Pemilu di Prancis

Prancis menyelenggarakan pemilu untuk memilih Presiden Republik, Majelis Nasional, dewan munisipal, dewan departemen, dewan regional, dan Parlemen Eropa. Setiap pemilu memilih lembaga yang berbeda, sehingga pemilih sebaiknya terlebih dahulu memahami kewenangan lembaga tersebut. Warga negara Prancis yang memenuhi persyaratan hukum dapat memilih setelah terdaftar dalam daftar pemilih (liste électorale). Pendaftaran terkait dengan suatu komune administratif (commune), dan pemilih biasanya menggunakan tempat pemungutan suara yang ditetapkan bagi mereka. Pemilihan presiden menggunakan pemungutan suara nasional secara langsung. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas yang disyaratkan pada putaran pertama, putaran kedua diadakan antara kandidat terdepan, dan pemenangnya menjadi Presiden Republik. Pemilihan legislatif memilih anggota parlemen untuk Majelis Nasional di daerah pemilihan geografis. Pemilu ini menggunakan sistem mayoritas dua putaran dengan aturan kualifikasi, sehingga hasil putaran pertama menentukan kandidat yang dapat melanjutkan. Pemilihan munisipal memilih dewan suatu komune, dan dewan tersebut kemudian memilih wali kota. Metode pemungutan suara yang terperinci bergantung pada jenis dan ukuran komune, sementara pemilihan departemen dan regional menggunakan sistem yang dirancang untuk dewan teritorial masing-masing. Pemilihan Eropa memilih anggota Prancis untuk Parlemen Eropa. Pemilih memilih di antara daftar partai, dan kursi pada umumnya dibagikan sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh setiap daftar yang memenuhi syarat, bukan melalui daerah pemilihan lokal. Pemungutan suara berlangsung secara rahasia di tempat pemungutan suara (bureau de vote). Pemilih membuktikan kelayakannya, memilih surat suara secara pribadi, memasukkannya ke dalam amplop dan kotak suara, lalu menandatangani daftar pemilih sesuai prosedur resmi. Pemilih yang tidak dapat hadir dapat memberi kuasa kepada pemilih lain yang memenuhi syarat melalui surat kuasa (procuration) resmi. Pengaturan perwakilan tersebut harus diselesaikan dengan benar, dan orang yang diberi kuasa memberikan suara di tempat pemungutan suara yang sesuai. Pejabat dan relawan warga mengawasi pemungutan suara serta menghitung surat suara secara terbuka setelah pemungutan ditutup. Aturan pemilu, pengamat, prosedur peninjauan, dan pengadilan membantu melindungi keadilan, meskipun tingkat partisipasi, sumber daya yang tidak setara, kampanye yang membingungkan, dan keterwakilan yang terbatas tetap dapat memengaruhi partisipasi demokratis.