Negara di Mozambik

Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, penjaga Konstitusi, dan panglima tertinggi Angkatan Pertahanan dan Keamanan. Dalam potret penelitian 2026, Daniel Francisco Chapo menjabat sebagai Presiden dan Maria Benvinda Delfina Levi sebagai Perdana Menteri. Dewan Menteri mengarahkan administrasi publik, ketertiban dan keamanan umum, kebijakan ekonomi dan sosial, kebijakan luar negeri, serta integritas tindakan negara. Assembleia da República memiliki 250 anggota dan masa legislatif lima tahun. Lembaga ini membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, menetapkan kerangka perpajakan dan kredit publik, mengawasi eksekutif, serta memutuskan perkara wilayah, pertahanan, dan keamanan dalam batas kewenangan konstitusionalnya. Pemilu dan administrasi pemilu terutama dibahas dalam topik pemilu tersendiri. Administrasi provinsi memadukan Gubernur Provinsi dengan Sekretaris Negara di Provinsi. Administrasi distrik dipimpin Administrator Distrik. Kota dan permukiman kota merupakan bagian dari struktur perkotaan, sedangkan autarquias locais (pemerintah daerah) memiliki otonomi administratif, keuangan, dan aset. Majelis kota dan dewan kota yang dipilih mengelola urusan lokal, tetapi pengawasan hukum dan keuangan negara tetap berlaku dan desentralisasi sedang diperluas bertahap berdasarkan Lei 12/2023 dan Decreto 11/2024. Kapasitas lokal dan ketergantungan pada transfer negara berbeda antar-pemerintah daerah. Kementerian Ekonomi dan Keuangan, dikenal sebagai MEF, mengelola perencanaan, ekonomi makro, dan keuangan publik. SISTAFE dan e-SISTAFE menyediakan kerangka terpadu bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, akuntansi, dan pengendalian. Rekening Tunggal Kas, atau CUT, mendukung pengelolaan likuiditas. Setiap tahun pemerintah menyiapkan PESOE, yang memadukan rencana ekonomi dan sosial dengan anggaran negara, lalu Assembleia da República menyetujui anggaran tersebut. Setelah pelaksanaan, Rekening Umum Negara diperiksa Tribunal Administrativo, yang melapor kepada Assembleia da República. Tribunal Supremo adalah pengadilan tertinggi dalam hierarki peradilan. Tribunal Administrativo menangani yurisdiksi administratif, pajak, dan bea cukai, termasuk gugatan atas tindakan administratif dan pemeriksaan belanja publik. Conselho Constitucional meninjau konstitusionalitas dan legalitas, menyelesaikan konflik kelembagaan tertentu, serta memutus perkara mandat konstitusional. Ministério Público, yang dipimpin Procuradoria-Geral da República, melindungi legalitas, melakukan penuntutan pidana dan penyelidikan awal, mewakili negara, serta melindungi anak di bawah umur, orang yang tidak hadir, dan orang yang tidak dapat melindungi kepentingannya sendiri. Provedor de Justiça secara independen mengawasi administrasi publik dan hak sipil, menerima petisi, pengaduan, dan klaim, serta mengeluarkan rekomendasi tanpa kewenangan memaksakan pemulihan. Administrasi publik harus melayani kepentingan umum dan mematuhi Konstitusi serta hukum. Kesetaraan, ketidakberpihakan, etika, dan keadilan menjadi pedoman kerjanya. Akses dapat melalui kantor pusat, provinsi, distrik, lokal, atau kota; informasi resmi dan instrumen hukum diterbitkan melalui portal pemerintah dan Boletim da República. Tindakan negara yang melanggar hukum dapat diajukan kepada Provedor de Justiça, Ministério Público, atau Tribunal Administrativo. Biaya dan tenggat bergantung pada layanan atau prosedur tertentu; Mozambik tidak memiliki satu biaya atau tenggat nasional untuk semua urusan administrasi. Konstitusi melindungi kebebasan berekspresi, pers, informasi, berkumpul secara damai, dan berserikat, serta hak mengajukan petisi dan mencari pemulihan. Conselho Superior da Comunicação Social memberi nasihat mengenai perizinan radio dan televisi swasta serta mendukung independensi dan disiplin media. Media publik diharapkan menyajikan ekspresi yang plural. Warga juga berkewajiban mematuhi hukum dan membayar pajak, membela kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah, serta menjalani dinas militer atau layanan alternatif yang diakui hukum bila diwajibkan. Langkah darurat dapat membatasi sebagian hak sesuai hukum, sementara hak-hak inti tetap dilindungi. Angkatan Pertahanan dan Keamanan mencakup FADM, PRM, dan layanan keamanan lainnya. PRM melindungi ketertiban umum, orang, dan harta benda serta harus bertindak tidak memihak sesuai hukum. Conselho Nacional de Defesa e Segurança memberi nasihat kepada Presiden mengenai kedaulatan, wilayah, pertahanan tatanan demokratis, dan keamanan. Cabo Delgado tetap menjadi masalah keamanan lokal paling akut karena situasi terorisme yang berlanjut; rujukan resmi 2026 mencakup FDS, dukungan Rwanda dan Tanzania, serta Força Local, tetapi rincian operasional tidak boleh digeneralisasi ke seluruh Mozambik. Di wilayah pedesaan, akses terhadap otoritas publik sering melalui kantor distrik, pos administratif, lokalitas, dan otoritas masyarakat yang diakui. Pemimpin tradisional, lingkungan, dan desa dapat memobilisasi masyarakat, mendukung konsultasi, dan menengahi masalah lokal, tetapi tidak memiliki kedaulatan negara yang mandiri. Pengakuan, subsidi, dan kewenangan hukum mereka bergantung pada aturan yang berlaku serta koordinasi dengan badan negara dan kota.