Hunian di Somalia

Pengaturan hunian di Somalia sangat berbeda antarwilayah dan komunitas. Rumah tangga dapat menyewa secara pribadi, menempati rumah keluarga atau klan, memperoleh bidang tanah melalui pengaturan adat atau lokal, membangun rumah, atau tinggal di permukiman informal, permukiman pengungsi internal, atau akomodasi bagi orang yang kembali. Organisasi kemanusiaan dapat menyediakan bahan hunian, bantuan sewa, atau bantuan lain, tetapi akses biasanya dibatasi lokasi, aturan proyek, dan kriteria kerentanan, bukan hak nasional. Somalia memiliki sistem hukum negara, adat, dan Syariah yang bertumpang tindih, dengan tanggung jawab yang dibagi atau dipikul bersama oleh Pemerintah Federal Somalia, Negara Bagian Anggota Federal, Banadir, dan pemerintah setempat. Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Solusi Berkelanjutan di Kementerian Perencanaan, Investasi dan Pembangunan Ekonomi, Komisi Nasional bagi Pengungsi dan Pengungsi Internal, kantor tanah dan tata kota setempat, tetua adat, pengadilan, serta organisasi kemanusiaan masing-masing dapat memiliki peran. Wewenang dan jangkauan praktisnya berbeda menurut tempat, dan Somaliland, Puntland, Jubaland, South West, Hirshabelle, Galmudug, serta Banadir tidak beroperasi sebagai satu sistem hunian yang seragam. Konstitusi Sementara mengakui hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengalihkan properti, serta menetapkan kompensasi yang adil jika negara mengambil properti untuk kepentingan umum. Konstitusi juga memperlakukan tanah sebagai sumber daya nasional utama. Dalam praktiknya, pendaftaran tanah, catatan kadaster, dokumen hak milik, kontrak sewa, dan penegakan masih terfragmentasi. Karena itu, kesepakatan pribadi atau adat dapat memberikan akses ke hunian tanpa memberi penghuni kedudukan hukum yang aman atau mudah ditegakkan. Sebelum menyewa atau menempati properti, periksa siapa yang menguasai rumah atau bidang tanah, dokumen atau saksi apa yang mendukung klaim tersebut, sewa dan uang jaminan yang disepakati, masa hunian, tanggung jawab perbaikan, penggunaan yang diizinkan, aturan menyewakan kembali, serta keadaan yang dapat mengakhiri pengaturan. Sengketa tanah, beberapa klaim atas satu properti, dokumen yang hilang, perampasan tanah, pengusiran paksa, diskriminasi, dan ketimpangan kuasa antara pemilik, penghuni, otoritas adat, serta pejabat setempat menimbulkan risiko nyata. Perempuan, kelompok minoritas, pengungsi internal, orang yang kembali, rumah tangga miskin, dan penyandang disabilitas dapat menghadapi hambatan tambahan untuk memperoleh hunian dan hak atas tanah yang aman. Biaya hunian sangat berbeda menurut tempat dan pengaturan. Sewa, uang jaminan, tanah, pembangunan, perbaikan, air, sanitasi, listrik, dan transportasi semuanya dapat memengaruhi beban total. Tidak ada rata-rata sewa nasional yang andal, masa sewa seragam, atau standar uang jaminan nasional yang telah ditetapkan. Pertumbuhan perkotaan, konflik, kekeringan, banjir, perpindahan penduduk, dan kepulangan memberikan tekanan khusus di Mogadishu, Baidoa, Kismayo, Hargeisa, Bossaso, Galkayo, dan pusat perkotaan lainnya. Banyak permukiman informal dan permukiman pengungsi memiliki akses terbatas ke air, sanitasi, listrik, drainase, perlindungan, dan layanan dasar. Saat rumah tangga mempertimbangkan untuk menetap, kembali, berintegrasi secara lokal, atau pindah, hunian yang aman memerlukan lebih dari sekadar tempat berlindung. Keamanan hak atas tanah atau hunian, dokumentasi, keselamatan, mata pencaharian, dan akses layanan dasar perlu dinilai bersama. Program solusi berkelanjutan yang dipimpin pemerintah, alokasi tanah setempat, dan proyek badan PBB atau LSM dapat menyediakan jalur, tetapi cakupan dan waktunya bergantung pada program. Laporan pemantauan 2024 menemukan bahwa hanya 2,1% pengungsi internal yang dinilai memiliki hunian layak huni dan terjangkau, serta 3,6% memiliki keamanan hak atas tanah atau hunian; angka ini menggambarkan populasi yang dinilai dan bukan angka nasional.