Pengangguran di Korea Utara

Korea Utara secara resmi menganggap pekerjaan stabil sebagai tanggung jawab negara. Pasal 70 Konstitusi dan Undang-Undang Buruh Sosialis menjelaskan hak untuk bekerja, kebebasan memilih pekerjaan, serta penempatan di tempat kerja negara. Dalam praktiknya, negara biasanya menetapkan tempat kerja dan tempat tinggal setelah sekolah atau dinas militer. Laki-laki dan perempuan yang belum menikah umumnya harus menghadiri tempat kerja yang ditetapkan; perempuan menikah biasanya dibebaskan dari kehadiran rutin, tetapi tetap dapat dimobilisasi untuk bekerja. Kementerian Tenaga Kerja, badan administrasi tenaga kerja setempat, dan tempat kerja negara mengelola penempatan, sementara Partai Buruh Korea dan Serikat Perempuan dapat mengatur mobilisasi. Kementerian Keamanan Rakyat menegakkan aturan kehadiran. Tidak ada jalur terdokumentasi untuk mendaftar sebagai penganggur, mengajukan tunjangan pengangguran, menerima tunjangan untuk jangka waktu tertentu, atau kembali bekerja melalui layanan pencarian kerja publik. Laporan resmi tahun 2000 menyatakan bahwa pengangguran dan setengah pengangguran tidak ada, tetapi pernyataan itu bukan ukuran independen terkini. Laporan OHCHR terbaru menggambarkan tempat kerja yang tidak aktif atau beroperasi dengan kapasitas rendah, dengan pekerja menerima sedikit atau tanpa upah nyata. Kenaikan gaji yang dilaporkan hingga 50 kali lipat sejak akhir 2023 tidak berarti pekerja umumnya menerima seluruh nilai nominalnya. Karena itu, rumah tangga sering mencari penghasilan melalui jangmadang, sistem pasar informal, perdagangan informal, pertanian mandiri, pertanian keluarga, atau kegiatan mencari uang lainnya. Sejak 2020, pemerintah memperketat kendali atas izin pasar, jam buka, dan volume perdagangan. Akses tetap informal dan tidak pasti secara hukum. Laporan juga menyebut pembayaran yang terkadang membantu pekerja menghindari kehadiran, termasuk sekitar 5 hingga 10 yuan per hari dan sekitar 600 CNY untuk enam bulan menghindari pekerjaan pertanian. Jumlah tersebut merupakan praktik yang dilaporkan, bukan hak hukum atau tarif baku. Negara mungkin memperlakukan ketidakhadiran sebagai kemalasan atau pelanggaran disiplin, bukan pengangguran. rodongdanryondae berarti kamp pendidikan tenaga kerja; ketidakhadiran dapat mengakibatkan pendidikan kerja hingga tiga bulan, sedangkan kasus serius dapat berujung pada setidaknya tiga bulan atau jangka waktu lebih lama. Konsekuensi yang dilaporkan mencakup kerja paksa, pekerjaan tanpa upah, kerawanan pangan, dan terbatasnya akses terhadap pemulihan yang efektif. Songbun, klasifikasi negara atas latar belakang keluarga dan politik, serta kendali atas tempat tinggal dan tempat kerja dapat mengurangi kebebasan nyata untuk memilih pekerjaan. Tidak ada tingkat pengangguran nasional terkini yang andal: angka 6,7% yang ditemukan di UNdata merupakan perkiraan untuk 2005, 2010, dan 2014, bukan pengukuran terkini yang dapat dibandingkan untuk Korea Utara.