Hukum di Tiongkok

Tiongkok terutama menggunakan hukum tertulis yang terkodifikasi. Konstitusi berada di puncak kerangka hukum domestik, sedangkan undang-undang, peraturan administratif, tafsir yudisial, dan peraturan daerah yang berlaku memberikan standar yang lebih terperinci. Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) dan Komite Tetapnya menetapkan undang-undang nasional. Dewan Negara (State Council) menerbitkan peraturan administratif, dan kementerian serta otoritas daerah dapat menerbitkan peraturan dalam kewenangan hukumnya. Pengadilan Rakyat (People's Courts) memutus perkara perdata, administratif, dan pidana. Struktur pengadilan mencakup pengadilan daerah di berbagai tingkat, pengadilan khusus, dan Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court). Prokuratorat Rakyat (People's Procuratorates) menyetujui penuntutan pidana tertentu, mengajukan penuntutan umum, dan menjalankan pengawasan hukum. Organ keamanan publik (Public security organs) menyelidiki banyak dugaan tindak pidana dan menangani bidang penting ketertiban umum serta administrasi tempat tinggal. Seseorang yang menggugat tindakan pemerintah dapat menempuh peninjauan ulang administratif (administrative reconsideration) atau litigasi administratif apabila syarat yang berlaku terpenuhi. Jalur yang tepat bergantung pada otoritas, keputusan, dan jenis upaya hukum yang diminta. Sengketa perdata umumnya menyangkut kontrak, harta benda, urusan keluarga, pekerjaan, atau kerugian pribadi. Negosiasi dan mediasi banyak digunakan, sementara litigasi dan arbitrase menyediakan jalur yang lebih formal jika tersedia. Tiongkok pada umumnya tidak memperlakukan putusan terdahulu sebagai preseden yang mengikat dengan cara yang sama seperti negara dengan sistem hukum common law (common-law country). Namun, tafsir yudisial serta perkara pedoman atau perkara tipikal yang dipilih secara resmi tetap dapat memengaruhi cara aturan tertulis dipahami dan diterapkan. Prosedur sama pentingnya dengan hak yang mendasarinya. Yurisdiksi, bukti, penyampaian resmi, bahasa, autentikasi, dan pelaksanaan putusan dapat menentukan apakah suatu klaim hukum berhasil dalam praktik. Warga negara asing dan perusahaan asing pada umumnya tunduk pada hukum Tiongkok selama berada di Tiongkok. Perkara lintas batas juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai hukum yang mengatur, dokumen asing, pengendalian mata uang, pengakuan, dan pelaksanaan putusan.