Hukum perdata di Tanjung Verde

Código Civil de Cabo Verde, yang biasa disingkat CCCV, memuat aturan utama hukum privat mengenai kapasitas hukum, kontrak, properti, hubungan keluarga, warisan, dan tanggung jawab. Kerangka yang berlaku saat ini berasal dari Decreto-Lei 47.344/1966, yang diperluas ke Tanjung Verde melalui Portaria 22.869 pada 1967 dan ditata kembali melalui Decreto-Lei 12-C/97. Perubahan selanjutnya tersebar dalam instrumen terpisah. Comissão Revisora dibentuk pada 2025, tetapi sumber resmi yang ditinjau tidak menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Perdata baru telah disahkan. Karena itu, nasihat hukum harus mengacu pada naskah yang berlaku saat ini dan prosedur spesifik, bukan ringkasan lama. Hukum pencatatan sipil mencakup kelahiran, filiasi, adopsi, perkawinan, perjanjian pranikah dan rezim harta perkawinan, kematian, pembatasan kewenangan orang tua, ketidakcakapan dan perwalian, ketidakhadiran, kematian yang diperkirakan, união de facto, serta catatan kewarganegaraan. Hukum ini juga mencakup pencatatan status terkait kepailitan. DGRNI dan kantor pencatatan sipil menyediakan layanan tersebut, dengan sertifikat dan transkripsi tertentu tersedia melalui Gov.cv. Akta kelahiran standar berbiaya 150 CVE dan berlaku enam bulan; versi multibahasa berbiaya 1.600 CVE dan memiliki masa berlaku yang sama. Akta perkawinan juga berlaku enam bulan. Menurut informasi layanan yang diberikan, transkripsi perkawinan atau perceraian asing dan pendaftaran perfilhação, yang berarti pengakuan filiasi, umumnya memerlukan sekitar 15 hingga 20 hari kerja. Kontrak menimbulkan kewajiban hukum privat ketika para pihak menyepakatinya secara sah dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan serta hukum yang berlaku. Aturan hukum perdata mengatur pembentukan, pelaksanaan, wanprestasi, ganti rugi, jaminan, pengakhiran, dan pembatalan. Bergantung pada objek dan aturan hukum yang berlaku, suatu kontrak mungkin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dilegalisasi, atau dibuat di hadapan notaris. Layanan publik tertentu mendukung tindakan elektronik, tetapi ketersediaan elektronik tidak menghapus persyaratan bentuk yang ditetapkan hukum untuk transaksi tertentu. Urusan properti membedakan cadastro predial dari registo predial. Cadastro predial mengidentifikasi properti pedesaan atau perkotaan secara fisik, ekonomi, dan hukum. Registo predial mencatat hak dan transaksi serta mendukung akibat hukumnya terhadap pihak ketiga dan praduga kepemilikan. Pendaftaran menjadi prasyarat wajib bagi tindakan terkait properti di tempat kewajiban kadaster berlaku. INGT dan Conservatórias berbagi fungsi yang relevan, dan São Vicente dinyatakan telah memiliki kadaster pada 2025. Dengan demikian, kedua sistem ini saling terkait, tetapi tidak dapat saling menggantikan. Alur digital jual beli properti yang tersedia menggunakan CIP penjual, informasi pembeli, konfirmasi penjual, dokumen pembayaran DUC, pembayaran, konfirmasi hipotek atau bank jika berlaku, akta digital, konfirmasi conservador, dan CIP terbaru atau averbamento, yang berarti catatan anotasi pendaftaran. Rezim kepemilikan horizontal diubah dengan Law 57/X/2025. Dokumen, biaya, dan langkah yang tepat bergantung pada properti, pembiayaan, cakupan kadaster, dan persyaratan administratif saat ini. Warisan mengikuti aturan suksesi dan wasiat dalam Kitab Undang-Undang Perdata. DGRNI mengelola register pusat wasiat. Jika warga Cabo Verde meninggal di luar negeri, pencatatan kematian di Tanjung Verde memerlukan akta kematian asing yang sah, permohonan bertanda tangan, dan dokumen identitas pemohon; waktu pemrosesan yang disebutkan sekitar 15 hingga 20 hari kerja. Proses inventário dan habilitação di pengadilan untuk inventarisasi dan penetapan hak ahli waris harus diajukan ke pengadilan yang berwenang di tempat suksesi terbuka. Jika suksesi terbuka di luar negeri dan mencakup properti tidak bergerak di Tanjung Verde, umumnya pengadilan yang berwenang berada di tempat sebagian besar properti tersebut berada; jika tidak ada properti tidak bergerak semacam itu, pengadilan yang relevan umumnya ditentukan berdasarkan lokasi sebagian besar properti bergerak. Sumber yang tersedia tidak menetapkan bagian ahli waris atau urutan universal yang berlaku tanpa memeriksa keadaan yang mengatur perkara. Tanggung jawab perdata dapat timbul karena tidak melaksanakan atau melaksanakan kontrak secara tidak semestinya, atau karena perbuatan melawan hukum maupun risiko lain yang diakui hukum. Gugatan ganti rugi biasanya diajukan melalui pengadilan perdata. Untuk gugatan kewajiban, kompetensi tempat berkaitan dengan tempat kewajiban harus dilaksanakan atau domisili tergugat. Untuk tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum atau risiko, kompetensi tempat berkaitan dengan lokasi peristiwa yang relevan. Tanggung jawab yang terutama berkaitan dengan tindak pidana, hubungan kerja, atau perlindungan konsumen mungkin termasuk bidang hukum terkait lainnya. Código do Processo Civil, atau CPC, disahkan melalui Decreto-Lei 7/2010 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2011; naskah resmi konsolidasi tersedia pada 2021. Kompetensi peradilan perdata bergantung pada pokok perkara, hierarki peradilan, wilayah, dan nilai gugatan. Juízos perdata dan comarcas memeriksa gugatan pada tingkat yang sesuai. Banding diajukan ke Tribunal da Relação de Barlavento atau Tribunal da Relação de Sotavento, sedangkan Supremo Tribunal de Justiça adalah pengadilan tertinggi. Pengakuan atau pengesahan putusan asing mengikuti prosedur pengadilan banding yang berlaku. Langkah perlindungan menggunakan pengadilan yang terkait dengan perkara utama atau, jika relevan, lokasi aset. Penyitaan sementara yang disebut arresto dan pengamanan aset atau bukti melalui arrolamento umumnya mengikuti faktor penghubung tersebut. Embargo terkait pembangunan baru berkaitan dengan lokasi pekerjaan, sedangkan pengumpulan bukti sebelum waktunya berkaitan dengan lokasi bukti. Langkah-langkah ini memiliki persyaratan khusus dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti otomatis untuk gugatan biasa. Eksekusi dimulai setelah tersedia titel eksekutorial. Kerangka CPC memungkinkan penão atas properti tidak bergerak, barang bergerak, dan piutang, serta anotasi hipotek terdaftar jika berlaku. Proses eksekusi dapat berujung pada penjualan melalui pengadilan, pemberian aset kepada kreditur, atau remission. Tenggat, pengecualian, aset yang tersedia, dan perkiraan waktu penyelesaian bergantung pada titel, prosedur, penyampaian dokumen, pengadilan, bukti, dan kemungkinan banding; tidak ada jangka waktu penyelesaian universal. Arbitrase tersedia sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan Lei 108/VIII/2016 jika terdapat perjanjian arbitrase yang sah atau dasar hukum. Arbitrase tidak otomatis menggantikan pengadilan hanya karena sengketa berkaitan dengan kontrak atau ganti rugi. Proses pengadilan dan layanan perdata lainnya tunduk pada Código das Custas Judiciais, pajak, preparos, dan emolumentos sesuai tindakan, daftar biaya yang berlaku, dan pengecualian yang mungkin berlaku. Informasi yang diberikan tidak menetapkan biaya atau durasi litigasi perdata yang universal. Akses konstitusional terhadap keadilan didukung oleh kerangka bantuan hukum dalam Lei 35/III/88, Decreto 99/88, dan Decreto Regulamentar 10/2004. Orang perseorangan dan badan hukum umumnya harus membuktikan ketidakmampuan finansial. Permohonan diajukan secara terpisah kepada hakim di pengadilan yang sedang atau akan menangani perkara dan dapat disampaikan langsung atau melalui pos ke kepaniteraan pengadilan. Informasi DGPJ menyebut atestado de pobreza dan deklarasi pendapatan sebagai dokumen pendukung, serta menyatakan biaya pemohon sebesar 0. Advokat dapat ditunjuk melalui Ordem dos Advogados de Cabo Verde, bergantung pada keputusan pemberian bantuan, yang dapat mencakup biaya proses dan honorarium hukum. Gov.cv menyediakan sertifikat daring, transkripsi, dan beberapa layanan properti, sementara DGRNI, Conservatórias, Cartórios Notariais, dan comarcas setempat tetap menjadi saluran layanan. Bahasa Portugis dominan dalam sumber hukum, sedangkan lapisan portal berbahasa Inggris hanya tersedia sebagian. Kerangka hukum nasional pada dasarnya seragam, tetapi akses praktis dapat berbeda antar-pulau dan comarca karena kapasitas kantor pencatatan, pelaksanaan kadaster, dan ketersediaan layanan digital tidak sama.