Hukum perdata di Prancis

Dalam sistem hukum Prancis, bidang ini dikenal sebagai hukum perdata (droit civil). Bidang ini menyediakan aturan dasar mengenai identitas hukum, hubungan keluarga, kepemilikan, kewajiban, kontrak, tanggung jawab perdata, dan pewarisan. Kodifikasi sipil (Code civil) merupakan teks utama yang mengatur kerangka tersebut. Undang-undang yang lebih khusus dan penafsiran pengadilan melengkapinya, sehingga aturan yang tepat bergantung pada pokok masalah dan faktanya. Hukum kontrak mengatur cara perjanjian dibuat, ditafsirkan, dilaksanakan, diubah, dan diakhiri. Persetujuan yang sah, isi yang sesuai hukum, kecakapan hukum, dan bukti semuanya dapat menjadi penting ketika salah satu pihak meminta pihak lain menepati janji. Tanggung jawab perdata (Responsabilité civile) berkaitan dengan pemulihan kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain. Suatu tuntutan biasanya menilai peristiwa yang menimbulkan kerugian, kerugiannya, hubungan antara keduanya, dan aturan yang menetapkan tanggung jawab. Hukum benda membedakan kepemilikan dari hak lain untuk menggunakan atau menempati harta benda. Akta tertulis, catatan tanah, sewa, batas-batas, dan aturan kepemilikan bersama dapat menjadi bukti penting. Hukum keluarga mengatur hal-hal seperti perkawinan, kemitraan, perpisahan, hubungan orang tua-anak, tanggung jawab orang tua, dan kewajiban keuangan. Kepentingan anak menjadi hal utama dalam keputusan yang secara langsung memengaruhi seorang anak. Hukum waris menentukan bagaimana harta peninggalan orang yang meninggal dialihkan dan bagaimana utang ditangani. Wasiat, kepentingan keluarga yang dilindungi, pengaturan kepemilikan, dan pemberian sebelumnya dapat memengaruhi hasilnya. Sengketa perdata dapat dimulai melalui negosiasi, tuntutan resmi, mediasi, atau proses pengadilan. Pengadilan dan prosedur yang tepat bergantung pada sengketanya, sedangkan pejabat publik bidang hukum (notaire) memiliki peran resmi tersendiri dalam banyak transaksi properti, keluarga, dan warisan.