Hukum pidana di Papua Nugini

Konstitusi mewajibkan proses pidana mengikuti hukum tertulis. Terdakwa dianggap tidak bersalah, berhak atas pemeriksaan yang adil dalam waktu yang wajar, dan harus segera diberi tahu tentang dakwaan dalam bahasa yang dipahaminya. Terdakwa harus memperoleh waktu dan fasilitas yang cukup untuk menyiapkan pembelaan, memeriksa saksi, tidak dipaksa untuk memberatkan diri sendiri, dan tidak diadili dua kali atas tindak pidana yang sama. Seseorang dapat membela diri sendiri, menggunakan penasihat hukum pribadi, atau meminta bantuan Public Solicitor jika tidak mampu membayar pengacara. Penerjemah gratis dapat diminta, termasuk untuk Tok Pisin, Hiri Motu, Police Motu, dan bahasa lain melalui Judiciary Interpreting Service. Royal Papua New Guinea Constabulary, yang biasa disebut RPNGC, menyelidiki kejahatan melalui unit seperti Criminal Investigation Division, Sexual Offences Squad, dan Family and Sexual Violence Unit. Unit terakhir menyediakan pelaporan yang lebih aman, penyelidikan, dukungan pengadilan, perencanaan keselamatan, rujukan medis atau konseling, serta bantuan terkait. Laporan dapat dibuat di kantor polisi; perkara kekerasan seksual atau keluarga yang serius dapat berlanjut berdasarkan bukti yang tersedia meskipun korban kemudian tidak ingin melanjutkan. Internal Affairs menangani keluhan publik dan penyelidikan internal independen terkait tindakan polisi. Kewenangan penangkapan dan penggeledahan berasal dari undang-undang, termasuk Arrest Act (Ch 339), bukan kewenangan umum menurut common law. Polisi harus segera menyampaikan alasan penangkapan dan tuduhan, mengizinkan kontak dengan anggota keluarga, teman, dan pengacara, serta membawa orang yang ditangkap ke pengadilan tanpa penundaan. Penahanan berada di bawah pengawasan pengadilan. Pembebasan dengan jaminan umumnya tersedia sampai pembebasan atau pemidanaan, dengan pengecualian seperti pengkhianatan, pembunuhan sengaja, dan kepentingan keadilan. Orang dalam tahanan harus diperlakukan secara manusiawi; tahanan titipan harus dipisahkan dari terpidana, dan anak harus dipisahkan sesuai usianya. District Courts mengadili tindak pidana ringan dan melakukan proses pelimpahan untuk pemeriksaan. Setelah pengaduan polisi, penyelidikan, dan penetapan dakwaan, District Court menentukan apakah perkara serius harus diteruskan untuk diadili di National Court. Penuntutan negara dilakukan oleh Public Prosecutor. National Court biasanya memulai persidangan pidana serius setelah pelimpahan. Criminal Practice Rules 2022, Evidence Act, dan Konstitusi membentuk prosedur dan pembuktian. Court of Appeal mendengar banding dari National Court, sedangkan Supreme Court tetap merupakan pengadilan tertinggi untuk perkara konstitusional dan rujukan. Materi hukum lama mungkin menjelaskan struktur banding yang berbeda, sehingga prosedur banding yang berlaku harus diperiksa untuk perkara tertentu. Tindak pidana mencakup pembunuhan sengaja dan pembunuhan tanpa niat, penyerangan, tindak pidana seksual, tindak pidana terhadap anak, tindak pidana properti, penipuan, korupsi dan tindak pidana terkait pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana ketertiban umum. Family Protection Act 2013, sebagaimana diubah pada 2022, mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga; pembayaran adat bukan pembelaan. Criminal Law (Compensation) Act 1991 mengizinkan District Court atau National Court memerintahkan kompensasi sebagai bagian sanksi pidana. Pengadilan dapat mempertimbangkan adat yang terlibat, keseriusan, cedera, dan kemampuan pelaku, tetapi kompensasi tidak menggantikan penuntutan. Anak di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana tunduk pada Juvenile Justice Act 2014. Anak di bawah 10 tahun tidak memiliki tanggung jawab pidana. Polisi sebaiknya mempertimbangkan peringatan, konferensi berbasis komunitas, dan diversi sebelum proses formal. Keadilan restoratif dapat melibatkan anak, keluarga, korban, dan komunitas melalui rekonsiliasi, restitusi, dan pertanggungjawaban. Orang tua atau wali dan Juvenile Justice Officer harus diberi tahu. Tuduhan serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau tindak pidana yang dapat dihukum penjara seumur hidup dapat diperiksa di National Court dengan menerapkan prosedur anak sejauh dapat dilakukan. Pemenjaraan dipertimbangkan setelah alternatif dan umumnya memerlukan tindak pidana berat serius serta fasilitas yang sesuai; anak tidak dapat dikenai kerja paksa, hukuman badan, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Hukuman dapat berupa denda, penjara, penjara seumur hidup, masa percobaan, pembebasan bersyarat, kompensasi, restitusi, perampasan, pencabutan hak mengemudi, serta tindakan rehabilitasi atau komunitas. Criminal Code Amendment Act 2022 menghapus hukuman mati untuk tindak pidana yang diubah. Pengkhianatan dan pembunuhan sengaja dikenai penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, sedangkan pembajakan, percobaan pembajakan, dan pembunuhan terkait tuduhan sihir dikenai penjara seumur hidup dengan kemungkinan memenuhi syarat pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Correctional Service mengelola penahanan titipan dan terpidana serta menyediakan pengamanan, pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi dengan tetap tunduk pada perlindungan konstitusional. Pelanggaran lalu lintas terutama diatur oleh Road Traffic Act 2014 serta peraturan dan aturan 2017, yang dikelola Road Traffic Authority. Contohnya termasuk mengemudi ugal-ugalan atau berbahaya, mengemudi ceroboh atau lalai, mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, mengemudi ketika didiskualifikasi atau ditangguhkan, dan mencoba memperoleh SIM secara tidak sah. Surat pelanggaran lalu lintas umumnya memberi waktu 14 hari untuk membayar. Hukuman berbeda-beda: mengemudi ugal-ugalan atau berbahaya dapat dikenai denda hingga K10,000 atau penjara enam bulan; menyebabkan cedera badan dapat dikenai hingga K50,000 atau lima tahun; dan menyebabkan cedera fatal dapat dikenai hingga K60,000 atau sepuluh tahun. Mengemudi ceroboh atau lalai dapat dikenai hingga K6,000, meningkat menjadi K10,000 atau tiga tahun jika terjadi cedera atau kematian. Pelanggaran pertama karena mengemudi di bawah pengaruh dapat dikenai hingga K5,000 atau enam bulan, sedangkan pelanggaran berulang dapat dikenai hingga K10,000 atau tiga tahun. Cedera atau kematian terkait mengemudi di bawah pengaruh dapat dikenai hingga K60,000 atau sepuluh tahun. Masa diskualifikasi dapat sedikitnya enam atau dua belas bulan. Polisi dapat menangkap tanpa surat perintah dalam keadaan yang ditetapkan pasal 50, dan petugas lalu lintas dapat melumpuhkan atau menyita kendaraan. Orang yang ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh berhak menjalani pemeriksaan medis. Cybercrime Code Act 2016 mencakup akses tanpa izin, intersepsi ilegal, gangguan data atau sistem, spionase data, penipuan atau pemalsuan elektronik, pencurian identitas, pelecehan siber, publikasi pencemaran nama baik, serangan siber, dan pengungkapan atau konten yang melanggar hukum. Undang-undang ini menerapkan prosedur, yurisdiksi, dan hukuman Criminal Code kecuali jika bertentangan. Peretasan dapat dikenai hingga lima tahun penjara atau K7,000; kerusakan atau kehilangan hingga 15 tahun atau K25,000; dan intersepsi ilegal hingga 15 tahun atau K50,000, meningkat menjadi 25 tahun atau K100,000 untuk data sensitif negara atau militer. Pelecehan siber yang diperberat dapat dikenai hingga sepuluh tahun, dan tindakan yang menyebabkan kematian dapat dikenai penjara seumur hidup. RPNGC Cyber Crime Unit, termasuk NCD Cybercrime Unit di 7 Mile, menyelidiki perkara kejahatan siber dengan koordinasi Department of Information and Communications Technology, National Cyber Security Center, dan National Cybercrime Centre; badan-badan tersebut tidak menggantikan penuntutan. Korban dapat menghubungi Victims of Crime Helpline di 1800 200 setiap hari pukul 8:00 hingga 23:00. Orang pendamping umumnya dapat menemani korban saat melapor atau menghadiri pengadilan. Family Protection Order dapat diminta secara lisan atau tertulis oleh pengadu, perwakilan yang berwenang, pengacara, atau polisi. Pemberitahuan perlindungan mendesak dapat berlaku hingga 14 hari; perintah sementara dapat berlaku hingga 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali. Hukuman kekerasan dalam rumah tangga berkisar K1,000 hingga K10,000 atau dua hingga lima tahun penjara; kekerasan dalam rumah tangga yang diperberat dapat dikenai lima hingga tujuh tahun; pelanggaran perintah perlindungan dapat dikenai K5,000 hingga K10,000 atau 12 bulan hingga tujuh tahun. Akses ke pengacara, permohonan jaminan, dan pengadilan bergantung pada kapasitas provinsi, sirkuit pengadilan, jarak, dan praktik registri. Konstitusi mewajibkan pelaporan jika persidangan belum dimulai dalam empat bulan setelah pelimpahan, tetapi tidak ada jangka penyelesaian nasional yang dijamin dan perkara serius dapat berlangsung bertahun-tahun.