Hukum imigrasi di Indonesia

Hukum imigrasi lazim disebut keimigrasian dalam bahasa Indonesia. Bidang ini terutama dikelola oleh otoritas imigrasi Indonesia, bersama lembaga lain jika menyangkut pekerjaan, studi, investasi, atau status keluarga. Paspor mengidentifikasi pelancong, sedangkan visa atau fasilitas masuk lain yang diakui memungkinkan perjalanan untuk tujuan tertentu. Keputusan penerimaan tetap dibuat di perbatasan, dan pelancong harus menjawab pertanyaan dengan jujur serta memenuhi persyaratan masuk. Setelah masuk, warga negara asing dapat memiliki izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, atau izin tinggal tetap, bergantung pada dasar hukumnya. Izin tinggal terbatas dan tetap kerap disebut dengan istilah yang sudah dikenal, KITAS dan KITAP. Status imigrasi terkait dengan tujuan yang diizinkan, seperti pariwisata, penyatuan keluarga, studi, investasi, atau pekerjaan. Kegiatan di luar tujuan itu dapat menimbulkan masalah meskipun izin tinggal belum kedaluwarsa. Banyak kategori memerlukan sponsor atau penjamin, yang dapat berupa orang atau organisasi. Perubahan sponsor, alamat, paspor, keadaan keluarga, pekerjaan, atau status sipil mungkin perlu dilaporkan atau memerlukan proses baru. Izin tinggal dan izin untuk melakukan pekerjaan yang diatur saling berkaitan, tetapi tidak sama. Pekerja asing dan pemberi kerjanya mungkin memerlukan persetujuan dan catatan tambahan di luar dokumen imigrasi biasa. Prosedur umum mencakup memilih kategori yang tepat, menyiapkan dokumen identitas dan pendukung, mengajukan permohonan, memberikan data imigrasi, menerima keputusan, dan memenuhi kewajiban pelaporan. Perpanjangan atau perubahan sebaiknya disiapkan sebelum status saat ini menimbulkan masalah. Pelanggaran dapat berujung pada pemeriksaan, tindakan administratif, pemulangan, pembatasan untuk kembali, atau proses pidana dalam kasus serius. Tinggal melebihi izin, menggunakan informasi palsu, atau melakukan kegiatan tanpa izin tidak boleh dianggap sekadar masalah administrasi ringan.