Politik di Tanzania

Sistem politik Tanzania memiliki dua dimensi yang saling terkait erat: susunan negara dan pemilihan para wakil melalui pemilihan umum. Republik Persatuan Tanzania terdiri atas Tanzania Daratan dan Zanzibar. Konstitusi 1977 mengatur Persatuan, sedangkan Zanzibar juga memiliki Konstitusi 1984. Pembagian tanggung jawab bergantung pada apakah suatu urusan termasuk Urusan Persatuan atau urusan non-Persatuan. Lembaga negara menjalankan kewenangan melalui administrasi nasional dan lokal, keuangan publik, pengawasan, pengadilan, kepolisian, imigrasi, dan pertahanan. Pemilihan umum menjadi proses untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Persatuan, anggota Parlemen, anggota dewan, serta wakil bagi lembaga-lembaga Zanzibar. Pemilihan umum biasanya mengikuti siklus lima tahunan, meskipun pemilihan sela lokal dapat berlangsung di antara pemilihan umum. Tanzania menerapkan sistem multipartai. Untuk sebagian besar jabatan yang dipilih, sistem pemungutan suara pluralitas satu daerah pemilihan (first-past-the-post) berarti kandidat dengan suara terbanyak menang. Kursi khusus perempuan di Parlemen dialokasikan secara proporsional, bukan melalui hasil langsung daerah pemilihan yang sama. Karena itu, memahami politik Tanzania memerlukan perhatian pada struktur Persatuan serta berbagai pemilihan dan lembaga yang beroperasi di dalamnya.