Kewajiban pajak di Bolivia bersumber dari Konstitusi, Código Tributario Boliviano, Ley N° 843, dekret, Resoluciones Normativas de Directorio yang berlaku, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Servicio de Impuestos Nacionales, atau SIN, mengadministrasikan pajak domestik nasional, Registro Nacional de Contribuyentes, NIT, layanan SIAT, faktur elektronik, audit, pemungutan, dan sanksi. Aduana Nacional menangani bea masuk, sedangkan pemerintah otonom munisipal dan departemen dapat menetapkan pajak lokal berdasarkan aturan sendiri. Autoridad de Impugnación Tributaria menangani banding pajak administratif. Individu yang menjalankan kegiatan ekonomi, usaha perseorangan, dan badan hukum umumnya harus terdaftar di Registro Nacional de Contribuyentes dan memiliki NIT, kecuali berlaku rezim khusus tertentu. Pendaftaran dapat dilakukan daring atau langsung. Individu biasanya menyerahkan dokumen identitas serta informasi pajak, usaha, dan tempat tinggal; badan hukum juga menyerahkan dokumen pendirian, pendaftaran, dan perwakilan. Kegiatan yang diatur mungkin memerlukan bukti dari regulator terkait sebelum aktivasi atau penerbitan faktur. Informasi NIT harus selalu mutakhir, dan perubahan, penangguhan, serta pembatalan harus dilaporkan melalui proses yang berlaku. Setelah disetujui, wajib pajak dapat memperoleh akses ke SIAT en Línea, SIAT en tus manos, dan Buzón Tributario untuk pemberitahuan dan komunikasi pajak elektronik. PPN, atau IVA, umumnya sebesar 13% dan berlaku atas penjualan barang, jasa, sewa, konstruksi, dan impor. Pelaporan bulanan biasanya memakai Formulir 200 atau 210; kredit pajak masukan bergantung pada faktur sah dan catatan pendukung. Sejak 2026, Ley N° 1733 secara tegas menempatkan IVA di luar nilai faktur, sementara beban pajak efektif tetap 13% menurut aturan yang berlaku. Pajak Transaksi, atau IT, umumnya sebesar 3% dari pendapatan bruto atau transaksi dan biasanya dilaporkan bulanan dengan Formulir 400. Pajak Penghasilan Badan, atau IUE, umumnya sebesar 25% dari laba bersih kena pajak dan dilaporkan setiap tahun menggunakan formulir sesuai sektor, seperti Formulir 500, 520, 501, atau 598. Pelaporan tahunan biasanya jatuh tempo dalam 120 hari setelah akhir tahun fiskal, dengan laporan keuangan digital jika diwajibkan. RC-IVA berlaku untuk penghasilan pribadi tertentu. Karyawan biasanya menanganinya melalui pemotongan oleh pemberi kerja dan Formulir 608 serta 110, sementara wajib pajak langsung seperti pemilik rumah sewa, profesional mandiri, dan orang berpenghasilan dari perdagangan atau modal dapat menggunakan Formulir 610 setiap triwulan. Pajak Kekayaan Umum, atau IGF, berlaku bagi individu yang kekayaan bersihnya melebihi Bs30.000.000 pada 31 Desember. Penduduk dinilai atas kekayaan domestik dan luar negeri jika memenuhi aturan tempat tinggal lebih dari 183 hari dalam dua belas bulan; nonpenduduk dinilai atas kekayaan di Bolivia. Tarif progresifnya 1,4%, 1,9%, dan 2,4%; Formulir 022 umumnya jatuh tempo pada hari kerja terakhir bulan Maret bagi penduduk dan Formulir 023 pada hari kerja terakhir April bagi nonpenduduk. Kegiatan tertentu menggunakan rezim khusus, bukan struktur IVA, IT, dan IUE biasa. Régimen Tributario Simplificado, atau RTS, mencakup pedagang kecil, perajin, dan penjual makanan yang memenuhi syarat, serta menggabungkan pajak tersebut menjadi angsuran dua bulanan. Enam kelompok modalnya berkisar dari Bs12.001 hingga Bs60.000, dengan angsuran Bs47, Bs90, Bs147, Bs158, Bs200, dan Bs350 menurut aturan yang dikutip; faktur biasanya tidak diterbitkan dengan cara biasa. Sistema Tributario Integrado, atau STI, dirancang bagi individu yang memenuhi syarat dan mengoperasikan hingga dua kendaraan untuk angkutan perkotaan atau provinsi, dan biasanya menggunakan angsuran triwulanan. Régimen Agropecuario Unificado, atau RAU, mencakup kegiatan pertanian, peternakan, unggas, pemeliharaan lebah, florikultura, peternakan kelinci, dan budidaya ikan yang memenuhi syarat, dengan batas lahan regional serta angsuran berbeda. Rezim khusus tidak otomatis berlaku untuk kegiatan lain. Pajak sektoral dapat memengaruhi alkohol, tembakau, dan kendaraan melalui Impuesto al Consumo Específico, hidrokarbon melalui IEHD dan IDH, penerbangan luar negeri melalui ISAE, serta perjudian dan kegiatan pertambangan atau hidrokarbon tertentu melalui pungutan sektoral. Tarif bergantung pada produk, kegiatan, dan aturan terkini. Kerangka ITF sebelumnya dicabut oleh Ley N° 1717 tanggal 10 April 2026, dan RND 102600000013 mencabut aturan ITF terkait; karena itu, ITF tidak boleh dianggap sebagai pajak standar yang masih terutang tanpa aturan terkini yang spesifik. Wajib pajak mungkin perlu menggunakan metode faktur elektronik, terkomputerisasi, web, manual, atau prapenilaian yang diotorisasi. Bergantung pada metodenya, sistem mungkin memerlukan tanda tangan elektronik atau digital, kredensial portal, data XML, CUF atau CUFD, dan validasi oleh SIN. Cetakan PDF mungkin opsional untuk faktur digital. Modus tepat dan pengecualian bergantung pada sektor dan RND terkini. Formulir bulanan 200, 400, dan 608 biasanya mengikuti digit terakhir NIT: digit 0 sampai 9 masing-masing bertepatan dengan tanggal 13 sampai 22 pada bulan berikutnya. Jika tanggalnya jatuh pada hari libur atau bukan hari kerja, tenggat umumnya bergeser ke hari kerja berikutnya. Catatan pembelian dan penjualan IVA biasanya dicatat atau dikonsolidasikan paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya. Wajib pajak juga mungkin memiliki jadwal pajak penggajian bulanan, catatan pembayaran bank tahunan untuk pembelian atau penjualan minimal Bs50.000, serta kewajiban akuntansi atau informasi sesuai rezimnya. Kegagalan mendaftar, menerbitkan faktur, memotong pajak, menyampaikan laporan, atau menyimpan bukti yang diwajibkan dapat berakibat denda, bunga, pemeliharaan nilai moneter, tindakan penagihan, atau penutupan. Sanksi yang tepat bergantung pada Código Tributario Boliviano, RND terkini, rezim, dan pelanggaran. Membayar pajak tidak menghapus kewajiban formal terpisah seperti pelaporan, penerbitan faktur, atau penyampaian informasi. Fasilitas pembayaran hanya tersedia untuk kewajiban yang secara hukum memenuhi syarat; pembatasan dapat berlaku untuk jumlah yang dipotong, PPN impor, ISAE, hal terkait ITF, dan kewajiban tertentu lainnya. Ley N° 1733 memperkenalkan keringanan luar biasa untuk 2026. Bergantung pada wajib pajak dan utang, periode lama hingga 31 Desember 2017 dan tahun 2020 mungkin memenuhi syarat penghapusan, sedangkan periode 2018 dan 2019 serta 2021 sampai 2025 mungkin memenuhi syarat regularisasi. Keringanan dapat mencakup pajak, bunga, dan denda atau hanya pokok tersisa; pengaturan pembayaran dapat berlangsung hingga 36 bulan menurut aturan yang berlaku. Masa kedaluwarsa dapat berubah dari delapan menjadi empat tahun dalam kasus terkait. Periksa kelayakan dan status di Buzón Tributario atau Mi Situación Tributaria, jangan berasumsi. Program RE-IVA mungkin memberi manfaat kepada individu dengan pendapatan bulanan rata-rata tidak lebih dari Bs9.000. Program ini mensyaratkan pendaftaran di SIN dan dapat memberikan 5% dari harga bersih pembelian yang memenuhi syarat dan didukung faktur berotorisasi teknologi, biasanya melalui transfer langsung bulanan. Faktur yang sama tidak dapat digunakan sekaligus sebagai kredit RC-IVA. Program ini diperpanjang untuk 2026 dengan syarat yang berlaku. Eksportir barang dapat meminta pengembalian PPN, ICE, dan bea masuk melalui CEDEIM dengan bukti ekspor, bea cukai, faktur, keberangkatan, impor, dan pembayaran serta pelaporan IVA yang berlaku, dengan verifikasi sebelum atau sesudah pengembalian. Prosedur yang lebih cepat mungkin bergantung pada bukti penerimaan valuta asing. Impor dapat dikenai bea masuk, atau Gravamen Arancelario, berdasarkan tarif, perjanjian perdagangan, dan dekret. PPN impor umumnya dihitung dari nilai CIF ditambah bea masuk yang benar-benar dibayar dan biaya perlu yang tidak termasuk dalam faktur. Valuta asing dikonversi menggunakan kurs jual resmi BCB pada tanggal deklarasi atau validasi terkait. Utang bea cukai timbul dari peristiwa kepabeanan dan penerimaan deklarasi barang. Pembayaran lintas batas dapat memicu pemotongan, termasuk IUE-BE dengan tarif efektif biasa 12,5% atas penghasilan bersumber Bolivia yang dibayarkan kepada penerima asing, dengan kasus khusus sebesar 4%, 1,5%, atau 2,5%; RC-IVA atau IT juga mungkin berlaku bergantung pada pembayaran dan faktur. Bolivia umumnya menerapkan pendekatan berbasis sumber untuk perpajakan lintas batas. Transaksi lintas batas antara pihak terafiliasi mungkin memerlukan dokumentasi harga transfer, laporan informatif, atau EPT jika berlaku. Perjanjian pajak berganda tersedia dengan Argentina, Jerman, Britania Raya, Swedia, Prancis, dan Spanyol, dan Keputusan CAN 578 dapat berlaku di dalam Komunitas Andes. Manfaat perjanjian tidak otomatis: wajib pajak biasanya membutuhkan sertifikat tempat tinggal atau residensi pajak yang masih berlaku dan harus mengikuti prosedur SIN. Pajak munisipal dan departemen tetap relevan, tetapi jenis pajak, tarif, formulir, dan tenggatnya tidak dapat ditentukan pada tingkat negara tanpa mengetahui munisipalitas atau departemen tertentu.
Pajak di Bolivia
Bolivia memiliki sistem pajak formal yang mencakup individu, usaha, impor, dan sektor tertentu. Pajak nasional utama mencakup PPN sebesar 13%, Pajak Transaksi sebesar 3% dari pendapatan bruto, pajak penghasilan badan sebesar 25% dari laba bersih kena pajak, serta beberapa pajak pribadi. Servicio de Impuestos Nacionales menangani pendaftaran nasional, pelaporan, faktur, pemungutan, dan audit, sedangkan bea cukai dan pemerintah otonom lokal menangani bidang masing-masing.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.

