Hukum imigrasi di Republik Kongo

Masuk ke negara biasanya memerlukan visa yang diperoleh sebelum perjalanan, paspor yang masih berlaku setidaknya enam bulan, dan bukti tujuan perjalanan, kemampuan keuangan, akomodasi, undangan, atau perjalanan lanjutan. Visa saat kedatangan pada umumnya tidak tersedia; pengecualian untuk kewarganegaraan tertentu, paspor diplomatik atau dinas, dan perjanjian harus diperiksa kepada kedutaan atau konsulat yang bertanggung jawab sebelum bepergian. Bergantung pada perwakilan diplomatiknya, visa dapat berlaku sekitar 15 sampai 91 hari, dan biaya bergantung pada perwakilan tersebut serta umumnya tidak dapat dikembalikan. Sertifikat vaksinasi demam kuning mungkin diperiksa. Untuk kewarganegaraan tertentu, perjanjian kebebasan bergerak dapat berlaku dengan kartu identitas atau paspor yang masih berlaku. Siapa pun yang tinggal lebih dari tiga bulan memerlukan status izin tinggal yang sesuai. Kartu izin tinggal biasa berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang; kartu izin tinggal istimewa berlaku selama lima tahun dan umumnya mensyaratkan setidaknya sepuluh tahun tinggal tanpa terputus. Kartu tersebut bukan hak tinggal tanpa batas yang diberikan secara otomatis. Kartu harus dibawa dan biasanya diperpanjang setidaknya satu bulan sebelum kedaluwarsa. Pemegang status izin tinggal reguler atau istimewa tidak boleh menampung orang yang masuk secara tidak teratur dan harus melaporkan tamu yang ditampung kepada kantor setempat dalam 48 jam. Pembatasan pergerakan dapat berlaku di daerah yang sensitif dari sisi keamanan atau strategis. Pekerjaan memerlukan tempat tinggal yang sah, kontrak kerja, dan izin yang disyaratkan. Badan Ketenagakerjaan Kongo (Agence Congolaise Pour l’Emploi), disingkat ACPE, memproses dokumen untuk pekerja asing; persyaratan yang dipublikasikan meliputi beberapa rangkap kontrak, uraian pekerjaan, surat keterangan catatan kriminal, surat keterangan medis, kualifikasi yang disahkan atau bukti pekerjaan, serta bukti pembayaran upah atau pajak. Biaya visa kontrak kerja yang dipublikasikan adalah 100.000 franc CFA (FCFA), dan biaya izin kerja 10.000 FCFA; jumlah dan waktu pemrosesan terbaru perlu dikonfirmasi kepada ACPE sebelum mengajukan permohonan. Studi, hubungan keluarga, investasi, kegiatan keagamaan, dan penelitian masing-masing memerlukan bukti yang berbeda, seperti bukti pendaftaran, dokumen status sipil, undangan, atau persetujuan resmi. Tidak ada ujian integrasi umum yang seragam atau prosedur kursus integrasi nasional yang terdokumentasi. Suaka dan perlindungan pengungsi terutama diatur oleh Undang-Undang No. 41-2021. Prosedur ini melindungi dari pemulangan paksa, dapat pula mencakup kasus prima facie atau arus masuk massal, dan tidak dipungut biaya; negara dapat menyediakan penerjemah, saksi, dan bantuan hukum. Selama pemeriksaan, izin tinggal sementara dapat diterbitkan dan diperpanjang enam bulan setiap kali sampai ada keputusan akhir. Pengungsi yang diakui memperoleh kartu identitas dan dokumen perjalanan, kecuali jika ada alasan keamanan nasional atau ketertiban umum yang lebih kuat. Aturan lama menyebut kartu pengungsi berlaku selama tiga tahun; karena ketentuan hukum yang berlaku sebagian berbeda, masa berlaku saat ini perlu dikonfirmasi kepada otoritas bantuan pengungsi nasional (CNAR) atau UNHCR. Bergantung pada statusnya, pengungsi yang diakui dan pencari suaka memiliki akses ke pekerjaan, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, asosiasi, dan pengadilan, antara hak-hak lainnya, tetapi harus mematuhi hukum dan kewajiban pelaporan. Tidak ada status seragam yang terdokumentasi jelas sebagai izin tinggal permanen tanpa batas bagi penduduk jangka panjang. Kartu izin tinggal istimewa lima tahun yang tersedia setelah sepuluh tahun tinggal tanpa terputus memiliki fungsi praktis serupa, tetapi tetap harus diperpanjang. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, naturalisasi umumnya memerlukan tempat tinggal saat ini dan sepuluh tahun tinggal menetap sebelum permohonan; pengecualian berdasarkan undang-undang dapat mencakup hubungan keluarga tertentu, anak di bawah umur, atau jasa yang luar biasa. Perilaku, kesehatan, dan kecukupan kemampuan juga menjadi pertimbangan. Keputusan pengusiran atau penetapan tempat tinggal harus dicabut sebelum naturalisasi. Pengadilan yang berwenang menerbitkan bukti kewarganegaraan, dan penolakan dapat dirujuk kepada Menteri Kehakiman. Jika seseorang tidak memiliki visa atau dokumen perjalanan, memiliki status tinggal tidak teratur, atau menghadapi persoalan ketertiban umum atau keamanan, otoritas dapat menolak masuk, memulangkan orang tersebut di perbatasan, mendeportasinya ke perbatasan, atau mengusirnya. Pengusiran kolektif tidak diperbolehkan. Bergantung pada kasusnya, banding administratif melalui jenjang hierarki atau keberatan administratif resmi dapat diajukan dalam dua bulan, dan gugatan pembatalan dapat diajukan ke Kamar Administratif Mahkamah Agung. Penangguhan dapat diminta jika ada alasan serius dan kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Dalam proses suaka, perlindungan dari pemulangan paksa berlaku; pengusiran pengungsi atau pencari suaka dengan status teratur umumnya memerlukan putusan bersalah atas perilaku yang membahayakan keamanan nasional atau ketertiban umum serta proses dengan pemeriksaan dan bantuan, kecuali berlaku pengecualian keamanan. Tanggung jawab, biaya, persyaratan dokumen, dan pemrosesan dapat berbeda menurut kewarganegaraan, perwakilan diplomatik, dan pelaksanaan setempat. Lembaran Negara elektronik memberikan informasi, sedangkan edisi cetak Lembaran Negara tetap menjadi acuan resmi.