Hukum perdata di Sudan Selatan

Konstitusi adalah otoritas hukum tertinggi. Pasal 5 mengakui Konstitusi, hukum tertulis, adat dan tradisi, kehendak rakyat, serta sumber hukum relevan lainnya. Sudan Selatan mengikuti tradisi common law Inggris, sementara peradilan menurut undang-undang dan peradilan adat berjalan berdampingan. Hukum adat berarti aturan dan praktik komunitas yang diterapkan otoritas adat yang diakui; penerapannya berbeda antar komunitas dan tetap tunduk pada hak konstitusional. Judiciary of South Sudan, Ministry of Justice and Constitutional Affairs (MoJCA), otoritas negara bagian dan lokal, Customary Law Council, serta otoritas tradisional semuanya memiliki tanggung jawab terkait. Sengketa perdata formal umumnya dimulai dengan gugatan tertulis, dilanjutkan pemanggilan, sidang, dan putusan. County Courts, High Courts, Courts of Appeal, dan Supreme Court membentuk hierarki utama pengadilan formal. Pengadilan adat umumnya menangani sengketa pribadi, keluarga, lahan adat, dan komunitas. Hierarki lokalnya mencakup A, B, dan C Courts serta Town Benches, dengan jalur banding ke County Court of First Grade. Supreme Court memiliki kewenangan akhir atas penafsiran konstitusi dan pertanyaan hukum yang mengikat, termasuk perkara yang terkait pengadilan adat. Contract Act 13/2008 berlaku untuk kontrak, termasuk kontrak pemerintah, dengan tunduk pada peraturan khusus dan aturan pengadaan. Upaya pemulihan dapat mencakup ganti rugi, perintah pengadilan, pelaksanaan tertentu, atau penggantian biaya ketika kontrak gagal dilaksanakan. Urusan lahan mengacu pada Konstitusi, Land Act 2009, dan penguasaan adat. Lahan dapat berupa lahan publik, komunitas, atau pribadi, dan hak penguasaan dapat berupa adat, hak milik bebas, atau hak sewa. Undang-undang melindungi kepemilikan properti dan mewajibkan kompensasi yang segera dan adil atas pengambilalihan yang sah. Perempuan memiliki hak konstitusional dan hak menurut undang-undang untuk memiliki dan mewarisi lahan, tetapi registrasi lahan serta pelaksanaannya masih tidak merata, dan klaim yang tumpang tindih menimbulkan risiko khusus bagi perempuan, orang yang mengungsi, dan orang yang kembali. Sengketa keluarga terutama ditangani melalui peradilan adat, meskipun Child Act 10/2008 menetapkan aturan mengenai pengasuhan, perwalian, pengasuhan alternatif, adopsi, nafkah, dan asal-usul orang tua. Konstitusi mensyaratkan persetujuan bebas dan penuh untuk perkawinan, dan anak memiliki hak atas pengasuhan, partisipasi, perlindungan, serta warisan. Belum teridentifikasi kodifikasi keluarga atau pewarisan komprehensif yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan Sudan Selatan. Karena itu, pewarisan bergantung pada hukum adat yang berlaku, hak konstitusional, Land Act, Child Act, surat wasiat yang sah, serta fakta yang dibuktikan di forum terkait. Tanggung jawab hukum juga terfragmentasi dan mungkin bertumpu pada hak konstitusional, kontrak, undang-undang sektoral, prinsip common law, atau kompensasi adat. Akses ke pengadilan formal tersedia untuk sengketa perdata, tetapi akses di wilayah pedesaan sering terbatas dan mekanisme adat menangani sebagian besar perkara. Penilaian World Bank 2025 memperkirakan mekanisme adat menangani sekitar 80% perkara perdata dan pidana. Proses dapat berlangsung lambat dan mahal, dan tidak ada jadwal nasional yang andal. Menurut daftar biaya Civil Procedure tahun 2007 yang dipublikasikan, biaya dapat mencapai hingga 10% dari nilai gugatan, meskipun daftar tersebut mungkin tidak mencerminkan praktik saat ini. Biaya yang diperintahkan pengadilan umumnya harus dibayar dalam tujuh hari atau gugatan dapat ditolak. Banding perdata umumnya diajukan dalam 15 hari dan peninjauan dalam 60 hari; pengurangan atau penundaan biaya mungkin tersedia bagi orang yang tidak mampu membayar. Setelah putusan, pelaksanaan biasanya memerlukan permohonan kepada pengadilan yang mengeluarkan dekret. Langkah yang tersedia dapat mencakup penyerahan properti tertentu, penyitaan dan penjualan, penunjukan penerima, atau pemulihan pengadilan lainnya; properti bergerak umumnya diupayakan sebelum properti tidak bergerak apabila aset bergerak tidak mencukupi. Penegakan terhadap lahan melibatkan pengadilan dan otoritas registrasi lahan. Putusan terhadap lembaga pemerintah memiliki prosedur tambahan yang melibatkan jangka waktu tiga bulan setelah pelaporan kepada President of the Supreme Court. Keterlambatan, jumlah staf terbatas, praktik biaya terkini yang tidak jelas, dan akses publik yang lemah terhadap undang-undang terbaru dapat menyulitkan penegakan. MoJCA memiliki fungsi bantuan hukum formal, sementara South Sudan Law Society dan FIDA menyediakan klinik serta dukungan komunitas tambahan, tetapi bantuan perwakilan perdata gratis tidak tersedia secara konsisten di seluruh negeri.