Sistem negara di Prancis

Prancis adalah republik yang diatur oleh Konstitusi. Semboyan nasionalnya adalah “Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan”, dan prinsip kenetralan agama dalam lembaga publik (laïcité) mengharuskan lembaga-lembaga publik bersikap netral terhadap agama sekaligus melindungi kebebasan berkeyakinan. Presiden Republik adalah kepala negara. Presiden mewakili Prancis, mengangkat Perdana Menteri, memiliki tanggung jawab penting dalam urusan luar negeri dan pertahanan, serta membantu memastikan lembaga-lembaga publik tetap berfungsi. Perdana Menteri memimpin Pemerintah. Para menteri mengelola bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, kehakiman, keamanan, dan lingkungan, sementara administrasi publik menerapkan undang-undang dan kebijakan dalam praktik. Parlemen membuat undang-undang dan mengawasi Pemerintah. Parlemen memiliki dua kamar: Majelis Nasional (Assemblée nationale) yang dipilih secara langsung, dan Senat (Sénat), yang anggotanya dipilih melalui sistem pemilihan tidak langsung yang mewakili komunitas teritorial. Presiden dan Pemerintah dapat memiliki kekuatan politik yang besar, tetapi mereka tidak bertindak tanpa batas. Parlemen, pengadilan yang independen, Dewan Konstitusi, pemilu, pengawasan publik, dan komitmen Eropa semuanya membatasi kewenangan publik. Prancis memiliki beberapa tingkat pemerintahan teritorial, terutama komune, departemen, dan region. Dewan-dewan terpilihnya menangani tanggung jawab lokal, sementara wali kota memimpin komune dan juga menjalankan tugas-tugas tertentu atas nama negara. Prancis tetap lebih tersentralisasi dibandingkan banyak negara federal. Seorang prefek (préfet) mewakili negara nasional di sebuah departemen atau region, sementara desentralisasi memberikan badan-badan teritorial lembaga terpilih dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Republik Prancis mencakup Prancis metropolitan dan wilayah-wilayah Prancis di luar negeri. Departemen dan region di luar negeri umumnya beroperasi mendekati sistem Prancis yang berlaku umum, sedangkan komunitas luar negeri lainnya memiliki kewenangan dan pengaturan khusus. Masyarakat berhubungan dengan negara melalui sekolah, pajak, perlindungan sosial, kepolisian, pengadilan, dokumen identitas, layanan publik, dan administrasi lokal. Warga dapat memengaruhinya melalui pemilu, asosiasi, serikat pekerja, petisi, debat publik, demonstrasi, dan kontak langsung dengan wakil-wakil terpilih.