Politik di Pakistan

Politik di Pakistan mencakup lembaga konstitusional dan proses publik yang menjadi dasar pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang. Unsur kenegaraan mencakup Konstitusi, Parlemen, pemerintah federal, pemerintah provinsi, pengadilan, administrasi publik, dan badan pemerintahan lokal. Karena Pakistan memiliki sistem federal, suatu urusan publik dapat menjadi kewenangan federasi, provinsi, atau lembaga lokal, bukan satu otoritas pusat. Pemilu menjadi salah satu cara utama bagi warga untuk memilih wakil dan membentuk pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum Pakistan (Election Commission of Pakistan) menyelenggarakan pemilu untuk Majelis Nasional, Majelis Provinsi, badan pemerintahan lokal, dan jabatan konstitusional lainnya. Pemilih menggunakan kartu identitas nasional (national identity card) untuk identifikasi dan memberikan suara secara rahasia. Mayoritas parlemen, pengaturan koalisi, dan perwakilan memengaruhi pembentukan pemerintahan serta proses legislasi. Lembaga negara dan pemilu saling berkaitan, tetapi menjalankan fungsi yang berbeda. Kerangka negara menetapkan wewenang dan tanggung jawab; pemilu memilih wakil dalam kerangka tersebut. Untuk memahami persoalan politik, tentukan tingkat pemerintahan yang terlibat, lembaga yang bertanggung jawab, serta apakah persoalan itu berkaitan dengan legislasi, administrasi, peninjauan yudisial, atau pemilu. Sebagai contoh, kebijakan nasional dan masalah layanan lokal mungkin perlu disampaikan kepada otoritas yang berbeda.