pajak berganda Montenegro dapat membagi hak pemajakan dan memberikan keringanan pajak berganda. Penduduk Montenegro umumnya dapat mengklaim kredit pajak luar negeri hingga sebesar pajak Montenegro atas penghasilan yang sama. Administrasi pajak juga melakukan pertukaran informasi melalui sistem internasional; lembaga keuangan yang memenuhi syarat melaporkan berdasarkan Common Reporting Standard setiap tahun paling lambat 30 Juni untuk tahun sebelumnya. Pelaporan per negara berlaku bagi grup yang memenuhi syarat dengan pendapatan di atas EUR 750 juta, dan laporan umumnya jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tahun pajak. Dokumentasi penetapan harga transfer dapat diwajibkan untuk transaksi pihak berelasi. Perusahaan produksi baru di munisipalitas tertinggal dapat memenuhi syarat pembebasan pajak hingga delapan tahun, dengan batas EUR 200.000, jika memenuhi ketentuan undang-undang yang ketat. Harga transaksi pihak berelasi dan keringanan berdasarkan perjanjian memerlukan catatan yang mendukung perlakuan yang diklaim. Tarif pajak, tanggal pelaporan, dan aturan properti dapat berubah, sehingga undang-undang yang berlaku dan petunjuk terbaru dari otoritas yang bertanggung jawab perlu diperiksa untuk periode pajak terkait.