Pemilihan umum di Papua Nugini

Papua Nugini memiliki Parlemen Nasional satu kamar. Dalam pemilihan umum 2022, terdapat 118 kursi: 96 daerah pemilihan terbuka dan 22 daerah pemilihan provinsi, termasuk Distrik Ibu Kota Nasional dan Daerah Otonom Bougainville. Parlemen menetapkan batas daerah pemilihan berdasarkan rekomendasi Komisi Batas Daerah Pemilihan, dengan peninjauan terjadwal paling lama setiap 10 tahun. Jumlah kursi dan batas untuk pemilu 2027 perlu diperiksa berdasarkan pemberitahuan resmi final. Proses pemungutan suara nasional menggunakan dua surat suara: satu untuk daerah pemilihan terbuka dan satu untuk daerah pemilihan provinsi. Pada setiap surat suara, pemilih memberi peringkat kandidat dengan preferensi 1, 2, dan 3 berdasarkan LPV. Pada umumnya, pemilih harus warga negara PNG yang memiliki kapasitas hukum penuh, berusia setidaknya 18 tahun, tinggal di ward setidaknya enam bulan, dan terdaftar dalam daftar pemilih ward tersebut. Orang yang dijatuhi hukuman mati atau dipenjara lebih dari sembilan bulan, atau dinyatakan bersalah atas pelanggaran pemilu dalam tiga tahun sebelumnya, dapat dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku. Pendaftaran pemilih diwajibkan oleh hukum dan dilakukan sendiri melalui Agen Pendaftaran Pemilih. Pemungutan suara terikat pada daftar pemilih dan tempat pemungutan suara ward, dan panduan pemungutan suara berbantuan tersedia. Kandidat parlemen umumnya harus berusia setidaknya 25 tahun dan lahir di daerah pemilihan tersebut, tinggal terus-menerus di sana selama dua tahun tepat sebelum pencalonan, atau telah tinggal di sana selama total lima tahun. Biaya pencalonan untuk pemilu 2022 adalah K1,000 dan perlu diverifikasi kembali untuk 2027. Proses pencalonan 2022 menggunakan formulir tertentu, dokumen dukungan partai jika berlaku, foto paspor, dan kuitansi pembayaran asli. Kandidat dan partai politik juga menghadapi persyaratan pengungkapan keuangan dan pengeluaran. Nonwarga negara tidak boleh menjadi anggota partai politik atau memberikan sumbangan kepada partai politik berdasarkan aturan yang disebutkan. Pemilu LLG memilih pimpinan Pemerintahan Tingkat Lokal dan wakil ward. LLG perkotaan mencakup tiga kursi yang ditunjuk untuk pekerja, pemberi kerja, dan perempuan; LLG pedesaan mencakup dua wakil perempuan yang ditunjuk. Kandidat LLG tunduk pada aturan kewarganegaraan, kelahiran, tempat tinggal, asal-usul, bahasa, dan kualifikasi setempat, termasuk pengetahuan bahasa pribumi serta bahasa Inggris, Tok Pisin, atau Hiri Motu. Diskualifikasi dapat mencakup kebangkrutan atau insolvensi yang belum dipulihkan, kondisi kesehatan mental yang berlaku, alkoholisme yang disertifikasi secara medis, vonis atas tindak pidana yang dapat dituntut dengan dakwaan, atau pemberhentian berdasarkan Kode Kepemimpinan. Pada 2025, pemilu lokal mencakup 6,916 pemilihan anggota dewan ward dan 210 pemilihan presiden LLG. Bergantung pada provinsi, presiden LLG dapat dipilih langsung atau secara tidak langsung oleh anggota dewan ward. Writ lokal dan aturan provinsi menentukan proses yang tepat. Bougainville terpisah dari administrasi pemilu nasional. Otoritas pemilihan independennya menyelenggarakan pemilu berdasarkan aturan Pemerintahan Otonom Bougainville. Pemilu Bougainville 2025 mencakup pemilihan presiden, 38 daerah pemilihan beranggota tunggal, dan kursi khusus untuk perempuan serta mantan kombatan. Pemilu ini tidak boleh dianggap sebagai pemilihan Parlemen Nasional. Setelah pemungutan suara, petugas mengamankan bahan surat suara serta melakukan pemeriksaan dan penghitungan di pusat penghitungan. Petugas Pengembalian dan Asisten Petugas Pengembalian memeriksa surat suara sah dan tidak sah, mengumumkan hasil, dan mengembalikan writ resmi kepada Kepala Negara. Writ adalah dokumen resmi yang mengesahkan hasil pemilu. Petisi pemilu disidangkan oleh Pengadilan Nasional. Pemilu sela dapat mengisi kekosongan jabatan, dengan pengecualian seperti kekosongan yang terjadi dalam 12 bulan terakhir sebelum pemilu umum reguler atau setelah writ pemilu tersebut diterbitkan. Pemilih memilih anggota Parlemen, bukan Perdana Menteri secara langsung. Parlemen harus bersidang paling lambat tujuh hari setelah writ dikembalikan, dan Kepala Negara mengangkat Perdana Menteri sesuai keputusan parlemen dalam sidang pertama. Pemilih diharapkan mengantre dengan tertib, mengikuti petunjuk tempat pemungutan suara, memberikan suara dengan damai, lalu meninggalkan tempat pemungutan suara. Pemberian imbalan, pemaksaan, intimidasi, dan kekerasan mengancam integritas pemilu; pengaduan dapat disampaikan kepada petugas pemilu atau polisi. Persiapan Pemilu Umum Nasional 2027 sedang berlangsung pada 2026. Usulan pemungutan suara biometrik, elektronik, atau berbasis identitas, serta pembersihan Daftar Pemilih Bersama, merupakan proyek reformasi dan tidak boleh dianggap telah berlaku. Kalender sementara mencantumkan writ dan pencalonan mulai 29 April 2027, penutupan pencalonan pada 6 Mei, pemungutan suara dari 26 Juni sampai 9 Juli, serta pengembalian writ pada 30 Juli. Konfirmasi PNGEC diperlukan sebelum tanggal tersebut dianggap final. Pemilu lokal juga pernah tertunda karena daftar pemilih dan penataan ulang batas ward, instrumen hukum yang terlambat, pendanaan, pengadaan, transportasi, medan, dan keamanan.