Hukum pidana di Senegal

Hukum pidana Senegal mengikuti prinsip bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan telah menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Tanggung jawab pidana pada umumnya bersifat pribadi: seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sedangkan complice pada umumnya dapat menerima hukuman yang sama dengan auteur suatu crime atau délit kecuali undang-undang menentukan lain. Tindak pidana diklasifikasikan sebagai crime, délit, atau contravention berdasarkan hukuman yang ditetapkan undang-undang. Bahasa Prancis merupakan bahasa utama dalam proses hukum dan pengadilan, sehingga istilah seperti Procureur de la République, officier de police judiciaire, juge d’instruction, partie civile, dan garde à vue muncul dalam prosedur resmi. Petugas Police judiciaire menyelidiki di bawah arahan Procureur de la République. Pengaduan dapat diajukan di kantor polisi atau brigade gendarmerie kepada OPJ, atau langsung kepada Procureur. Procureur terkait dapat berhubungan dengan tempat tindak pidana, tempat tinggal tersangka, atau tempat penangkapan. Procureur menerima pengaduan dan laporan, mengarahkan penyelidikan, serta memutuskan apakah akan menuntut, mengupayakan médiation pénale, atau classer sans suite. Keputusan classement sans suite tidak mengakhiri semua kemungkinan hukum: dalam keadaan yang sesuai, pihak yang dirugikan dapat memulai penuntutan publik melalui constitution de partie civile. Pengadu seharusnya menerima pemberitahuan classement sans suite dalam delapan hari. Bentuk utama penyelidikan adalah enquête préliminaire, enquête de flagrance, dan information judiciaire. Dalam information judiciaire, juge d’instruction dapat memerintahkan tindakan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan surat perintah, serta mengeluarkan ordonnance de non-lieu atau mengirim perkara untuk diadili. Penyelidikan dan pemeriksaan yudisial pada umumnya bersifat rahasia. Dalam garde à vue, jangka waktu biasa adalah 48 jam, dengan kemungkinan perpanjangan 48 jam berikutnya yang harus disahkan secara tertulis oleh Procureur atau juge d’instruction. Aturan khusus dapat menggandakan jangka waktu ini untuk urusan keamanan Negara dan selama état de siège atau état d’urgence yang dinyatakan secara sah. Alasan, waktu mulai dan berakhir, pemeriksaan, serta jeda harus dicatat dalam dokumen resmi. Berdasarkan prosedur yang berlaku, seseorang berhak berkonsultasi secara rahasia dengan conseil hingga 30 menit dan dapat meminta pemeriksaan medis melalui Procureur. Chambre d’accusation dapat diminta meninjau dugaan penyalahgunaan garde à vue oleh Procureur Général atau korban. Tribunal de grande instance menangani perkara pidana tingkat pertama biasa, termasuk perkara koreksional dan crime dalam lingkup aturan terkait. Tribunal d’instance menangani perkara polisi sederhana dan tindak pidana lain yang ditetapkan hukum. Senegal memiliki enam Cours d’Appel, sedangkan Cour suprême memeriksa kasasi dan biasanya tidak mengadili ulang fakta sebagai pengadilan persidangan lainnya. Sidang umumnya terbuka, tetapi pengadilan dapat memerintahkan huis clos jika ada risiko terhadap ketertiban umum atau moralitas. Penuntut umum juga melaksanakan putusan pidana. Masa kedaluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana umumnya sepuluh tahun untuk crimes, tiga tahun untuk délits, satu tahun untuk contraventions, dan tujuh tahun untuk penyalahgunaan dana publik, dengan tunduk pada undang-undang khusus, aturan interupsi, dan penangguhan berdasarkan undang-undang. Orang perseorangan atau badan hukum yang dirugikan langsung dapat menjadi partie civile dan menuntut pemulihan atas kerugian materiil, fisik, dan moral. Bukti yang berguna mencakup identitas, tanggal dan tempat, informasi saksi, surat keterangan medis, pesan, foto, serta catatan lain terkait dugaan tindak pidana. Pengaduan saja tidak menjamin penuntutan. Médiation pénale dapat dilakukan sebelum Procureur memutuskan penuntutan publik, tetapi memerlukan persetujuan para pihak dan bertujuan memperbaiki kerugian, mengakhiri gangguan, atau reclassement. Upaya mediasi umumnya dilakukan dalam 15 hari setelah mediator ditunjuk; jika gagal, Procureur memutuskan apakah akan menuntut. Pencabutan gugatan perdata pada umumnya tidak mengakhiri penuntutan publik. Barang milik korban juga dapat dilindungi dari penyitaan jika bisa dikembalikan. Sumber yang ditinjau tidak menetapkan dana kompensasi korban Negara yang berlaku umum sebagai pengaturan standar, dan biaya bergantung pada perkara serta banding yang ditempuh. Aide juridictionnelle secara tegas tersedia untuk proses Cour suprême bagi warga Senegal dan warga asing yang biasa berdomisili di Senegal serta tidak mampu membayar, baik sepenuhnya maupun sebagian; ketersediaan praktis yang lebih luas perlu diperiksa untuk proses tertentu. Sanksi dapat mencakup penjara atau réclusion criminelle, denda dalam FCFA, penyitaan, dan tindakan tambahan seperti larangan jabatan, kehilangan hak sipil, perawatan, kewajiban melakukan sesuatu, penutupan, publikasi, atau penyebarluasan putusan. Penyitaan dapat mencakup alat tindak pidana, objeknya, serta hasil langsung atau tidak langsung. Untuk crime atau délit tertentu yang diancam pidana penjara setidaknya empat tahun, aset yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan juga dapat dikenai tindakan, sementara hak pihak ketiga yang beritikad baik dan barang yang dapat dikembalikan kepada korban dilindungi. Procureur de la République dan ONRAC melaksanakan pemulihan aset, sedangkan Direction générale de l’Administration pénitentiaire mengelola pemenjaraan dan rehabilitasi. Bergantung pada undang-undang dan putusan, pengaturan dapat mencakup pembebasan bersyarat, semi-liberté, placement extérieur, gelang elektronik, atau kerja sosial. Perusahaan dan badan hukum lain pada umumnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan organ atau wakilnya untuk kepentingan badan tersebut. Aturan ini mengecualikan Negara, collectivités territoriales, établissements publics, dan agences d’exécution berdasarkan kerangka undang-undang yang disebutkan. Sanksi yang mungkin dijatuhkan mencakup denda hingga lima kali jumlah yang berlaku bagi orang perseorangan, pembubaran, pembatasan kegiatan atau pasar, pembatasan pendanaan, penutupan, penyitaan, dan publikasi putusan. Aturan khusus berlaku bagi anak muda. Anak di bawah 13 tahun tidak bertanggung jawab secara pidana. Untuk usia 13 sampai 18 tahun, tanggung jawab pidana ditangani secara eksklusif oleh tribunal pour enfants, dengan prioritas pada perlindungan, bantuan, pengawasan, dan pendidikan; anak berusia di atas 13 tahun tetap dapat dijatuhi putusan pidana. Tindakan dapat mencakup pengembalian kepada orang tua atau orang tepercaya, penempatan institusional, medis-edukatif, atau edukatif, serta liberté surveillée sampai usia 21 tahun. DESPS, AEMO, centres de sauvegarde, dan layanan sosioedukatif mendukung kerangka ini. Anak yang menjadi tertuduh, korban, atau saksi memerlukan perlindungan tersendiri. Kerangka resmi menyebut 11 tribunaux pour enfants, tetapi kekurangan cakupan layanan dilaporkan di Kaffrine, Sédhiou, dan Kédougou dan perlu diperiksa untuk perkara terkini. Pelanggaran lalu lintas sebagian diatur oleh Code de la Route yang dimodernisasi melalui Undang-Undang No. 2022-04. Perbuatan, lisensi, keselamatan, kecelakaan, kendaraan, dokumen, dan data dapat memicu sanksi pidana bersama tindakan administratif. Penegakan berbasis video dan denda tetap diatur oleh Dekret No. 2025-1753, tetapi penerapan nasional pada 2026 belum sepenuhnya dipastikan; karena itu, ketentuan peraturan dan penegakan lokal terkini perlu diperiksa. Tindak pidana digital mencakup akses sistem tanpa izin, gangguan terhadap data atau sistem, penyadapan, penipuan komputer, pemrosesan data yang melanggar hukum, materi pelecehan seksual anak, konten rasis atau xenofobik, serta tindak pidana yang memengaruhi pertahanan nasional. Undang-Undang No. 2008-11 menambahkan ketentuan ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk tindakan khusus untuk pelestarian data secara cepat, penggeledahan, penyitaan, pengumpulan data waktu nyata, dan penyadapan. Hukuman berbeda menurut tindak pidana dan dapat berkisar dari denda sekitar FCFA 100.000 hingga FCFA 20.000.000; pidana penjara seumur hidup mungkin berlaku untuk tindak pidana tertentu terkait pertahanan. Commission de Protection des Données personnelles dan ARTP memiliki fungsi terkait, sedangkan Procureur mengarahkan penuntutan pidana. Undang-undang perlindungan data dan komunikasi elektronik melengkapi aturan pidana. Rancangan parlementer tentang keamanan digital yang disahkan pada 20 Agustus 2026 tidak boleh diperlakukan sebagai hukum pidana yang berlaku sebelum pengundangan dan mulai berlakunya dipastikan. Perkara keuangan dan korupsi dapat ditangani Pool judiciaire financier yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 2023-14. Yurisdiksi khusus yang berpusat pada TGI hors classe de Dakar dan Cour d’Appel de Dakar mencakup kejahatan dan délits ekonomi serta keuangan, korupsi, penyalahgunaan dana publik, pencucian uang, pendanaan terorisme, perdagangan migran, pengayaan ilegal, pelanggaran perbankan dan pasar saham, serta perkara pembajakan terkait. Yurisdiksi ini juga dapat mencakup penipuan atau penggelapan yang melibatkan beberapa peserta atau korban, perkara lintas yurisdiksi, atau kerugian sedikitnya FCFA 50.000.000. Kantor penuntut keuangan harus menerima berkas terkait dalam 72 jam, dan pemeriksaan yudisial diwajibkan bagi kategori inti yang ditetapkan undang-undang. ONRAC mendukung pemulihan aset hasil kejahatan. Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah melalui Undang-Undang No. 2026-08 tanggal 27 Maret 2026. Dalam rumusan saat ini, acte contre nature mencakup tindakan seksual antara orang sesama jenis atau tindakan seksual yang melibatkan mayat atau hewan, dengan hukuman yang dinyatakan berupa penjara lima sampai sepuluh tahun dan denda FCFA 2.000.000 hingga FCFA 10.000.000. Ketentuan tersebut juga memuat aturan khusus bagi anak, termasuk masa pidana tertinggi yang berlaku, pengecualian hukuman percobaan, dan batas pengurangan hukuman minimum. Apologie diancam penjara tiga sampai tujuh tahun dan denda FCFA 500.000 hingga FCFA 5.000.000; pendanaan atau dukungan diancam rentang hukuman yang sama, sedangkan laporan dengan itikad buruk dapat dikenai penjara dua sampai lima tahun dan denda FCFA 500.000 hingga FCFA 2.000.000. Pembatasan tambahan hak sipil dapat berlangsung sepuluh tahun. Periksa teks yang tepat dan berlaku serta perubahan berikutnya sebelum mengandalkan ketentuan ini dalam perkara nyata.