Hukum pidana di Pilipinas melindungi orang, properti, ketertiban umum, dan kepentingan lain dengan menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana. Kerangka utamanya adalah Revised Penal Code, yang dilengkapi banyak undang-undang pidana khusus. Suatu tindak pidana biasanya memerlukan perbuatan atau kelalaian yang dilarang serta keadaan batin yang disyaratkan oleh hukum terkait. Beberapa tindak pidana berfokus pada kesengajaan, sedangkan yang lain didasarkan pada kelalaian atau kewajiban hukum khusus. Perkara pidana diajukan atas nama Rakyat Pilipinas. Orang yang dirugikan dapat melaporkan peristiwa dan memberikan bukti, tetapi penuntutan umumnya ditangani negara melalui jaksa. Pengaduan dapat dimulai melalui laporan polisi, penyelidikan jaksa, atau rujukan sah lainnya. Jaksa menilai apakah fakta yang tersedia mendukung temuan dasar yang cukup untuk mengajukan perkara. Setelah diajukan, pengadilan mengelola perkara melalui sidang, pemberitahuan, permohonan, bukti, dan prosedur persidangan. Terdakwa dianggap tidak bersalah dan jaksa harus membuktikan kesalahan tanpa keraguan yang wajar. Penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, jaminan, dan penahanan diatur oleh perlindungan konstitusional dan prosedural. Seseorang memiliki hak penting atas penasihat hukum, untuk tetap diam, dan untuk menggugat tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Peradilan barangay, yang dikenal sebagai Katarungang Pambarangay, dapat mewajibkan upaya konsiliasi setempat untuk sengketa tertentu antara orang-orang yang tinggal di daerah yang sama. Proses ini bukan pengganti penuntutan atas setiap tindak pidana serius, dan pengecualian dapat berlaku. Kemungkinan hasil mencakup penghentian perkara, pembebasan, pemidanaan, pengaturan pengakuan bersalah jika diizinkan hukum, atau penyelesaian perkara yang boleh diselesaikan menurut hukum. Klaim perdata atas cedera atau kerugian dapat berjalan bersama perkara pidana. Karena catatan pidana dan hilangnya kebebasan dapat berdampak lama, siapa pun yang terlibat perlu menyimpan bukti, menghindari menghubungi atau mengancam pihak lain, dan mencari bantuan hukum yang memenuhi syarat sedini mungkin.
Hukum pidana di Pilipinas
Hukum pidana di Pilipinas menetapkan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan menjelaskan cara negara menyelidiki serta menuntutnya. Sistem ini menggunakan Revised Penal Code, undang-undang pidana khusus, jaksa, pengadilan, dan lembaga penegak hukum. Ikhtisar ini membahas jalur dasar dari pengaduan hingga putusan di Pilipinas.
VivAVia can make mistakes. Check important information.