Politik di Nikaragua

Sistem politik Nikaragua menggabungkan organisasi Negara dengan proses pemilihan umum. Konstitusi menetapkan negara ini sebagai tatanan konstitusional yang berdaulat, kesatuan, dan merdeka, serta menetapkan kerangka bagi lembaga publik, administrasi, keuangan, pengawasan, informasi publik, dan keamanan. Lembaga-lembaga nasional beroperasi berdampingan dengan munisipalitas dan wilayah otonom Karibia, sehingga tanggung jawab atas suatu urusan publik bergantung pada lembaga yang berwenang dan hukum yang berlaku. Pemilihan umum menyediakan prosedur untuk memilih pejabat nasional, munisipal, dan wilayah otonom. Prosedur ini dikelola oleh CSE. Warga berusia 16 tahun atau lebih yang masih memiliki hak sipil dan politik dapat memilih setelah terdaftar dalam Daftar Pemilih (Registro Electoral) atau Daftar Pemilih Tetap (Padrón Electoral), dengan menggunakan Kartu Identitas (Cédula de Identidad) atau Dokumen Pengganti untuk Memilih (Documento Supletorio de Votación). Jabatan eksekutif menggunakan pemilihan berdasarkan mayoritas relatif, sedangkan kursi legislatif dan dewan dialokasikan melalui daftar partai. Kerangka hukum menjelaskan bagaimana pemungutan suara, penghitungan, dan peninjauan seharusnya berlangsung. Kerangka tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa persaingan politik berlangsung terbuka atau adil. Lembaga-lembaga internasional menilai pemilihan umum 2021 di Nikaragua tidak bebas, tidak adil, dan tidak plural. Karena itu, penilaian yang jelas membedakan struktur konstitusional, aturan pemilihan umum formal, dan kondisi nyata tempat partai, kandidat, dan pemilih berpartisipasi.