Negara di Kepulauan Solomon

Konstitusi Kepulauan Solomon adalah hukum tertinggi. Konstitusi melindungi hak-hak, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan, perlindungan hukum, hati nurani, ekspresi, berkumpul, berserikat, privasi, dan kepemilikan. Pembatasan dapat diberlakukan untuk melindungi hak orang lain atau kepentingan publik, dan aturan khusus dapat berlaku dalam keadaan darurat publik. Hukum adat, common law, equity, dan preseden peradilan diakui dalam sistem konstitusional. Kepulauan Solomon adalah monarki konstitusional. Raja Kepulauan Solomon adalah Kepala Negara. Gubernur Jenderal mewakili Raja dan diangkat oleh Kepala Negara atas usul Parlemen Nasional. Gubernur Jenderal biasanya menjabat selama lima tahun dan dapat menjabat paling banyak dua periode. Kewenangan eksekutif secara formal berada pada Kepala Negara, tetapi umumnya dijalankan oleh Gubernur Jenderal atas saran Kabinet. Perdana Menteri dipilih dari kalangan anggota Parlemen, dan Gubernur Jenderal mengangkat para menteri atas saran Perdana Menteri. Per September 2026, Jerem Manele adalah Perdana Menteri dan Sir David Tiva Kapu adalah Gubernur Jenderal; pemberitahuan resmi Gazette dan Kantor Perdana Menteri dan Kabinet menunjukkan susunan terkini ketika pejabat berganti. Pemerintah Kepulauan Solomon, yang biasa disebut SIG, mengoordinasikan kebijakan nasional melalui kementerian dan Kantor Perdana Menteri dan Kabinet, yang dikenal sebagai OPMC. OPMC mendukung Kabinet, mengoordinasikan kebijakan, dan memantau pelaksanaannya. Sekretaris Tetap dan kementerian mengelola administrasi operasional. Kementerian Pelayanan Publik menangani tata kelola sumber daya manusia. Komisi Pelayanan Publik yang independen secara konstitusional mengangkat, mengukuhkan, memberhentikan, dan mendisiplinkan pejabat publik serta menerapkan perekrutan dan promosi berbasis merit. Institut Administrasi dan Manajemen Publik menyediakan pelatihan pelayanan publik. Chambers Jaksa Agung adalah penasihat hukum utama pemerintah, mewakili pemerintah, dan menyusun undang-undang. Direktur Penuntutan Umum menangani penuntutan pidana. Jaksa Publik menyediakan bantuan dan nasihat hukum bagi orang yang membutuhkan, dengan tunduk pada persyaratan undang-undang. Hukum formal diterbitkan melalui Gazette, undang-undang, dan peraturan pelaksana. Kapasitas layanan berbeda antarwilayah karena negara ini tersebar di banyak pulau dan transportasi serta komunikasi tidak merata. Parlemen Nasional bersifat unikameral dan memiliki 50 kursi. Setiap daerah pemilihan memilih satu anggota parlemen, dan masa jabatan konstitusional Parlemen adalah empat tahun. Sidang parlemen umumnya terbuka untuk umum. Tata Tertib mengatur pertanyaan, petisi, dokumen, rancangan undang-undang, dan komite. Sepuluh Komite Pilihan Tetap memeriksa bidang termasuk legislasi, peninjauan konstitusi, rekening publik, belanja publik, serta kepolisian, keamanan nasional, dan layanan pemasyarakatan. Bukti yang disampaikan kepada komite biasanya terbuka untuk umum, dan masyarakat dapat mengajukan masukan publik jika komite mengundangnya. Petisi harus diajukan melalui seorang anggota parlemen. Negara ini memiliki sepuluh wilayah administratif: sembilan provinsi, yaitu Central, Choiseul, Guadalcanal, Isabel, Makira-Ulawa, Malaita, Rennell-Bellona, Temotu, dan Western, serta Kota Honiara. Pemerintah Provinsi bekerja melalui Majelis Provinsi dan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Provinsi 1997. Honiara dikelola oleh Dewan Kota Honiara dan Wali Kotanya. Kementerian Pemerintahan Provinsi dan Penguatan Kelembagaan mendukung struktur desentralisasi ini. Konsultasi mengenai reformasi pemerintahan provinsi masih berlangsung pada 2026, tetapi belum ada Negara Federal yang berlaku; konstitusi federal masih berupa usulan reformasi. Uang publik disimpan dalam Dana Konsolidasi, dan pengeluaran mengikuti alokasi anggaran serta aturan keuangan konstitusional. Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan mengelola kebijakan fiskal dan anggaran, pemungutan pendapatan, pelaporan keuangan, pembayaran pemerintah, dan anggaran rutin tahunan. Anggaran 2026 memproyeksikan pendapatan sebesar SBD 5.473,2 juta, termasuk SBD 4.502,3 juta pendapatan domestik dan SBD 970,9 juta dukungan anggaran donor. Anggaran tersebut memproyeksikan pengeluaran sebesar SBD 6.021,2 juta dan defisit SBD 548 juta, sekitar 3,5 persen PDB. Estimasi rutin dan pembangunan disajikan terpisah. Utang, pinjaman, reformasi pajak, dan pengendalian belanja tetap menjadi bagian dari pengelolaan keuangan publik. Pelaksanaan anggaran 2026 dimulai pada 1 Januari 2026. Auditor Jenderal mengaudit rekening publik, uang publik, dan properti publik serta melaporkan setiap tahun. Komite Rekening Publik memeriksa rekening publik, laporan Auditor Jenderal, dan estimasi anggaran. Komite Belanja Publik memeriksa pengeluaran dan nilai yang diperoleh dari uang publik. Kode Kepemimpinan berlaku bagi Gubernur Jenderal, Perdana Menteri dan para menteri, anggota parlemen, Ketua Parlemen, komisi konstitusional, pejabat publik, pejabat provinsi dan Honiara, serta badan usaha dan lembaga berdasarkan undang-undang. Kode tersebut mewajibkan integritas, penghindaran konflik kepentingan, dan perlindungan kerahasiaan resmi; pengungkapan urusan keuangan mengikuti Undang-Undang Kode Kepemimpinan (Ketentuan Tambahan). Kantor Ombudsman menyelidiki maladministrasi, termasuk keputusan administratif yang sewenang-wenang atau tidak adil. Setiap orang, kelompok, anggota parlemen, atau pihak ketiga dapat mengajukan keluhan kepada Ombudsman mengenai pejabat pemerintah, badan publik, atau kontraktor pemerintah. Keluhan dapat diajukan secara tertulis, melalui surel, telepon, atau secara langsung; kantor tersebut menjaga kerahasiaan dan dapat menerima keluhan anonim. Ombudsman dapat merujuk perkara kepada Komisi Kode Kepemimpinan untuk pelanggaran jabatan, Auditor Jenderal untuk masalah uang publik, Komisi Independen Antikorupsi untuk korupsi, atau Kepolisian Kerajaan Kepulauan Solomon untuk dugaan tindak pidana. Perkara lain dapat dirujuk ke Komisi Pelayanan Publik, Ketua Parlemen, Ketua Mahkamah Agung, atau menteri yang bertanggung jawab atas pemerintah daerah. Undang-Undang Antikorupsi 2018 mengatur pembentukan Komisi Independen Antikorupsi, tetapi materi resmi yang ditinjau tidak menjelaskan secara terang status operasionalnya saat ini pada September 2026. Biaya pengaduan dan tenggat penyelidikan ditetapkan oleh masing-masing lembaga; tidak ada satu biaya atau tenggat yang berlaku di seluruh negara. Konstitusi melindungi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Perpustakaan Parlemen, Hansard, dan dokumen kegiatan parlemen menyediakan akses terhadap informasi parlemen. Unit Komunikasi Pemerintah dan OPMC menangani informasi pemerintah, hubungan media, dan arsip, sementara Gazette dan portal legislasi menerbitkan informasi hukum formal. Akses praktis lebih sulit ketika layanan dan catatan terpusat di Honiara atau ketika internet, transportasi, dan kapasitas provinsi terbatas. Keamanan nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Kepolisian, Keamanan Nasional, dan Layanan Pemasyarakatan. Kepolisian Kerajaan Kepulauan Solomon menjaga ketertiban dan keamanan, mencegah serta mendeteksi kejahatan, menangkap pelaku, mendukung proses pengadilan, melindungi jiwa dan harta benda, menanggapi keadaan darurat, melakukan pencarian dan penyelamatan di darat maupun laut, menangani persenjataan peledak, dan membantu penyelesaian sengketa. Komisi Kepolisian dan Layanan Pemasyarakatan mengelola pengangkatan dan disiplin konstitusional untuk layanan terkait. Layanan Pemasyarakatan Kepulauan Solomon menyediakan penahanan yang aman dan manusiawi, rehabilitasi, serta reintegrasi. Strategi Keamanan Nasional 2025 mencakup kedaulatan, integritas wilayah, keamanan perbatasan dan maritim, serta ancaman lintas negara dan ancaman nontradisional lainnya. Komite Koordinasi Perbatasan Nasional mengoordinasikan badan perbatasan, termasuk imigrasi dan bea cukai. Sistem Manajemen Perbatasan nasional dan penerapan eVisa berlanjut selama 2025 dan 2026; Pos Perbatasan dan Pangkalan Kapal Patroli Lofung di Western mulai beroperasi pada Agustus 2026. Kantor Nasional Penanggulangan Bencana adalah Sekretariat Dewan Penanggulangan Bencana Nasional. Kantor tersebut mendukung perencanaan risiko bencana, peringatan, tanggap darurat, pemulihan, dan kesadaran publik di tingkat nasional, provinsi, serta masyarakat. Kementerian Lingkungan, Perubahan Iklim, Penanggulangan Bencana, dan Meteorologi mengoordinasikan urusan iklim dan bencana. Peringatan tsunami dan berbagai bahaya lainnya sangat relevan karena negara ini rentan terhadap siklon, tsunami, dan akses maritim yang sulit. Layanan negara mengikuti aturan undang-undang atau lembaga yang relevan. Tidak ada tarif akses seragam untuk seluruh layanan publik; biaya pengadilan, bantuan hukum, dan administrasi bergantung pada hukum yang berlaku. Jalur peradilan mencakup Pengadilan Lokal, Pengadilan Magistrat, Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Banding Tanah Adat. Lembaga formal dan praktik penyelesaian sengketa adat atau lokal dapat berjalan berdampingan, tetapi hukum adat tetap tunduk pada Konstitusi dan undang-undang. Pejabat publik dan pemimpin memiliki kewajiban integritas dan administrasi yang sah, sedangkan penduduk dan warga negara wajib mematuhi hukum serta aturan ketertiban umum dan keamanan yang berlaku.