Negara di Nikaragua

Konstitusi mengoordinasikan Negara melalui Presidencia de la República, organ legislatif, yudisial, dan pemilu, badan pengawasan dan pemeriksaan, serta entitas otonom. Presidencia de la República terdiri atas seorang Co-President dan Co-Presidenta dengan masa jabatan enam tahun. Lembaga ini memimpin Negara dan pemerintah, mengajukan rancangan anggaran, mengangkat menteri dan wakil menteri, mengawasi entitas pemerintah dan otonom, menjalankan diplomasi, serta memimpin Ejército dan Policía sesuai mandat hukum mereka. Ley 290 mengatur kementerian, entitas pemerintah, bank dan perusahaan negara, serta administrasi terdesentralisasi atau dekonsentrasi. Asamblea Nacional memiliki 90 Diputados dan Diputadas terpilih, termasuk wakil nasional, departemen, dan wilayah otonom. Lembaga ini mengesahkan undang-undang, menyetujui anggaran tahunan, meminta laporan, memberikan penafsiran autentik atas undang-undang, dan mengangkat sejumlah pejabat konstitusional. Poder Judicial mencakup Corte Suprema de Justicia, pengadilan banding, pengadilan distrik, dan pengadilan lokal. Corte Suprema adalah pengadilan tertinggi dan menangani perkara konstitusional, perdata, pidana, serta sengketa administrasi. Berdasarkan Ley 260, penyelenggaraan peradilan umumnya gratis, meskipun pengecualian hukum tertentu terkait biaya dapat berlaku. Nikaragua memiliki 15 departemen, dua wilayah otonom Karibia, dan 153 munisipalitas. RACCN berpusat di Bilwi-Puerto Cabezas, sedangkan RACCS berpusat di Bluefields. Pemerintah munisipal terdiri atas Concejo Municipal, seorang Alcalde atau Alcaldesa, serta seorang Vice-Alcalde atau Vice-Alcaldesa. Otonomi munisipal mencakup urusan politik, administrasi, dan keuangan. Wilayah otonom memiliki dewan dan pemerintah regional serta mengelola urusan budaya, bahasa, dan pembangunan bersama pemerintah pusat. Bahasa Spanyol digunakan di seluruh negeri, sementara bahasa regional Karibia berstatus resmi di wilayah masing-masing. Hak otonomi konstitusional juga berlaku bagi masyarakat adat dan keturunan Afrika. Administrasi publik biasanya mengikuti undang-undang atau peraturan yang berlaku, kemudian Ministerio, entitas pemerintah, munisipalitas, atau pemerintah regional yang bertanggung jawab. Nikaragua tidak memiliki satu kantor publik serbaguna untuk semua layanan negara. Layanan kesehatan dan layanan teknis lainnya juga dapat mengikuti pengaturan teritorial khusus sektornya. Karena itu, institusi yang bertanggung jawab, dokumen, tenggat, syarat akses, dan kewajiban bergantung pada layanan serta undang-undang khususnya. Ministerio de Hacienda y Crédito Público menyiapkan rancangan anggaran tahunan, dan Asamblea Nacional membahas serta menyetujuinya. Sistem anggaran berdasarkan Ley 550 mencakup penyusunan, persetujuan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban akhir. Anggaran Umum 2026 mencantumkan pendapatan C$171,701,546,084, belanja C$166,778,869,267, dan surplus global C$4,922,676,817. Anggaran tersebut mencakup sekitar C$12.2218 miliar untuk transfer munisipal dan C$60.1455 miliar bagi program investasi publik, dengan 430 proyek di 29 institusi. Contraloría General de la República adalah badan pengawasan otonom. Badan ini melakukan pengawasan preventif dan setelah pelaksanaan atas Anggaran Umum, anggaran regional dan munisipal, entitas negara atau bersubsidi, perusahaan negara, serta perusahaan swasta dengan modal negara. Kegiatannya dapat mencakup audit, pemeriksaan integritas, dan penetapan tanggung jawab atau sanksi, serta penyampaian laporan tahunan kepada Asamblea Nacional. Ley 1253 tahun 2025 memperkuat kewenangan preventif dan pengawasan setelah pelaksanaan. Tugas pengawasan ini tidak menciptakan prosedur pengaduan umum bagi warga untuk setiap persoalan. Ley 621 memungkinkan seseorang meminta informasi publik secara lisan, tertulis, atau elektronik dari institusi yang menyimpannya. Undang-undang ini mencakup empat cabang kekuasaan negara, entitas otonom, munisipalitas, pemerintah wilayah otonom, serta badan swasta yang mengelola sumber daya publik. Jawaban dapat diberikan langsung atau dalam waktu hingga 15 hari kerja. Ley 621 tidak menetapkan biaya permohonan umum, meskipun biaya penggandaan atau prosedur dapat timbul secara terpisah. TELCOR mengatur telekomunikasi, layanan pos, dan frekuensi radio, sedangkan Ley 1042 tentang kejahatan siber dapat berlaku di luar Nikaragua dalam perkara yang tercakup undang-undang tersebut. Ejército de Nicaragua adalah satu-satunya badan militer negara dan melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, serta teritori nasional. Berdasarkan undang-undang atau arahan presiden, badan ini dapat mendukung tanggap darurat, tindakan terhadap kejahatan terorganisasi, dan operasi bencana. Policía Nacional adalah satu-satunya badan kepolisian dan merupakan institusi sipil di bawah kewenangan sipil Presidencia. Ministerio del Interior dan Policía Voluntaria juga termasuk dalam kerangka keamanan konstitusional. Nikaragua tidak memiliki wajib militer atau perekrutan paksa. Polisi umumnya menangani ketertiban umum, pencegahan, dan penyidikan; Ejército menangani pertahanan dan dukungan yang diizinkan hukum. Undang-undang 2025 mengatur dua kepala kepolisian dengan masa jabatan enam tahun dan kemungkinan perpanjangan oleh presiden. Naskah konstitusi lengkap diterbitkan pada 18 Februari 2025. Perubahan yang berlaku sejak 16 Januari 2026 membahas kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan bila seseorang memiliki kewarganegaraan lain. Reformasi parsial lanjutan yang diumumkan untuk 2026 masih dalam konsultasi dan belum berlaku; ketentuan yang diusulkan, termasuk masa tinggal yang diusulkan, tidak boleh dianggap sebagai hukum yang berlaku saat ini.