Setelah menyelesaikan sekolah menengah atau dinas militer, pihak berwenang umumnya menetapkan tempat kerja dan dapat memengaruhi tempat tinggal. Komisi Perencanaan Negara dan Kementerian Tenaga Kerja mengoordinasikan kebutuhan tenaga kerja, sementara tempat kerja biasanya berfungsi sebagai unit negara atau koperasi, bukan perusahaan swasta yang otonom. Pilihan pemberi kerja secara terbuka dan perpindahan pekerjaan secara bebas bukanlah ciri yang mapan dalam pekerjaan domestik biasa. Pekerjaan utama mencakup pertanian, industri, konstruksi, pertambangan, transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, administrasi, perdagangan, teknologi informasi, dan pekerjaan terkait militer. Negara juga menggunakan penugasan atau mobilisasi untuk pekerjaan tertentu, dan penugasan yang dilaporkan dapat tidak dibayar atau tidak aman. Undang-Undang Pengelolaan Ketenagakerjaan (Labor Management Law) tahun 2025 memperkenalkan pencatatan tenaga kerja dan perintah penugasan yang lebih terpusat, tetapi pelaksanaannya masih belum jelas. Aturan formal mengatur jam kerja, cuti, upah berdasarkan kuantitas dan kualitas pekerjaan, keselamatan, serta perawatan medis. Kompensasi aktual dapat rendah, terlambat, atau tidak ada, dan beberapa tempat kerja tidak aktif. Korea Utara tidak memiliki catatan pengangguran formal, asuransi pengangguran, atau tunjangan pengangguran yang terdokumentasi. Orang yang tidak memiliki penghasilan yang dapat digunakan mungkin bergantung pada pasar jangmadang, pertanian, perdagangan informal, atau jasa, meskipun kegiatan tersebut dapat tetap memiliki status hukum yang tidak pasti dan menghadapi pembatasan. Kegiatan usaha terutama berlangsung melalui organisasi milik negara dan koperasi. Pasar mendukung perdagangan dan jasa, tetapi kepemilikan swasta, pendaftaran, dan perlindungan hukum tidak mengikuti sistem umum yang transparan. Investasi asing diatur oleh undang-undang terpisah tentang usaha patungan dan perusahaan milik asing serta tunduk pada pembatasan akses yang ketat dan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu, saat menilai cara kerja berlangsung di Korea Utara, penting untuk membedakan tempat kerja yang ditetapkan, penghasilan informal, dan kegiatan investasi asing yang terdaftar secara formal.
Pekerjaan di Korea Utara
Pekerjaan di Korea Utara terutama diatur melalui perencanaan negara, penempatan kerja, dan organisasi yang dikelola negara, bukan melalui pasar tenaga kerja terbuka. Sistem ini mencakup lapangan kerja, pemberi kerja, pengangguran, pekerjaan, dan usaha, sementara pasar jangmadang serta kegiatan informal lainnya menyediakan penghasilan tambahan di luar pekerjaan yang ditetapkan secara resmi. Aturan formal menjanjikan pekerjaan, upah, dan perlindungan di tempat kerja, tetapi akses, kompensasi, dan kondisi kerja berbeda-beda menurut keterampilan, kesehatan, gender, wilayah, latar belakang keluarga, dan loyalitas politik.
Perlakukan pekerjaan formal di Korea Utara sebagai penempatan yang dikendalikan, bukan sebagai pasar kerja yang dapat dipilih secara bebas. Jika Anda membutuhkan penghasilan yang dapat diandalkan, nilai tempat kerja yang ditetapkan dan ketersediaan nyata penghasilan dari pasar atau kegiatan informal lainnya secara terpisah, karena penempatan resmi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa upah akan teratur atau mencukupi. Jika Anda merencanakan kegiatan usaha, klasifikasikan kegiatan tersebut sebagai kegiatan negara atau koperasi, berbasis pasar, atau investasi asing, lalu periksa pembatasan yang berlaku pada kategori tersebut sebelum menginvestasikan uang atau menerima pekerjaan.
pekerjaan
Pekerjaan di Korea Utara terutama diatur melalui tempat kerja yang ditetapkan negara, bukan pasar tenaga kerja terbuka. Negara secara resmi mengakui hak sekaligus kewajiban untuk bekerja, tetapi akses nyata terhadap pekerjaan, upah, dan kondisi kerja berbeda menurut keterampilan, kesehatan, gender, wilayah, latar belakang keluarga, dan loyalitas politik. Kegiatan pasar informal, zona ekonomi khusus, dan penempatan kerja ke luar negeri mengikuti aturan yang berbeda dari pekerjaan domestik biasa.
Pemberi pekerjaan
Fungsi pemberi kerja di Korea Utara biasanya dijalankan oleh tempat kerja yang dikelola negara, bukan perusahaan swasta yang mandiri. Negara menentukan kebutuhan tenaga kerja dan menempatkan orang di tempat kerja melalui Komisi Perencanaan Negara dan Kementerian Tenaga Kerja. Aturan formal mencakup jam kerja, cuti, upah, keselamatan, dan perawatan medis, tetapi kondisi tempat kerja serta kompensasi nyata sering berbeda menurut laporan.
Pengangguran
Korea Utara tidak memiliki pencatatan pengangguran formal, asuransi pengangguran, atau tunjangan pengangguran yang terdokumentasi. Model hukumnya menjanjikan pekerjaan yang ditetapkan negara serta upah berdasarkan kuantitas dan kualitas kerja, sementara laporan independen menggambarkan tempat kerja yang tidak aktif, sedikit atau tanpa upah, dan kebebasan memilih pekerjaan yang terbatas. Orang yang tidak memiliki penghasilan yang dapat digunakan sering mengandalkan pasar jangmadang, perdagangan informal, pertanian mandiri, atau kegiatan mencari uang lain yang tetap tidak pasti secara hukum dan makin dibatasi.
Pasar tenaga kerja
Pasar tenaga kerja Korea Utara menggabungkan pekerjaan yang dialokasikan negara dengan kegiatan mencari penghasilan informal yang luas melalui pasar lokal. Setelah sekolah menengah atau dinas militer, negara umumnya menetapkan pekerjaan dan sering memengaruhi tempat tinggal; pilihan bebas atas pemberi kerja dan perpindahan kerja tidak terbukti tersedia. Pekerjaan mencakup pertanian, industri, konstruksi, pertambangan, dan jasa, tetapi data terkini yang andal mengenai upah dan lowongan tidak tersedia. Mobilisasi tenaga kerja yang dilaporkan dapat melibatkan pekerjaan tanpa upah atau tidak aman, sedangkan Undang-Undang Pengelolaan Tenaga Kerja 2025 menambah catatan terpusat dan perintah penugasan yang pelaksanaannya belum jelas.
Profesi
Profesi adalah jenis pekerjaan tertentu dengan tugas, keterampilan, dan kondisi kerja yang spesifik. Di Korea Utara, negara secara resmi merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan menempatkan banyak orang di tempat kerja setelah sekolah atau dinas militer. Pertanian, industri, konstruksi, transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, administrasi, perdagangan, teknologi informasi, dan pekerjaan terkait militer merupakan bidang pekerjaan utama. Orang juga memperoleh penghasilan melalui kegiatan informal di jangmadang, atau pasar lokal, terutama ketika pekerjaan yang ditugaskan hanya memberikan sedikit atau tidak memberikan penghasilan yang dapat diandalkan.
Kewiraswastaan
Kegiatan usaha di Korea Utara berpusat pada organisasi milik negara dan koperasi dalam ekonomi terencana sosialis. Pasar seperti pasar umum (종합시장) dan kegiatan informal pekerja mandiri mendukung perdagangan dan jasa, tetapi kepemilikan swasta, pendaftaran, dan perlindungan hukum tidak berjalan melalui sistem umum yang transparan. Investasi asing menggunakan undang-undang tersendiri tentang perusahaan patungan dan perusahaan milik asing, serta menghadapi pembatasan akses yang ketat dan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.