Politik di Pilipina

Sistem politik Pilipina berlandaskan Konstitusi, lembaga publik, dan pemilu. Pemerintah nasional memiliki tiga cabang utama: eksekutif menjalankan undang-undang dan mengelola pemerintahan, Kongres membuat undang-undang dan mengendalikan dana publik, sedangkan yudikatif menafsirkan undang-undang dan meninjau sengketa. Presiden memimpin cabang eksekutif serta menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan. Unit pemerintah lokal meliputi provinsi, kota, munisipalitas, dan barangay. Unit-unit ini menangani banyak urusan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti administrasi lokal, layanan masyarakat, dan peraturan setempat, sementara lembaga nasional tetap bertanggung jawab atas hukum, kebijakan, dan administrasi di seluruh negeri. Pembagian kewenangan mungkin memerlukan koordinasi antara lembaga nasional dan pemerintah lokal. Pemilu menghubungkan kewenangan publik dengan para pemilih. Bergantung pada jenis pemilu dan daerah pemilih, surat suara mungkin mencakup Presiden, Wakil Presiden, senator, anggota Dewan Perwakilan, dan pejabat lokal. Komisi Pemilihan, yang lazim disebut COMELEC, menyelenggarakan pemilu dan menegakkan aturan pemilu yang berlaku. Partisipasi politik juga mencakup mengikuti keputusan publik, menghubungi perwakilan, meninjau program pemerintah, serta menggunakan saluran yang sah untuk menyampaikan keluhan atau meminta informasi. Topik Negara menjelaskan lembaga, kewenangan, dan tingkat pemerintahan yang menjalankan kewenangan publik. Topik Pemilu berfokus pada pemungutan suara, jabatan, prosedur pemilu, dan partisipasi. Kedua bidang ini bersama-sama menunjukkan siapa yang memerintah di Pilipina serta bagaimana jabatan publik diisi dan dimintai pertanggungjawaban.