Hukum perdata di China

Hukum perdata di China mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan pihak-pihak sipil lainnya. Kitab Hukum Perdata menyatukan aturan-aturan utama mengenai orang, properti, kontrak, hak kepribadian, perkawinan dan keluarga, warisan, serta tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Pihak-pihak sipil pada umumnya memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan pada hukum, kesepakatan, dan perbuatan yang relevan secara hukum. Itikad baik, keadilan, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan yang sah merupakan prinsip-prinsip penting. Kontrak dapat dibuat secara tertulis, lisan, atau melalui perbuatan apabila diizinkan oleh hukum. Ketentuan tertulis yang jelas lebih aman karena menunjukkan para pihak, objek, harga, pelaksanaan, pembagian risiko, aturan wanprestasi, dan jalur penyelesaian sengketa. Aturan properti membedakan kepemilikan dari hak untuk menguasai, menggunakan, menikmati manfaat, atau menjadikan properti sebagai jaminan. Pendaftaran dapat menjadi hal yang esensial bagi hak penggunaan tanah, bangunan, hipotek, kendaraan, dan kepentingan lain yang wajib didaftarkan. Hak kepribadian melindungi kepentingan seperti kehidupan, kesehatan, nama, citra, reputasi, privasi, dan informasi pribadi. Pengungkapan, publikasi, pengawasan, atau penggunaan komersial tanpa izin dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Urusan keluarga dan warisan memiliki aturan substantif dan prosedural khusus. Perkawinan, perceraian, tanggung jawab orang tua, nafkah, adopsi, wasiat, dan pewarisan tidak selalu dapat ditangani seperti kontrak komersial biasa. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan di luar atau bersamaan dengan suatu kontrak. Penggugat mungkin perlu membuktikan perbuatan, kerugian, hubungan sebab-akibat, dan kesalahan, meskipun aturan khusus dapat mengubah hal-hal yang harus dibuktikan. Sengketa perdata sering dimulai dengan negosiasi atau mediasi. Sengketa komersial yang memenuhi syarat dapat diajukan ke arbitrase apabila terdapat perjanjian arbitrase yang sah, sedangkan Pengadilan Rakyat (People's Court) menangani litigasi perdata dalam yurisdiksinya. Memenangkan putusan tidak dengan sendirinya menjamin pembayaran atau pelaksanaan. Informasi mengenai identitas dan aset pihak lain dapat menjadi penting selama proses pengamanan dan pelaksanaan putusan.