Pemilihan umum di Filipinas

Pemilihan umum di Filipinas adalah cara bagi warga untuk memilih pejabat publik dan memengaruhi cara pemerintah dipimpin. Konstitusi dan undang-undang pemilihan umum menentukan jabatan, hak pilih, dan prosedurnya. Commission on Elections, yang biasa disebut COMELEC, menyelenggarakan pemilihan umum. Lembaga ini menangani pendaftaran pemilih, aturan pemilihan, pengaturan tempat pemungutan suara, surat suara, prosedur penghitungan, dan penyelesaian banyak urusan administratif terkait pemilihan. Pemilihan nasional mencakup Presiden, Wakil Presiden, senator, dan anggota House of Representatives. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara terpisah, sehingga seorang pemilih bisa memilih kandidat dari kelompok politik yang berbeda. Senator dipilih oleh pemilih di seluruh negeri. Anggota perwakilan di House of Representatives bisa dipilih dari distrik legislatif, sedangkan anggota perwakilan party-list dipilih melalui sistem party-list. Pemilihan daerah bisa mencakup gubernur, wakil gubernur, anggota dewan provinsi, wali kota, wakil wali kota, serta anggota dewan kota atawa munisipalitas. Jabatan di surat suara bergantung pada tempat pendaftaran pemilih dan jadwal pemilihan. Pemilihan barangay dan Sangguniang Kabataan, yang sering disebut SK, berkaitan dengan kepemimpinan masyarakat setempat. Pemilihan ini terpisah dari proses pemilihan umum nasional dan daerah utama serta memiliki pengaturan pemilih dan kandidat sendiri. Proses pemilihan umum biasanya mencakup pendaftaran pemilih, pengajuan kandidat, kampanye, pemungutan suara, penghitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi oleh dewan yang berwenang, dan pengumuman pemenang. Protes atawa gugatan pemilihan mengikuti prosedur hukum dan administratif tertentu. Pemungutan suara biasanya mengharuskan pemilih terdaftar datang ke tempat pemungutan suara yang ditentukan, memverifikasi identitas dan catatan, menandai surat suara sesuai petunjuk, lalu memasukkan atawa menyerahkannya melalui proses penghitungan yang disetujui. Pemilih sebaiknya mengikuti petunjuk petugas pemilihan dan menjaga kerahasiaan suaranya. Pemilihan umum membuka peluang untuk perubahan politik yang damai dan pertanggungjawaban publik. Batasannya mencakup informasi keliru, sumber daya kampanye yang tidak setara, intimidasi pemilih, surat suara yang rumit, dan kenyataan bahwa pemilihan saja tidak bisa menyelesaikan setiap masalah publik.