Konstitusi 1987 menyediakan kerangka bagi kekuasaan pemerintah, hak, pengadilan, dan bagian lain dalam sistem hukum Filipina. Congress mengesahkan undang-undang; departemen dan badan eksekutif melaksanakannya serta menerbitkan peraturan yang diberi kewenangan; pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum; dan unit pemerintah daerah menetapkan ordinansi sesuai kewenangan hukumnya. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan pekerja dan pemberi kerja, termasuk kondisi kerja, upah, waktu kerja, cuti, keselamatan kerja, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Hukum imigrasi mengatur masuk, tinggal, bekerja, belajar, dan keluar bagi warga negara asing; Bureau of Immigration menangani banyak urusan imigrasi praktis. Hukum pidana menetapkan tindak pidana dan proses penyelidikan, penuntutan, persidangan, serta putusan berdasarkan Revised Penal Code dan undang-undang pidana khusus. Perlindungan konsumen mencakup keamanan produk, informasi yang benar, transaksi yang adil, dan pemulihan; Department of Trade and Industry menangani banyak pengaduan konsumen, sedangkan badan sektoral menangani hal seperti makanan, obat-obatan, utilitas, layanan kesehatan, dan keuangan. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban pribadi yang berkaitan dengan kontrak, properti, kewajiban, ganti rugi, warisan, keluarga, usaha, dan organisasi. Satu peristiwa dapat melibatkan lebih dari satu bidang hukum. Cedera di tempat kerja dapat menimbulkan persoalan ketenagakerjaan, perdata, dan terkadang pidana. Sengketa pembelian mungkin memerlukan pengaduan konsumen, gugatan kontrak, atau keduanya. Bergantung pada fakta dan pemulihan yang diminta, sengketa dapat terlebih dahulu melalui pengaduan kepada badan, konsiliasi barangay jika berlaku, peninjauan jaksa, atau proses pengadilan. Catatan awal yang berguna mengidentifikasi para pihak, tanggal, lokasi, dokumen, komunikasi, uang yang terlibat, dan hasil yang diminta. Kontrak, kuitansi, pemberitahuan, dokumen identitas, catatan pembayaran, foto, dan pesan dapat membantu membuktikan kejadian. Jalur pengajuan, biaya, tenggat, dan formulir yang diperlukan bergantung pada masalah hukum dan otoritas yang bertanggung jawab, jadi periksa petunjuk terkini dari otoritas tersebut sebelum mengajukan.
Hukum di Pilipina
Hukum di Pilipina menetapkan aturan tentang kekuasaan publik, hubungan pribadi, pekerjaan, perpindahan lintas batas, tindak pidana, dan transaksi konsumen. Konstitusi, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan peraturan daerah yang sah berlaku bersama, sedangkan otoritas yang berbeda menangani sengketa yang berbeda. Karena itu, hukum ketenagakerjaan, imigrasi, pidana, perlindungan konsumen, dan perdata memiliki prosedur serta pemulihan yang berbeda.
VivAVia can make mistakes. Check important information.