Negara di Pakistan

Pakistan adalah republik parlementer federal. Konstitusi menetapkan aturan utama tentang kekuasaan publik, hak, lembaga, dan hubungan antara federasi dengan provinsi. Tingkat federal menangani urusan yang memerlukan pendekatan nasional, seperti pertahanan, urusan luar negeri, mata uang, dan banyak undang-undang nasional. Pemerintah federal terutama berkantor di Islamabad. Pakistan memiliki empat provinsi: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, dan Balochistan. Setiap provinsi memiliki Majelis Provinsi dan pemerintahannya sendiri yang dipilih. Otoritas provinsi penting dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pengaturan kepolisian, dan banyak layanan setempat. Wilayah Ibu Kota Islamabad dikelola terpisah dari provinsi. Azad Jammu dan Kashmir serta Gilgit-Baltistan memiliki pengaturan politik dan administrasi tersendiri dan tidak semestinya diperlakukan begitu saja sebagai provinsi biasa. Parlemen Pakistan memiliki dua kamar. Majelis Nasional mewakili masyarakat melalui daerah pemilihan dan berperan penting dalam pembentukan pemerintah federal. Senat mewakili unit-unit federasi dan memberi provinsi peran dalam pembuatan undang-undang nasional. Presiden adalah kepala negara, sedangkan Perdana Menteri memimpin pemerintah federal bersama Kabinet. Dalam administrasi sehari-hari, kementerian, departemen, kantor provinsi, administrasi distrik, dan badan pemerintahan lokal menjalankan keputusan publik. Pengadilan menafsirkan Konstitusi dan undang-undang serta dapat memeriksa perselisihan yang melibatkan masyarakat, lembaga, dan badan pemerintah. Yudikatif, Parlemen, dan eksekutif adalah bagian negara yang terpisah, meskipun semuanya berinteraksi melalui sistem konstitusional. Pemerintahan lokal mendekatkan administrasi publik kepada warga melalui badan seperti lembaga tingkat munisipal, distrik, tehsil, dan union. Bentuk dan kekuatannya dapat berbeda antarprovinsi, dan kewenangannya bergantung pada hukum provinsi. Bagi masyarakat, negara hadir melalui dokumen identitas, sekolah, rumah sakit, polisi, pengadilan, perpajakan, catatan tanah, izin, dan bantuan publik. Mengetahui tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab dapat membuat pengaduan atau permohonan lebih jelas dan efektif.